Wajib Pajak! Simak Aturan Kebijakan PPS 2022 Berikut Ini PPS dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai pada 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela, melalui Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Adapun program tersebut dilaksanakan selama 6 bulan,…
Details
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 telah berlaku pada tanggal 1 Maret 2021. PPN terutang yang ditanggung Pemerintah, merupakan penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli dan diterbitkan surat keterangan lunas dari penjual,serta dilakukan penyerahan…
Details
LATAR BELAKANG Untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) baik antara pelaku usaha konvensional & pelaku usaha ekonomi digital maupun antar pelaku usaha ekonomi digital di dalam & luar negeri. Memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/ atau JKP dari luar Daerah Pabean dan di dalam Daerah Pabean…
Details
Dampak pandemik COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini. TUJUAN Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah virus corona Mendukung penanggulangan dampak virus corona EMPAT…
Details
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja memberikan insentif bagi kontraktor kontrak bagi hasil minyak dan gas dalam melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi, yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.03/2019 yang diundangkan pada 27 Agustus 2019. Aturan ini mengatur soal fasilitas pajak berupa dua hal, yakni; 1. Tidak dipungutnya pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan…
Details
Pemerintah menerbitkan aturan baru yang ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2019, terkait Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri…
Details
Kementrian Keuangan menerbitkan PMK No.210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e – commerce). Pedagang dan e – commerce yang menjual barang akan dikenakan kewajiban pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perundang – undangan di bidang pajak penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 mengatur bahwa : Toko Online wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia…
Details
Dalam PMK Nomor 159/PMK.010/2015 disebutkan, pengurangan Pajak Penghasilan diberikan paling banyak 100% (seratus persen) dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terhutang. Adapun besarnya pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan dalam persentase yang sama setiap tahunnya selama jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Tahun Pajak dan paling sedikit 5 (lima)…
Details
Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Aturan tentang tax holiday ini sudah ditetapkan Kementerian Keuangan pada 26 November lalu, namun baru diundangkan pada 27 November 2018. PMK Nomor 150/PMK.010/2018 ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 35/PMK.010/2018. Dengan aturan yang baru ini, industri pionir memiliki nilai penanaman modal…
Details