Category: Uncategorized

Berikut ini Bagaimana Investor Menilai Perusahaan dengan Laporan Keuangan

Laporan keuangan suatu perusahaan bisa dijadikan sebagai alat untuk menilai bagaimana perusahaan tersebut berjalan dan berkembang.Setiap laporan keuangan akan memberikan gambaran yang jelas tentang perusahaan secara umum, ikhtisar kebijakan akuntansi serta penjelasan dari pos-pos laporan keuangan perusahaan termasuk juga informasi penting yang lainnya. Hanya saja, laporan ini akan menjadi tidak berarti tanpa memahami aspek rasio di dalamnya.

Bagi investor, memerhatikan angka-angka yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah hal wajib. Selain untuk mengetahui kinerja perusahaan, laporan keuangan juga memberikan gambaran manajemen keuangan serta bagaimana sistem perusahaan berjalan.  Di bawah ini akan kami jelaskan mengenai cara investor menilai bisnis lewat laporan keuangannya

  1. Memahami Komponen Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang mencerminkan bagaimana posisi keuangan suatu perusahaan. Neraca keuangan terdiri dari aktiva (aset), kewajiban (utang), serta ekuitas (modal). Aktiva atau disebut juga aset bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang perusahaan miliki. Sedangkan pasiva (kewajiban dan ekuitas) bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang perusahaan lakukan untuk mendapatkan atau membiayai aset. Aktiva dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Kewajiban (utang) bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kewajiban terdiri dari dua, kewajiban lancar dan tidak lancar. Selain itu, pahami pula apa yang dimaksud ekuitas perusahaan.

  1. Memahami Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi bisa didefinisikan sebagai ringkasan dari aktivitas perusahaan di periode tertentu. Laporan ini menggambarkan hasil bersih (laba) atau kerugian yang timbul (rugi) dari semua jenis kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan.

  1. Memahami Laporan Ekuitas

Secara sederhana pengertian ekuitas bisa diartikan sebagai besarnya hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang berarti kekayaan bersih perusahaan.Sebuah laporan perubahan ekuitas berisi gambaran angka-angka yang menunjukkan perubahan dengan gambaran peningkatan atau juga penurunan dari aktiva bersih termasuk juga dari kekayaan selama periode tertentu dimana laporan dilakukan

  1. Memahami Laporan Arus Kas

Laporan ini menggambarkan tentang penerimaan serta pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan Arus Kas kemudian dikelompokkan ke dalam tiga bagian yakni aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan. Dari Laporan Arus Kas ini, investor bisa mengetahui apakah perusahaan yang akan didanai cukup atau tidak untuk bisa membagi dividen. Selain itu, laporan ini juga menerangkan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan tersebut. Dari laporan arus kas ini bisa diketahui bahwa walau perusahaan mengalami kerugian, ia masih bisa hidup jika arus kas menunjukkan angka positif. Sebagai tambahan, investor bisa melihat free cash flow (arus kas operasional yang dikurangi capital expenditure). Suatu perusahaan yang memiliki pertumbuhan free cash flow maka dapat disimpulkan perusahaan tersebut memiliki prospek yang bagus baik sekarang maupun masa depan. Ini karena perusahaan tersebut masih memiliki uang yang cukup untuk melakukan ekspansi.

  1. Hal Penting Lainnya yang Perlu Diperhatikan

Setiap laporan keuangan akan memberikan gambaran yang jelas tentang perusahaan secara umum, ikhtisar kebijakan akuntansi serta penjelasan dari pos-pos laporan keuangan perusahaan termasuk juga informasi penting yang lainnya. Hanya saja, laporan ini akan menjadi tidak berarti tanpa memahami aspek rasio di dalamnya.Adapun jenis aspek rasio yang perlu dipahami adalah Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Quick Ratio, Total Debt to Total Asset,  Net Profit Margin, Operating Profit Margin, Return on Asset (ROA),  Return on Equity (ROE), Asset Turnover, Inventory Turnover, Receivable Turnover, Earning Per Share (EPS), Account Payable Turnover, Book Value (Nilai Buku Saham), Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV).

Dari semua pembahasan ini, bisa dipastikan jika keberadaan sebuah laporan keuangan adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan jika ingin mengetahui usahanya sendiri maupun menarik calon investor. Sebuah laporan keuangan yang baik, tentunya tidak hanya sekedar mencantumkan angka-angka didalamnya. Namun juga harus memiliki kesesuaian dengan standar akuntansi yang telah diterima secara umum. Untuk memudahkan proses pencatatan akuntansi dan mengefisienkan pengelolaan keuangan perusahaan, ada baiknya jika menggunakan jasa AMS Tax Consulting.

Pelaporan SPT Tahunan Sudah Dekat, Masyarakat Dihimbau Agar Segera Lapor Pajak Dengan Benar dan Tepat Waktu

Mendekati periode masa pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan, Dirjen Pajak telah menyampaikan beberapa himbauan seperti dibawah ini :

  1. Untuk Pemberi Kerja

– Lampiran bukti pemotongan 1721 A1 atau A2 adalah dasar dari pengisian SPT PPh Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, serta penyediaan SPT Tahunan pre-populated. Maka dari itu, dihimbau kembali kepada seluruh pemberi kerja dan bendaharawan supaya dapat melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, serta mengisi dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa Desember 2017 (termasuk juga formulir 1721-I) dengan benar dan juga tepat waktu.

– Jika mengisi bukti pemotongan dengan benar dan juga tepat waktu, para pemberi kerja telah membantu para pegawai/karyawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sekaligus juga berpartisipasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak nasional.

 

2. Untuk Wajib Pajak Badan

– Tambahan Dokumen, terkait pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yaitu :

  • Wajib Pajak yang didirikan / bertempat kedudukan di Indonesia dan modalnya terbagi atas saham-saham serta memiliki utang dan mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak wajib menyampaikan laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
  • Tambahan dokumen di atas tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perbankan, pembiayaan, asuransi, infrastruktur, pertambangan tertentu, atau yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final.
  • Wajib Pajak mempunyai utang swasta luar negeri wajib menyampaikan laporan utang swasta luar negeri sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
  • Ketentuan lengkap terkait penentuan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri ini dapat dilihat pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2017.

– Tambahan Dokumen, terkait pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016

  • Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa  harus  melampirkan  Ikhtisar  Dokumen  Induk  dan  Dokumen  Lokal,  dan Laporan per Negara dalam SPT Tahunan PPh Badan.
  • Tata cara pengelolaan dan pelaporan Laporan per Negara mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2017.

– Penyampaian SPT Elektronik (E-SPT)

  • Penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik mengikuti ketentuan PeraturanDirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2017.
  • Laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal, laporan utang swasta luar negeri, Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, serta tanda terima Laporan per Negara disampaikan sebagai bagian dari dokumen atau keterangan yang harus  dilampirkan dalam  SPT  Elektronik sebagai satu file  dengan format  Portable Document Format (PDF).

 

3. Untuk Wajib Pajak Peserta Amnesti Pajak

– Peserta WP amnesti yang mengungkapkan harta tambahan yang berada di  dalam  negeri memiliki kewajiban  untuk menyampaikan laporan  penempatan  harta  tambahan  secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.

– Peserta WP amnesti yang menyatakan akan melakukan repatriasi aset memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.

– Batas waktu penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi dan laporan penempatan harta tambahan mengikuti saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017 untuk laporan tahun pertama, Tahun Pajak  2018 untuk laporan tahun kedua, dan Tahun Pajak 2019 untuk laporan tahun ketiga.

– Ketentuan lengkap terkait tata cara pelaporan ini dapat Anda telusuri di Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2017.

 

BERIKUT TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK & PENGHAPUSAN NPWP PER BULAN NOVEMBER 2017!

Terhitung sejak tanggal 1 November 2017, telah berlaku Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017, tentang “Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”, yaitu berisi tentang hal-hal sebagai berikut :

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan pekerjaan bebas, tidak termasuk ke dalam Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT). Meskipun tempat pekerjaan bebas berbeda dengan tempat tinggal, NPWP yang dimiliki cukup terdaftar di tempat tinggal saja. WP OPPT diharuskan untuk membuat NPWP di setiap tempat kegiatan usaha apabila berbeda dengan tempat tinggalnya. Jadi, PPh Final PP 46/2013 dibayarkan untuk setiap tempat kegiatan usaha.
  2. Untuk membuat dan mengajukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

Syaratnya yaitu telah melaporkan SPT Tahunan PPh 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya, serta tidak memiliki hutang pajak kecuali hutang pajak yang telah disetujui diangsur ataupun ditunda. Syarat ini juga berlaku bagi seluruh pengurus ataupun penanggungjawab pengusaha yang berbentuk badan.

  1. Kewajiban perpajakan bagi para Wajib Pajak yang telah diterbitkan NPWP, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dimulai sejak Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP.
  2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan sebelum tanggal 1 Agustus 2017 dan sampai dengan tanggal 1 November 2017 belum memiliki Sertifikat Elektronik (SE), ataupun SE telah habis masa berlakunya serta tidak meminta SE baru, maka akan dilakukan pencabutan PKP secara jabatan.
  3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan tidak meminta aktivasi SE dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal 1 November 2017, maka akan dilakukan pencabutan PKP secara jabatan.
  4. Sertifikat Elektronik (SE) akan dinonaktifkan sementara terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang :
  • Tidak melapor SPT Masa PPN 3 masa pajak berturut-turut
  • Terindikasi menyalahgunakan ataupun menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP
  • Tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Apabila PKP tidak menyampaikan klarifikasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak penonaktifan sementara, maka akan dilakukan pencabutan pengukuhan PKP.
  1. Tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi (PKP OP) :

Tempat tinggal apabila tempat kegiatan usaha untuk melakukan penyerahan objek PPN berada di tempat tinggal, tempat kegiatan usaha untuk penyerahan objek PPN apabila tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggalnya.

  1. Tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan :

Tempat kedudukan menurut keadaan sebenarnya dan tempat kegiatan usaha agar dapat melakukan penyerahan objek PPN.

  1. Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan melalui penelitian administrasi bukan hasil pemeriksaan :
  2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan status Wajib Pajak Non-Efektif (WP NE);
  3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) tempat terutangnya PPN telah dipusatkan di tempat lain;
  4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  5. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya;
  6. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah dinonaktifkan sementara Sertifikat Elektronik (SE) nya dan juga tidak melakukan klarifikasi atau klarifikasinya ditolak;
  7. Serta Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan keadaan tertentu yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ/2017 Tentang “PENGAWASAN WAJIB PAJAK PASCA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAK”

Sehubungan dengan telah berakhirnya program Pengampunan Pajak dan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pengawasan dilakukan atas Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak maupun yang mengikuti Pengampunan Pajak dengan menerbitkan Lembar Pengawasan. Pengawasan terhadap Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan dengan dukungan data dan/atau informasi internal maupun eksternal pada sistem informasi.

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal ini juga bertujuan untuk memberikan kejelasan, keseragaman, dan prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak.

Kebijakan Umumnya adalah sebagai berikut :
a. Pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan melalui:
1) Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak; dan
2) Pengawasan secara umum.
b. Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak dilakukan terhadap:
1) Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak atas ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta berdasarkan data eksternal dan/atau data internal yang disediakan oleh sistem informasi; dan
2) Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak atas:
a) Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir; dan
b) Ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan dan Laporan Wajib Pajak.
c. Prioritas pengawasan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap:
1) Ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta, bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1); dan
2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir, bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) huruf a).
d. Pengawasan secara umum dilakukan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak selain yang telah dilakukan pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak, yaitu antara lain:
1) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak, dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk masa/tahun pajak atas seluruh jenis pajak dengan memperhatikan daluwarsa penetapan;
2) Bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan atas seluruh jenis pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) huruf a).
e. Pengawasan secara umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) huruf a) dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.
f. Pengawasan terhadap Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan dengan dukungan data dan/atau informasi internal maupun eksternal pada sistem informasi.

Pengawasan Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut :
a. Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan terhadap:
1) Pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir;
2) Ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan dan Laporan Wajib Pajak.
b. Prioritas pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan dengan urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh AR Seksi Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau oleh Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dalam hal belum terdapat AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
d. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan meneliti dan menganalisis, antara lain:
1) data pada Surat Keterangan/Surat Pernyataan;
2) data Harta Wajib Pajak pada Laporan Gateway;
3) data Harta Wajib Pajak pada Laporan Wajib Pajak;
4) data Harta, penghasilan, biaya,dan kompensasi yang dilaporkan Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh dan SPT Masa;
5) data Harta dan penghasilan Wajib Pajak pada data eksternal dan/atau data internal.
e. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
1) pengawasan terhadap kompensasi kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Masa untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir ke masa pajak berikutnya;
2) pengawasan terhadap kompensasi kerugian fiskal dalam SPT Tahunan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
3) pengawasan terhadap Harta yang disampaikan dalam Surat Pernyataan yang berpotensi menjadi sumber penghasilan bagi Wajib Pajak (taxbase);
4) pengawasan terhadap biaya amortisasi untuk aktiva tidak berwujud yang menjadi Harta tambahan dalam Surat Pernyataan;
5) pengawasan terhadap biaya penyusutan untuk aktiva berwujud yang menjadi Harta tambahan dalam Surat Pernyataan;
6) pengawasan terhadap pengalihan hak atas:
a) Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
b) Harta berupa saham; dan/atau
c) Harta yang dimiliki secara tidak langsung melalui special purpose vehicle.
f. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan menggunakan prosedur sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.
g. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
1) pengawasan terhadap Harta Wajib Pajak yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dan/atau dipertahankan di wilayah NKRI sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
2) pengawasan terhadap Harta dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, namun tidak mencerminkan hasil penjumlahan dari:
a) Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum SPT PPh Terakhir;
b) Harta yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak Terakhir;
c) Harta yang bersumber dari penambahan utang pada Tahun Pajak Terakhir; dan
d) Harta yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir;
sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (PMK-118).
3) pengawasan terhadap Harta yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan yang diakibatkan oleh kesalahan hitung sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK-118;
4) pengawasan terhadap Harta Wajib Pajak yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
5) pengawasan terhadap Laporan Wajib Pajak sesuai ketentuan Pasal 38 PMK-118.
h. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan prosedur pengujian sebagai berikut:
1) Terhadap Harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1), dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data antara lain pada Surat Keterangan, Laporan Wajib Pajak dan Laporan Gateway;
2) Terhadap Harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2), dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan antara lain data penghasilan pada SPT PPh Terakhir, data lampiran harta pada SPT Tahunan PPh yang terakhir disampaikan sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku dan data Harta Wajib Pajak pada Bagian A Surat Pernyataan;
3) Terhadap Harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 3), dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data Harta yang diberikan Pengampunan Pajak dalam Surat Keterangan dengan Harta yang diberikan Pengampunan Pajak dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan;
4) Terhadap Harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 4), dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data Harta tambahan pada Surat Pernyataan dengan data Harta berdasarkan data eksternal dan/atau data internal;
5) Terhadap Laporan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 5), dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data Laporan Wajib Pajak dan Surat Keterangan;
i. Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1) dan angka 5) diketahui terdapat ketidaksesuaian data, AR atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c menindaklanjuti dengan menerbitkan surat peringatan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal ini.
j. Dalam hal Wajib Pajak:
1) menyampaikan tanggapan dan/atau menyampaikan Laporan Wajib Pajak atas Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf i dan diketahui Harta Wajib Pajak telah dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dan/atau dipertahankan di wilayah NKRI sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, AR atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c membuat Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal ini, dengan usulan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan Lembar Pengawasan diarsipkan;
2) tidak menyampaikan tanggapan dan/atau Laporan Wajib Pajak atas Surat Peringatan sebagaimana disebutkan pada huruf i atau menyampaikan tanggapan dan/atau Laporan Wajib Pajak namun diketahui Harta Wajib Pajak tidak dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dan/atau tidak dipertahankan di wilayah NKRI sesuai ketentuan 8 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, AR atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c membuat Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal ini, dengan usulan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
k. Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2), angka 3), atau angka 4) diketahui terdapat ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta, AR atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c membuat Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal ini, dengan usulan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.
l. Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 4) diketahui terdapat kesesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta, AR atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c membuat Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal ini, dengan usulan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan Lembar Pengawasan diarsipkan.
m. Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2) dan huruf k dipersamakan dengan usulan pemeriksaaan.
n. Selain pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak, terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak tetap dilakukan pengawasan secara umum yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan atas seluruh jenis pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir selain yang dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf e.
o. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf n dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak.

Aturan Baru Pajak Terbit, Anda Harus Segera Perbaiki SPT!

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah baru saja menerbitkan aturan pajak baru sebagai tindak lanjut penegakan hukum pasca tax amnesty. Aturan itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2017.
Aturan baru ini mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final kepada harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan pasca berakhirnya program tax amnesty. “Jadi PP 36 ini tindak lanjut dari tax amnesty,” ujar Dirjen Pajak Ken Dwijugiaseteadi di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Sesuai amanat Pasal 13 dan 18 UU Tax Amnesty, harta yang tidak dilaporkan dalam Surat Pelaporan Harta (SPH) dan atau Surat Pemberitaan Tahunan ( SPT) pajak, maka akan dianggap sebagai tambahan penghasilan. Di dalam PP 36 Tahun 2017, pemerintah mengenakan pajak penghasilan (PPh) final untuk harta yang dianggap sebagai tambahan penghasilan tersebut.

(Baca: Ini Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT Pajak)

Tarif PPh finalnya yaitu 12,5 persen untuk wajib pajak tertentu, 25 persen untuk wajib pajak badan, dan 30 persen untuk wajib pajak orang pribadi. Tak hanya itu, wajib pajak juga akan terkena sanksi administrasi perpajakan sebesar 200 persen dari total pajak penghasilan atas harta tersebut seusai amanat Pasal 18 UU tax amnesty.

Masih Ada Waktu

Meski terkesan keras, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal ( Ditjen) Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa wajib pajak masih memiliki waktu untuk melalukan perbaikan SPT. “Bagi WP yang enggak atau ikut amnesty tapi ada harta yang belum lapor di SPT silahkan lakukan pembetulan SPT sendiri (di kantor pajak),” kata Hestu.

(Baca: Punya Smartphone Harus Dilaporkan di SPT, Ini Penjelasan Ditjen Pajak)

Ditjen Pajak tidak membuat batasan waktu perbaikan SPT. Hanya saja ia menghimbau agar perbaikan SPT dilakukan segera ebelum petugas pajak melakukan pemeriksaan harta wajib pajak. Namun Hestu memastikan, pihaknya tidak akan serta merta membabi buta melakukan penegakan hukum pajak seusai PP 36 Tahun 2017. Ia menuturkan, petugas pajak akan meneliti lebih dulu harta wajib pajak. Bila datanya sudah valid, maka penegakkan hukum pajak baru akan dilakukan.

Sumber : http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/20/155458926/aturan-baru-pajak-terbit-anda-harus-segera-perbaiki-spt