Tax Amnesty jlid 2 (Pengungkapan Harta 1 Juli 2021-31 Juli 2021)

Pemerintah memberi kesempatan bagi wajib pajak yang belum mengungkap asetnya untuk segera mengungkapkannya melalui program Pengungkapan Aset Sukarela (PAS). Nantinya, wajib pajak akan dikenakan tarif pajak penghasilan (PPh) final. Dasar Hukum : Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun…

PMK 21/PMK.010/2021 tentang Fasilitas Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2021 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Unit Hunian Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 telah berlaku pada tanggal 1 Maret 2021. PPN terutang yang ditanggung Pemerintah, merupakan penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli dan diterbitkan surat keterangan lunas dari penjual,serta dilakukan penyerahan…

PMK-48/ PMK.03/2020 Tata Cara Penunjukan Pemungutan dan Penyetoran Serta Pelaporan PPN atas Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan / Atau JKP Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

LATAR BELAKANG Untuk menciptakan kesetaraan perlakuan perpajakan (level playing field) baik antara pelaku usaha konvensional & pelaku usaha ekonomi digital maupun antar pelaku usaha ekonomi digital di dalam & luar negeri. Memberikan kepastian hukum untuk melakukan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/ atau JKP dari luar Daerah Pabean dan di dalam Daerah Pabean…

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK WABAH VIRUS CORONA

    Dampak pandemik COVID-19 ini telah memperlambat ekonomi dunia secara masif dan signifikan, termasuk terhadap perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah dan terus melakukan langkah-langkah cepat untuk mengantisipasi beberapa dampak ini. TUJUAN Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah virus corona Mendukung penanggulangan dampak virus corona EMPAT…

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM LEKTRONIK (E-COMMERCE) – PMK NOMOR 210/PMK.010/2018

Kementrian Keuangan menerbitkan PMK No.210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e – commerce). Pedagang dan e – commerce yang menjual barang akan dikenakan kewajiban pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perundang¬† – undangan di bidang pajak penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 mengatur bahwa : Toko Online wajib memberitahukan NPWP kepada penyedia…

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan – PMK Nomor 159/PMK.010/2015

Dalam PMK Nomor 159/PMK.010/2015 disebutkan, pengurangan Pajak Penghasilan diberikan paling banyak 100% (seratus persen) dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terhutang. Adapun besarnya pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan dalam persentase yang sama setiap tahunnya selama jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Tahun Pajak dan paling sedikit 5 (lima)…

Peraturan Terbaru Tax Holiday – PMK Nomor 150/PMK.010/2018

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Aturan tentang tax holiday ini sudah ditetapkan Kementerian Keuangan pada 26 November lalu, namun baru diundangkan pada 27 November 2018. PMK Nomor 150/PMK.010/2018 ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 35/PMK.010/2018. Dengan aturan yang baru ini, industri pionir memiliki nilai penanaman modal…

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat

Bahwa ketentuan mengenai Kawasan Berikat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat. Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut PDKB adalah hukum…

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 20/PJ/2018 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pengawasan dan pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pemasukan dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Bebas. Surat Edaran Direktur…

Tata Cara Pertukaran Informasi Secara Spontan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional

Peraturan Dirjen Pajak PER – 24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Secara Spontan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara spontan dalam rangka melaksanakan Perjanjian Internasional mengingat bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017…