Category: Peraturan

Perubahan Tentang Pemungutan PPh 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain memutuskan bahwa terjadi perubahan yang tetuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Pada tanggal 5 September 2018, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengumumkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 pos tarif barang konsumsi impor. Sebanyak 210 item diputuskan tarif PPh 22 naik dari 7,5% menjadi 10%, dimana komoditas ini termasuk mobil CBU dan motor besar. Lalu, 218 item komoditas dinaikkan tarif PPh 22 dari 2,5% menjadi 10%. Komoditas ini antara lain :

  1. Barang elektronik (dispenser air, pendingin ruangan, lampu);
  2. Keperluan sehari – hari, seperti sabun, shampoo, kosmetik;
  3. Peralatan masak/dapur.

Kemudian, terdapat 719 item komoditas yang tarif PPh 22 naik dari 2,5% menjadi 7,5% yaitu :

  1. Bahan bangunan seperti keramik;
  2. Peralatan elektronik audio – visual seperti kabel, box speaker;
  3. Produk tekstil seperti overcoat, polo shirt, swim wear.

Perubahan ini dilakukan untuk membatasi aktivitas impor yang terus meningkat hingga membuat defisit neraca perdagangan. Perubahan ini adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi impor agar neraca transaksi berjalan tidak melebar serta tidak membebani nilai tukar rupiah terhadap USD.

 

 

Sumber :

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=16536

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180905175241-4-31904/ini-daftar-barang-impor-yang-pajaknya-dinaikkan-pemerintah

https://ekbis.sindonews.com/read/1335958/33/pajak-barang-impor-naik-jadi-10-ini-daftarnya-1536149765

 

Petugas Incar Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, Apakah Anda Termasuk?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum lama ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.

Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah petugas tidak lagi memeriksa Wajib Pajak (WP) tanpa alasan yang tidak jelas, melainkan lewat mekanisme tertentu sehingga pemeriksaan memiliki dasar yang kuat.

Sejalan dengan hal itu, DJP melalui Surat Edaran tersebut menetapkan kriteria WP seperti apa yang akan jadi sasaran penggalian potensi maupun pemeriksaan oleh petugas.

Ada beberapa kriteria WP yang dikelompokkan oleh petugas pajak untuk masuk ke dalam populasi Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3).

  1. Indikasi ketidakpatuhan yang tinggi atau biasa disebut sebagai tax gap. Ketidakpatuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesenjangan atau gap antara profil perpajakan berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan profil ekonomi yang sebenarnya. Dalam mencari tahu profil ekonomi WP, DJP memanfaatkan berbagai sumber, baik dari internal, eksternal, hingga pengamatan di lapangan. DJP juga mengukur indikasi ketidakpatuhan WP menggunakan berbagai instrumen pengukuran lainnya yang sifatnya teknis.
  2. Indikasi modus ketidakpatuhan WP. Wujud modus ketidakpatuhan WP secara garis besar adalah mereka yang tidak melaporkan omzet sebenarnya dengan cara – cara tertentu, seperti mencatat penghasilan sebagai utang, menurunkan harga jual dari harga aslinya, hingga tidak melapor kuantitas penjualan secara benar.
  3. Identifikasi nilai potensi pajak. Kepala di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menetapkan prioritas bagi WP yang memiliki potensi pajak yang besar, dimana dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan potensi tax gap. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi kemampuan WP untuk membayar ketetapan pajak. Hal ini perlu dilakukan guna memastikan target penerimaan pajak sesuai dengan potensi dari WP yang bersangkutan.
  4. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Dirjen Pajak dalam hal ini memiliki wewenang untuk menetapkan WP masuk dalam populasi DSP3 tadi atas dasar pertimbangan tertentu.

Surat Edaran Nomor 15 ini turut mengadakan Komite Pemeriksaan yang bertugas memastikan WP yang diusulkan untuk diperiksa sudah tepat.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan sebelumnya menjelaskan, tugas Komite Pemeriksaan adalah filter dan mengecek apakah alasan memeriksa WP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk terhadap beberapa kriteria yang telah disebutkan tadi.

 

sumber :

https://babe.topbuzz.com/a/6602013107457884673?user_id=6554965696215334913&language=id&region=id&app_id=1124&impr_id=6602368435189975297&gid=6602013107457884673&c=wa

Harus Tau, Ini Dia 7 Poin Penting di PP 23/2018 Mengenai PPh Final 0,5%

Saat ini, tarif PPh Final UMKM turun resmi dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh Final UMKM tersebut telah ada di dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah yang mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang mempunyai Peredaran Bruto Tertentu adalah pengganti atas PP No. 46 Tahun 2013.

Perubahan tarif tersebut akan berlaku mulai 1 Juli 2018. Akan tetapi, terdapat sejumlah ketentuan yang tidak kalah pentingnya diketahui oleh para WP. Nah, berikut 7 poin penting mengenai hal tersebut :

  1. Tarif PPH Final 0,5% Bersifat Opsional

Ketentuan tersebut bersifat opsional karena para Wajib Pajak mampu memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berisi tentang Pajak Penghasilan. Perbedaannya, jika mengikuti skema final 0,5%, terdapat konsekuensi khusus yaitu WP tetap harus membayar pajak meskipun sedang dalam keadaan rugi. Sementara, jika mengikuti pasal 17 maka WP akan terbebas dari tariff PPh jika mengalami kerugian fiskal.

 

  1. Pengenaan Tarif PPH Final 0,5% Punya Batas Waktu

Batasan waktu yang diberikan adalah sebagai berikut :

  • 7 tahun pajak untuk WP Orang Pribadi
  • 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma
  • 3 tahun pajak bagi WP Badan berbentuk PT

 

  1. WP Yang Dikenai PPH Final Berpenghasilan Dibawah Rp. 4,8 M

Batasan nilai tersebut secara eksplisit menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Pemerintah ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk masuk dalam Sistem Perpajakan.

 

  1. Siapa Yang Dapat Memanfaatkan PPH Final 0,5%?

WP Yang dikenakan PPh Final 0,5% adalah :

  • WP Orang Pribadi
  • WP badan berbentuk koperasi, CV, firma ataupun PT yang menerima maupun memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar.

 

  1. Siapa Yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPH Final 0,5%?

WP yang tidak dikenakan PPh Final 0,5% adalah :

  • WP orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
  • WP dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
  • WP yang penghasilannya telah dikenakan PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sendiri
  • WP dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

 

  1. Bayar PPH Final 0,5% Lebih Mudah Melalui Pajakpay

Sekarang, Anda dapat menyetorkan pajak Anda melalui PajakPay. Fitur ini memungkinkan Anda dapat membayar pajak online lebih mudah dan aman, bahkan cukup dengan sekali klik saja.

  1. Wajib Pajak Tidak Perlu Mengajukan Diri

Agar dapat berstatus sebagai wajib pajak PPh 0,5%, maka Anda tidak perlu mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak. Akan tetapi, untuk Wajib Pajak yang telah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal maka tidak dapat memilih untuk dikenai PPh Final 0,5%.

Perhitungan Peredaran Bruto Wajib Pajak (WP) yang Melaporkan Kewajibannya Dengan Menyelenggarakan Pembukuan (PMK No. 15/PMK.03/2018)

Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, meminta Dirjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) Robert Pakpahan agar dapat menjelaskan serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait dengan hal aturan baru mengenai pelaporan pembukuan tersebut.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pemberlakuan Peraturan Menteri (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 menjadi upaya pemerintah dalam memudahkan para Wajib Pajak (WP) dalam hal untuk melaporkan kewajibannya, terutama perihal yang menyelenggarakan pembukuan.

Telah diketahui bahwa PMK Nomor 15/PMK.03/2018 tentang “Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak (WP)” sudah berlaku mulai 12 Februari 2018.

Sri Mulyani berkata bahwa Dirjen pajak sendiri yang akan melakukan penjelasan kepada masyarakat. Pada dasarnya, hal tersebut dilakukan agar dapat membantu lebih banyak masyarakat dalam hal memahami bagaimana membukukan penerimaannya secara benar.

Salah satu jurusnya dengan menghitung peredaran bruto wajib pajak, yang meliputi transaksi tunai dan non tunai, sumber dan juga penggunaan dana.

Selanjutnya, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, satuan dan/atau volume, berdasarkan surat pemberitahuan ataupun hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, penghitungan rasio , dan juga proyeksi nilai ekonomi.

SPT Tahunan

Mari Mencermati Pelaporan SPT Tahunan Setelah Mengikuti Tax Amnesty!

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, saat ini telah memulai sosialisasi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty. Program ini dilakukan karena mengingat banyaknya wajib pajak (WP) yang tak paham terhadap pelaporan harta di luar negeri.

Setelah mengikuti program tax amnesty, para wajib pajak (WP) nantinya perlu mengisi SPT Tahunan  seusai harta yang telah dilaporkan. Diharapkan, SPT ini dilaporkan sebelum tanggal 31 Maret 2017. Selain itu, para wajib pajak perlu berhati-hati dalam melakukan pelaporan SPT. Hal tersebut dikarenakan meskipun telah ikut serta dalam program tax amnesty namun tidak melaporkan SPT, maka bisa saja para wajib pajak terkena denda sebesar 200%. Maka dari itu, sangat perlu untuk melengkapi pelaporan SPT. Dan apabila wajib pajak memiliki sumber harta lebih dari satu, maka disarankan agar dapat mengikuti pengisian harta secara normal. Hal tersebut tentunya akan mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT.

Kepala KPP Pratama Jakarta Pulogadung, Edward Sianipar mengatakan bahwa wajib pajak (WP) memang masih belum sepenuhnya memahami tentang tata cara pengisian SPT pada harta yang telah direpatriasi atau dideklarasikan. Untuk itu, sosialisasi akan dilakukan secara bertahap pada berbagai Kanwil. Sebagai contoh, apabila di Singapura dan Hongkong mereka bukan berdasarkan teritori. Akan tetapi, apabila menjadi Wajib Pajak Indonesia, Anda diharuskan untuk melaporkan SPT.

Tax Amnesty

Pasca Tax Amnesty, Wajib Lapor Pengalihan Aset Selama 3 Tahun ke DJP!

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada seluruh partisipan program pengampunan pajak yang mendeklarasikan harta maupun aset agar bisa memberi laporan atas pengalihan atau penempatan hartanya tersebut secara berkala. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama memberitahukan bahwa para wajib pajak (WP) harus memberikan laporan tersebut setidaknya setiap satu tahun sekali selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, terhitung program pengampunan pajak berakhir. Laporan tentang penempatan harta mengacu hanya pada harta atas deklarasi luar negeri. Sementara itu, untuk repatriasi harta, para wajib pajak diharuskan untuk memberi laporan mengenai pengalihan hartanya.

Kewajiban pelaporan atas penempatan dan pengalihan aset ataupun harta tersebut akan menjadi data bagi Ditjen Pajak agar dapat mengetahui arah aliran harta wajib pajak mengalir. Nah, sekarang yang perlu Anda tahu adalah kapan para wajib pajak harus melaporkan? Wajib pajak ternyata harus menjelaskan sebanyak tiga kali yakni pertama paling lambat pada saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di dalam kurun waktu yang ditentukan.

Begitupun juga dengan untuk wajib pajak badan yang berakhir di 30 April setiap tahunnya. Bagi para wajib pajak yang tidak melaporkan pada batas waktu yang ditentukan, maka Ditejan akan melakukan langkah klarifikasi selama 14 hari. Jika mereka tak melakukan klarifikasi, maka Ditjen Pajak bisa melakukan pemeriksaan apakah harta tersebut masih ada di dalam negeri atau sudah kembali ke luar negeri.

PP 36 2017

Pasca Munculnya Tax Amnesty, Pemerintah Kemudian Menerbitkan Aturan Kejar Pajak

Setelah munculnya Amnesti Pajak /Tax Amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar segera melakukan pelaporan seluruh harta yang selama ini belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Pemberitahuan itu ternyata juga ditujukan kepada para Wajib Pajak (WP) yang telah mengikuti program tax amnesty (TA) dan lebih diutamakan kepada WP yang tidak mengikuti tax amnesty. Ternyata pemberitahuan tersebut telah tertulis di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 mengenai pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlukan atau dianggap sebagai penghasilan, telah ditetapkan pada 6 September 2017. Hal yang disampaikan tersebut merupakan bagian kelanjutan dari tax amnesty yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terkait dengan pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Kemudian, bagi yang bukan peserta tax amnesty dan suatu saat ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan, maka perlakukan pajaknya menjadikan harta yang ditemukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan kemudian batasan waktu penetapannya tiga tahun sejak UU pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 30 Juni 2019. Meskipun begitu, PP Nomor 36/2017 ini tidak berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perlu Anda ketahui bahwa batasan PTKP saat ini sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau setara dengan Rp 54 juta per tahun. Apabila memang ada yang didapati tidak melaporkan harta dalam SPH bagi yang ikut tax amnesty, atau SPT yang tidak ikut, maka dari itu tarif yang diberlakukan dalam beleid ini dan ada beberapa ketentuannya.

 

Contohnya, seperti penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas hingga Rp 4,8 miliar, kemudian penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta. Bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi akan dikenakan tarif 30% sedangkan badan dikenakan tarif 25%. Selain itu, penghasilan bruto selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta dan penghasilan bruto dari usaha dan atau pekerjaan bebas, yang secara total jumlah penghasilan bruto keduanya paling banyak Rp 4,8 miliar, ini dikenakan tarif setengah atau sebesar 12,5%. Maka dari itu, pemerintah meminta dengan sangat kepada masyarakat untuk segera melakukan pembetulan SPT jika memang ada harta yang belum dilaporkan.

Pajak E-Commerce

Berbicara Tentang Aturan Pajak Bagi Para Pelaku Usaha Start-Up dan E-Commerce

Bagi Anda para pelaku bisnis start-up atau e-commerce, sangat penting sekali untuk mengetahui aturan pajak ini. Nah, apa sih definisi dari Pajak E-Commerce itu sendiri? Pajak E-Commerce adalah model bisnis yang dikenakan pajak e-commerce sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce. Terbitnya  Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV oleh pemerintah yang di antaranya memuat kebijakan untuk pajak e-commerce, menegaskan ketentuan atas objek pajak  start up e-commerce. Agar dapat mengakomodasi kebutuhan pelaku bisnis e-commerce dan start-up, maka Online Pajak menjadi satu-satunya aplikasi pajak yang dapat menyediakan API Pajak E-Commerce.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan bahwa aturan mengenai e-commerce tersebut adalah salah satu dari kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak. Nah, berapa tarif pajak yang akan dikenakan untuk e-commerce ini? Pajak yang dikenakan akan dibawah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun, tarif dari PPN yang berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini yaitu sebesar 10%. Direktorat Jenderal Pajak telah mencatat bahwa penerimaan pajak secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2017 hanya mencapai Rp. 686 triliun atau 53.5% dari target APBN-P 2017, yaitu sebesar 1.283,6 triliun. Pencapaian tersebut ternyata lebih tinggi dari periode sama tahun lalu yang mencapai 46% dari target.

Mekanisme pajak bagi pelaku e-commerce ini nantinya akan dilakukan ke toko-toko online. Kedepannya, toko-toko tersebut akan memajaki barang-barang yang ada sehingga pada saat transaksi secara otomatis, maka akan ada pajak yang dibayarkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri masih enggan untuk berkomentar lebih lanjut mengenai hal yang terkait dengan penerbitan aturan pengenaan pajak untuk pelaku start-up dan e-commerce. Ketua Indonesian E-Commerce Association (IdEA), Aulia Marinto ternyata mendukung rencana pemerintah dalam memberlakukan pajak e-commerce. Akan tetapi sebelum itu, perlu adanya pembicaraan lebih lanjut dengan para pelaku usaha agar tidak terkesan dilakukan secara sepihak.

SKB PPH Pengalihan Aset

Punya Aset, Tanah/ Bangunan? Para Wajib Pajak (WP) Wajib Memiliki SKB PPH Pengalihan Aset

Hampir sebagian besar daripada Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program Amnesti Pajak / Tax Amnesty ini melaporkan harta tambahan mereka berupa tanah dan/atau bangunan pada surat pernyataan harta yang masih menggunakan nama orang lain sebagai pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut. Jika kondisi normal tanah/bangunan tersebut akan dibalik nama, maka akan terutang PPh Pengalihan Tana dan/atau Bangunan/Aset sebesar 2,5% daripada nilai pengalihan.

Salah satu fasilitas yang diberikan kepada para Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty adalah sebuah pembebasan PPh (Pajak Penghasilan) atas pengalihan tanah dan/atau bangunan yang dilaporkan sebagai harta tambahan pada surat pernyataan harta pengampunan pajak jika tanah/bangunan/aset tersebut ingin dibalik nama kepada nama Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Akan tetapi, perlu Anda diketahui bahwa terdapat beberapa persyaratan yang perlu untuk dipenuhi supaya mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pengalihan Aset tersebut. Nah, apa saja sih jenis pengalihan yang dapat diberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) itu?

 

Surat Keterangan Bebas berlaku dalam hal dokumen kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan pengalihan hak masih atas nama :

  • Pihak perantara (Nominee), yang namanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan selaku pemilik yang sebenarnya agar dapat memperoleh tanah dan/atau bangunan;
  • Pemberi Hibah;
  • Pewaris, atau;
  • Salah satu Ahli Waris dalam hal tanah dan/atau bangunan tersebut telah berbagi

Batas terakhir mendapatkan SKB PPH adalah 31 Desember 2017. Jika Anda belum mengetahui, bagaimana tata cara agar dapat memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) tersebut? Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor dan kantor kami dibawah ini.

PPH OP

Ketahui Beberapa Hal Tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) Ini!

Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP)? Mungkin sebagian dari Anda telah mengetahui hal ini, terutama untuk Anda yang bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu pasti Anda mengetahui apa itu PPH OP. Akan tetapi, masih banyak masyarakat diluar yang belum mengetahui pasti apa itu PPH OP. PPH Orang Pribadi merupakan pajak yang objeknya fokus kepada penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau didapatkan oleh Orang Pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.  Tertulis didalam pasal 4 ayat (1) UU PPh yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, diantaranya :

  1. Penghasilan dari Pekerjaan
  • Penggantian maupun imbalan berkenaan dengan pekerjaan maupun jasa yang diterima maupun diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, komisi, gratifikasi, uang pensium atau imbalan dalam bentuk yang lainnya (kecuali ditentukan lain dalam undang-undang)
  • Penghargaan, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan
  1. Penghasilan dari Usaha atau Pekerjaan Bebas
  • Iuran yang diperoleh maupun diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak (WP) yang menjalankan atau pekerjaan bebas
  • Laba dari Usaha tersebut
  1. Penghasilan dari Modal (Investasi)
  • Keuntungan dari Penjualan / karena Pengalihan Harta, termasuk : keuntungan dari pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan sebagai pengganti saham atau modal, keuntungan dari pengalihan harta dalam likuidasi, penggabungan, peleburan, dll
  • Bunga termasuk premium, imbalan karena jaminan pengembalian utang
  • Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
  • Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi
  • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  1. Penghasilan Lain-Lain
  • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
  • Hadiah yang diperoleh dari undian
  • Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  • Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah
  • Penghasilan dari usaha berbasis syariah
  • Surplus Bank Indonesia
  • Imbalan bunga, seperti yang dimaksud didalam UU yang mengatur mengenai KUP

Didalam pasal 4 ayat (2) ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu, pajaknya akan ditetapkan secara final sehingga seluruh jenis penghasilan di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu :

  1. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dipotong PPh Final (Pasal 4 Ayat (2))
  2. Penghasilan yang merupakan objek pajak PPh tidak bersifat final (Pasal 4 Ayat (1))
  3. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 Ayat (3))

Demikian penjelasan mengenai PPH OP yang perlu Anda ketahui, jika ingin menjadi masyarakat yang pintar dan juga bijak.