Category: Peraturan

Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan – PMK Nomor 159/PMK.010/2015

Dalam PMK Nomor 159/PMK.010/2015 disebutkan, pengurangan Pajak Penghasilan diberikan paling banyak 100% (seratus persen) dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terhutang.

Adapun besarnya pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan dalam persentase yang sama setiap tahunnya selama jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Tahun Pajak dan paling sedikit 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi secara komersial.

Namun PMK ini juga memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam jangka waktu menjadi paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan pertimbangan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu.

Menurut PMK ini, Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan adalah yang memenuhi kriteria :

  • Merupakan Wajib Pajak baru.
  • Merupakan Industri Pionir.
  • Mempunyai rencana penanaman modal yang baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang, paling sedikit sebesar Rp. 1 triliun.
  • Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum pelaksanaan realisasi penanaman modal.
  • Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2015.

Adapun Industri Pionir sebagaimana dimaksud adalah :

  • Industri logam hulu.
  • Industri pengilangan minyak bumi.
  • Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam.
  • Industri permesinan yang mengasilkan mesin industri.
  • Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan.
  • Industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi.
  • Industri transportasi dan kelautan.
  • Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
  • Industri ekonomi selain yang menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Perusahaan yang mengajukan permohonan tax holiday akan ditetapkan melalui Komite Verifikasi. Komite ini, terdiri dari tim dari Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal, tim dari Kementerian Perindustrian, BKPM, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

source by :

Menkeu: Pengajuan Fasilitas Pengurangan PPh Badan Dapat Dilakukan Melalui Kantor PTSP

Peraturan Terbaru Tax Holiday – PMK Nomor 150/PMK.010/2018

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Aturan tentang tax holiday ini sudah ditetapkan Kementerian Keuangan pada 26 November lalu, namun baru diundangkan pada 27 November 2018. PMK Nomor 150/PMK.010/2018 ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 35/PMK.010/2018.

Dengan aturan yang baru ini, industri pionir memiliki nilai penanaman modal setidaknya Rp. 100 miliar berhak memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima. Pengurangan pajak penghasilan badan pun diberikan sebesar 100% kepada jumlah pajak penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp 500 miliar. Jangka waktu pemberian pengurangan pajak penghasilan ini mulai dari lima tahun hingga 20 tahun.

Bila di PMK Nomor 35/PMK.010/2018 terdapat 17 industri pionir yang diberikan tax holiday. Dalam PMK baru ini terdapat dua sektor tambahan dan dua sektor digabungkan menjadi satu, meliputi :

  1. Industri logam dasar hulu.
  2. Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi.
  3. Industru petrokimia berbasis migas dan batubara.
  4. Industri kimia dasar organik bersumber hasil pertanian, perkebunan atau kehutanan.
  5. Industri kimia dasar anorganik.
  6. Industri bahan baku utama farmasi.
  7. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal atau elektroterapi.
  8. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin.
  9. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika/telematika seperti semiconductor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), electrical driver atau display.
  10. Industri pembuatan komponen robotik pendukung pembuatan mesin manufaktur.
  11. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik.
  12. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor.
  13. Industri pembuatan komponen utama kapal.
  14. Industri pembuatan komponen utama kereta api.
  15. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang dirgantara.
  16. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan atau kehutanan penghasil bubur kertas (pulp).
  17. Infrastruktur ekonomi.
  18. Ekonomi digital mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan berhubungan dengan itu.

Nantinya, rincian bidang usaha dan jenis produksi dari masing – masing cakupan industri pionir tersebut akan ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

source by :

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c04e3b40b253/cermati–ini-rincian-18-industri-pionir-nikmati-fasilitas-tax-holiday

https://nasional.kontan.co.id/news/telah-terbit-inilah-rincian-aturan-baru-tax-holidayhttps://www.ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=321

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat

Bahwa ketentuan mengenai Kawasan Berikat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.

Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut PDKB adalah hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat yang beada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.

Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam rangka pengawasan terhadap Kawasan Berikat dilakukan pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin kelancaran arus barang. Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Untuk mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau secara elektronik kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tentang kesiapan dan rencana memulai operasional kegiatan Kawasan Berikat dengan melampirkan saldo awal bahan baku, bahan penolong, barang modal, peralatan perkantoran, dan bahan dalam proses.

source by : https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menteri-keuangan-131pmk-042018

Tata Cara Pertukaran Informasi Secara Spontan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional

Peraturan Dirjen Pajak PER – 24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Secara Spontan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara spontan dalam rangka melaksanakan Perjanjian Internasional mengingat bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian bilateral atau multilateral, yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang mengatur pertukaran informasi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Informasi adalah kumpulan data angka, huruf, kata, citra, keterangan lisan, dan/atau keterangan tertulis yang dapat memberikan petunjuk dan/atau informasi mengenai penghasilan orang pribadi atau badan yang bersumber dari pekerjaan dalam hubungan kerja, pekerjaan bebas, kegiatan usaha, modal, dan/atau sumber lainnya, serta informasi mengenai kekayaan / harta termasuk informasi keuangan yang dimiliki dan/atau disimpan oleh orang pribadi atau badan, baik miliknya sendiri maupun milik orang pribadi atau badan lainnya, yang dapat berbentuk rekaman (audio/ visual/ audio visual), surat, dokumen, buku, catatan, atau bentuk lainnya, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik.

Pertukaran informasi adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional atau Exchange of Information (EOI) sebagai pelaksanaan Perjanjian Internasional yang bertujuan untuk :

  • menghindari pajak
  • mencegah pengelakan pajak
  • mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak – pihak yang tidak berhak
  • mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Pertukaran informasi secara spontan (Spontaneous Echange of Information) adalah pertukaran informasi yang dilakukan secara spontan oleh Pejabat yang berwenang di Indonesia dengan cara menyampaikan informasi yang dinilai relevan untuk kepentingan perpajakan otoritas perpajakan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra secara langsung kepada Pejabat yang berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya, tanpa didahului dengan permintaan.

Source : https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-dirjen-pajak-per-24pj2018

Perubahan Tentang Pemungutan PPh 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain memutuskan bahwa terjadi perubahan yang tetuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Pada tanggal 5 September 2018, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengumumkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 pos tarif barang konsumsi impor. Sebanyak 210 item diputuskan tarif PPh 22 naik dari 7,5% menjadi 10%, dimana komoditas ini termasuk mobil CBU dan motor besar. Lalu, 218 item komoditas dinaikkan tarif PPh 22 dari 2,5% menjadi 10%. Komoditas ini antara lain :

  1. Barang elektronik (dispenser air, pendingin ruangan, lampu);
  2. Keperluan sehari – hari, seperti sabun, shampoo, kosmetik;
  3. Peralatan masak/dapur.

Kemudian, terdapat 719 item komoditas yang tarif PPh 22 naik dari 2,5% menjadi 7,5% yaitu :

  1. Bahan bangunan seperti keramik;
  2. Peralatan elektronik audio – visual seperti kabel, box speaker;
  3. Produk tekstil seperti overcoat, polo shirt, swim wear.

Perubahan ini dilakukan untuk membatasi aktivitas impor yang terus meningkat hingga membuat defisit neraca perdagangan. Perubahan ini adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi impor agar neraca transaksi berjalan tidak melebar serta tidak membebani nilai tukar rupiah terhadap USD.

 

 

Sumber :

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=16536

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180905175241-4-31904/ini-daftar-barang-impor-yang-pajaknya-dinaikkan-pemerintah

https://ekbis.sindonews.com/read/1335958/33/pajak-barang-impor-naik-jadi-10-ini-daftarnya-1536149765

 

Petugas Incar Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, Apakah Anda Termasuk?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum lama ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.

Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah petugas tidak lagi memeriksa Wajib Pajak (WP) tanpa alasan yang tidak jelas, melainkan lewat mekanisme tertentu sehingga pemeriksaan memiliki dasar yang kuat.

Sejalan dengan hal itu, DJP melalui Surat Edaran tersebut menetapkan kriteria WP seperti apa yang akan jadi sasaran penggalian potensi maupun pemeriksaan oleh petugas.

Ada beberapa kriteria WP yang dikelompokkan oleh petugas pajak untuk masuk ke dalam populasi Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3).

  1. Indikasi ketidakpatuhan yang tinggi atau biasa disebut sebagai tax gap. Ketidakpatuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesenjangan atau gap antara profil perpajakan berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan profil ekonomi yang sebenarnya. Dalam mencari tahu profil ekonomi WP, DJP memanfaatkan berbagai sumber, baik dari internal, eksternal, hingga pengamatan di lapangan. DJP juga mengukur indikasi ketidakpatuhan WP menggunakan berbagai instrumen pengukuran lainnya yang sifatnya teknis.
  2. Indikasi modus ketidakpatuhan WP. Wujud modus ketidakpatuhan WP secara garis besar adalah mereka yang tidak melaporkan omzet sebenarnya dengan cara – cara tertentu, seperti mencatat penghasilan sebagai utang, menurunkan harga jual dari harga aslinya, hingga tidak melapor kuantitas penjualan secara benar.
  3. Identifikasi nilai potensi pajak. Kepala di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menetapkan prioritas bagi WP yang memiliki potensi pajak yang besar, dimana dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan potensi tax gap. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi kemampuan WP untuk membayar ketetapan pajak. Hal ini perlu dilakukan guna memastikan target penerimaan pajak sesuai dengan potensi dari WP yang bersangkutan.
  4. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Dirjen Pajak dalam hal ini memiliki wewenang untuk menetapkan WP masuk dalam populasi DSP3 tadi atas dasar pertimbangan tertentu.

Surat Edaran Nomor 15 ini turut mengadakan Komite Pemeriksaan yang bertugas memastikan WP yang diusulkan untuk diperiksa sudah tepat.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan sebelumnya menjelaskan, tugas Komite Pemeriksaan adalah filter dan mengecek apakah alasan memeriksa WP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk terhadap beberapa kriteria yang telah disebutkan tadi.

 

sumber :

https://babe.topbuzz.com/a/6602013107457884673?user_id=6554965696215334913&language=id&region=id&app_id=1124&impr_id=6602368435189975297&gid=6602013107457884673&c=wa

Harus Tau, Ini Dia 7 Poin Penting di PP 23/2018 Mengenai PPh Final 0,5%

Saat ini, tarif PPh Final UMKM turun resmi dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh Final UMKM tersebut telah ada di dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah yang mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang mempunyai Peredaran Bruto Tertentu adalah pengganti atas PP No. 46 Tahun 2013.

Perubahan tarif tersebut akan berlaku mulai 1 Juli 2018. Akan tetapi, terdapat sejumlah ketentuan yang tidak kalah pentingnya diketahui oleh para WP. Nah, berikut 7 poin penting mengenai hal tersebut :

  1. Tarif PPH Final 0,5% Bersifat Opsional

Ketentuan tersebut bersifat opsional karena para Wajib Pajak mampu memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berisi tentang Pajak Penghasilan. Perbedaannya, jika mengikuti skema final 0,5%, terdapat konsekuensi khusus yaitu WP tetap harus membayar pajak meskipun sedang dalam keadaan rugi. Sementara, jika mengikuti pasal 17 maka WP akan terbebas dari tariff PPh jika mengalami kerugian fiskal.

 

  1. Pengenaan Tarif PPH Final 0,5% Punya Batas Waktu

Batasan waktu yang diberikan adalah sebagai berikut :

  • 7 tahun pajak untuk WP Orang Pribadi
  • 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma
  • 3 tahun pajak bagi WP Badan berbentuk PT

 

  1. WP Yang Dikenai PPH Final Berpenghasilan Dibawah Rp. 4,8 M

Batasan nilai tersebut secara eksplisit menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Pemerintah ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk masuk dalam Sistem Perpajakan.

 

  1. Siapa Yang Dapat Memanfaatkan PPH Final 0,5%?

WP Yang dikenakan PPh Final 0,5% adalah :

  • WP Orang Pribadi
  • WP badan berbentuk koperasi, CV, firma ataupun PT yang menerima maupun memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar.

 

  1. Siapa Yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPH Final 0,5%?

WP yang tidak dikenakan PPh Final 0,5% adalah :

  • WP orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
  • WP dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
  • WP yang penghasilannya telah dikenakan PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sendiri
  • WP dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

 

  1. Bayar PPH Final 0,5% Lebih Mudah Melalui Pajakpay

Sekarang, Anda dapat menyetorkan pajak Anda melalui PajakPay. Fitur ini memungkinkan Anda dapat membayar pajak online lebih mudah dan aman, bahkan cukup dengan sekali klik saja.

  1. Wajib Pajak Tidak Perlu Mengajukan Diri

Agar dapat berstatus sebagai wajib pajak PPh 0,5%, maka Anda tidak perlu mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak. Akan tetapi, untuk Wajib Pajak yang telah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal maka tidak dapat memilih untuk dikenai PPh Final 0,5%.

Perhitungan Peredaran Bruto Wajib Pajak (WP) yang Melaporkan Kewajibannya Dengan Menyelenggarakan Pembukuan (PMK No. 15/PMK.03/2018)

Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, meminta Dirjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) Robert Pakpahan agar dapat menjelaskan serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait dengan hal aturan baru mengenai pelaporan pembukuan tersebut.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pemberlakuan Peraturan Menteri (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 menjadi upaya pemerintah dalam memudahkan para Wajib Pajak (WP) dalam hal untuk melaporkan kewajibannya, terutama perihal yang menyelenggarakan pembukuan.

Telah diketahui bahwa PMK Nomor 15/PMK.03/2018 tentang “Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak (WP)” sudah berlaku mulai 12 Februari 2018.

Sri Mulyani berkata bahwa Dirjen pajak sendiri yang akan melakukan penjelasan kepada masyarakat. Pada dasarnya, hal tersebut dilakukan agar dapat membantu lebih banyak masyarakat dalam hal memahami bagaimana membukukan penerimaannya secara benar.

Salah satu jurusnya dengan menghitung peredaran bruto wajib pajak, yang meliputi transaksi tunai dan non tunai, sumber dan juga penggunaan dana.

Selanjutnya, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, satuan dan/atau volume, berdasarkan surat pemberitahuan ataupun hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, penghitungan rasio , dan juga proyeksi nilai ekonomi.

SPT Tahunan

Mari Mencermati Pelaporan SPT Tahunan Setelah Mengikuti Tax Amnesty!

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, saat ini telah memulai sosialisasi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty. Program ini dilakukan karena mengingat banyaknya wajib pajak (WP) yang tak paham terhadap pelaporan harta di luar negeri.

Setelah mengikuti program tax amnesty, para wajib pajak (WP) nantinya perlu mengisi SPT Tahunan  seusai harta yang telah dilaporkan. Diharapkan, SPT ini dilaporkan sebelum tanggal 31 Maret 2017. Selain itu, para wajib pajak perlu berhati-hati dalam melakukan pelaporan SPT. Hal tersebut dikarenakan meskipun telah ikut serta dalam program tax amnesty namun tidak melaporkan SPT, maka bisa saja para wajib pajak terkena denda sebesar 200%. Maka dari itu, sangat perlu untuk melengkapi pelaporan SPT. Dan apabila wajib pajak memiliki sumber harta lebih dari satu, maka disarankan agar dapat mengikuti pengisian harta secara normal. Hal tersebut tentunya akan mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT.

Kepala KPP Pratama Jakarta Pulogadung, Edward Sianipar mengatakan bahwa wajib pajak (WP) memang masih belum sepenuhnya memahami tentang tata cara pengisian SPT pada harta yang telah direpatriasi atau dideklarasikan. Untuk itu, sosialisasi akan dilakukan secara bertahap pada berbagai Kanwil. Sebagai contoh, apabila di Singapura dan Hongkong mereka bukan berdasarkan teritori. Akan tetapi, apabila menjadi Wajib Pajak Indonesia, Anda diharuskan untuk melaporkan SPT.

Tax Amnesty

Pasca Tax Amnesty, Wajib Lapor Pengalihan Aset Selama 3 Tahun ke DJP!

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada seluruh partisipan program pengampunan pajak yang mendeklarasikan harta maupun aset agar bisa memberi laporan atas pengalihan atau penempatan hartanya tersebut secara berkala. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama memberitahukan bahwa para wajib pajak (WP) harus memberikan laporan tersebut setidaknya setiap satu tahun sekali selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, terhitung program pengampunan pajak berakhir. Laporan tentang penempatan harta mengacu hanya pada harta atas deklarasi luar negeri. Sementara itu, untuk repatriasi harta, para wajib pajak diharuskan untuk memberi laporan mengenai pengalihan hartanya.

Kewajiban pelaporan atas penempatan dan pengalihan aset ataupun harta tersebut akan menjadi data bagi Ditjen Pajak agar dapat mengetahui arah aliran harta wajib pajak mengalir. Nah, sekarang yang perlu Anda tahu adalah kapan para wajib pajak harus melaporkan? Wajib pajak ternyata harus menjelaskan sebanyak tiga kali yakni pertama paling lambat pada saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di dalam kurun waktu yang ditentukan.

Begitupun juga dengan untuk wajib pajak badan yang berakhir di 30 April setiap tahunnya. Bagi para wajib pajak yang tidak melaporkan pada batas waktu yang ditentukan, maka Ditejan akan melakukan langkah klarifikasi selama 14 hari. Jika mereka tak melakukan klarifikasi, maka Ditjen Pajak bisa melakukan pemeriksaan apakah harta tersebut masih ada di dalam negeri atau sudah kembali ke luar negeri.