Category: Berita

INTIP REKENING NASABAH,DIRJEN PAJAK SEBUT TAK BAHAYA BAGI BANK

Intip Rekening Nasabah, Dirjen Pajak Sebut Tak Bahaya Bagi Bank

Liputan6.com, Jakarta – Terbitnya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan melahirkan pro dan kontra dari sejumlah kalangan.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dapat mengintip rekening perbankan baik untuk nasabah lokal maupun asing di dalam dan luar negeri.
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, Perppu untuk mendukung Automatic Exchange of Information (AEoI) tidak akan membahayakan bagi pihak perbankan maupun lembaga keuangan lain dengan alasan nasabah lebih memilih menyimpan uang di rumah daripada di bank.
Syarat pemungutan pajak ada empat, yakni ada subjek pajak, objek pajak, ada tarif, dan tata cara pembayaran. Bagi karyawan, ia menambahkan, penghasilan yang diterima pasti sudah dipotong pajak oleh pemberi kerja.
Pajak tidak akan merugikan ekonomi Indonesia, mengingat pemerintah memiliki batasan dalam pemungutan pajak sehingga tidak membebani masyarakat, dan tidak akan membuat ekonomi jatuh karena yang dipajaki kalau Badan Usaha itu mendapatkan Laba.
“Penghasilan pun ada batasnya, ada Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan di negara lain pun begitu. Kalau kita tidak ikut (memungut pajak), “Kita Bukan Warga Negara Yang Taat Pajak”.

Saldo Rekening Wajib Lapor Minimal Rp 1 Miliar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah memutuskan untuk merevisi batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak karena mendengarkan masukan dari masyarakat.

Semula, batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan adalah Rp 200 Juta. Namun belakangan Kementerian Keuangan merevisinya menjadi Rp 1 miliar.

“Ya baik baik saja. Artinya Kementerian Keuangan itu setelah mendengar reaksi dan respon masyarakat akhirnya melakukan adjustmen, melakukan perubahan,” kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Darmin mengatakan, batas minimum saldo rekening sebesar Rp 1 miliar adalah angka yang rasional untuk dilaporkan ke Ditjen Pajak. Ia memastikan tidak akan ada perubahan lagi dalam waktu dekat.

“Sekarang ini itu lah, Rp 1 Miliar ya Rp 1 Miliar dong. Jangan mengakal-akali, urusan bernegara enggak boleh saling mengakali,” kata dia.

Darmin pun berharap masyarakat bisa menerima batas Rp 1 Miliar yang sudah ditetapkan ini. Ia meminta pembukaan informasi perbankan ini tidak dilihat sebagai suatu bencana.

“Karena apa, yang mendapat informasi otomatis itu Dirjen Pajak. Dirjen Pajak akan membuat aturan main bagaimana petugas pajak mengakses itu. Masih ada aturannya,” ucap Darmin.

Sebelumnya, Pemerintah membuat batasan jumlah saldo yang wajib dilaporkan bank ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Aturan itu termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Untuk di dalam negeri, batas saldo yang wajib dilaporkan bank kepada Ditjen Pajak minimal Rp 200 juta. Batasan ini tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani, berlaku untuk semua wajib pajak pribadi. Belakangan, Kemenkeu merevisi batas saldo minimal wajib lapor ini menjadi Rp 1 miliar.

Konsultan pajak, konsultan pajak bsd, Pelatihan pajak, Jasa pajak, Jasa pembukuan, Konsultan keuangan, Jasa laporan keuangan, fee konsultan pajak, master file, local file, biaya jasa konsultan pajak, laporan pajak, tp documentation, tarif konsultan pajak, training pajak, pelatihan pajak, training laporan keuangan

Ini Perbedaan Beleid Baru Transfer Pricing Dengan Aturan Lama

Bisnis.com, SURABAYA—Pemerintah baru saja menerbitkan beleid terkait dokumentasi transfer pricing, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016.

Apa perbedaan mendasar beleid anyar ini dari aturan sebelumnya yakni Perdirjen Pajak No. PER-32/P/2011?

John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan peraturan sebelumnya banyak memiliki keterbatasan, misalnya dari dasar hukum karena beleid lama tersebut berbentuk Perdijen Pajak. Sedangkan peraturan baru yang diterbitkan akhir tahun lalu berbentuk PMK.

“Kedua, di peraturan lama tidak secara rinci dan tegas menyebutkan dokumen apa saja [untuk menentukan harga transfer],” ujarnya kepada Bisnis.com, seusai acara Seminar Kupas Tuntas PMK No.213/PMK.03/2016 Dokumentasi Transfer Pricing di Indonesia yang diselenggarakan di Surabaya, Sabtu (11/2/2017).

Pada PMK No.213/PMK03/2016, disebutkan jenis dokumen penentuan harga transfer antara lain dokumen induk (master file), dokumen lokal (local file), dan laporan per negara (country by country report).

John juga menyebutkan beleid anyar ini bertujuan mendorong keterbukaan informasi dari para wajib pajak karena selama ini otoritas pajak tidak memiliki informasi rinci dari transaksi dengan pihak afiliasi.

“Mereka [para wajib pajak] yang mengetahui detail secara rinci substansi nature dari transaksi itu, otoritas pajak enggak punya informasi soal itu,” lanjutnya.

Darussalam, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, mengatakan aturan transfer pricing sebelumnya, yang tersebar dalam beberapa beleid, baik peraturan dirjen atau surat edaran, belum cukup, terkait dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam konteks domestik.

Bahkan, lanjutnya, di tingkat internasional, aturan TP Doc (transfer pricing documentation) yang diselenggarakan belum mampu mendeteksi penghindaran pajak terkait dengan transaksi afiliasi.

“TP Doc selama ini tidak bisa memberikan informasi dan transparansi ke otoritas pajak. Sengketa transfer pricing di Indonesia 80% terjadi karena wajib pajak enggak bisa buka-bukaan. Otoritas pajak butuh PMK No. 213/PMK.03/2016 karena pendekatan TP Doc selama ini menggunakan testing price,” ujarnya.

Adapun, dalam peraturan baru tersebut, Darussalam menyebutkan pendekatan yang digunakan tidak hanya dokumentasi lokal, namun juga pendekatan baru melalui country by country report dan setting price, yang menuntut wajib pajak untuk menetapkan target margin dari transaksi afiliasi sebelum dilakukannya penyusunan anggaran di awal tahun.

Konsultan pajak, konsultan pajak bsd, Pelatihan pajak, Jasa pajak, Jasa pembukuan, Konsultan keuangan, Jasa laporan keuangan, fee konsultan pajak, master file, local file, biaya jasa konsultan pajak, laporan pajak, tp documentation, tarif konsultan pajak, training pajak, pelatihan pajak, training laporan keuangan

Dokumen transfer pricing wajib lapor ke Pajak

JAKARTA. Program amnesti pajak akan selesai pada akhir Maret 2017. Salah satu rencana pemerintah guna mengoptimalkan pendapatan pajak adalah dengan mengamankan potensi pajak dari manipulasi transfer pricing.

Selama ini, adanya entitas perusahaan dalam grup yang beroperasi di negara yang berbeda-beda kerap menjadi permainan perusahaan memanfaatkan perbedaan sistem pajak. Oleh karena itu, lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 213 pemerintah mengatur perusahaan afiliasi untuk menyampaikan transfer pricing documentation yang terdiri dari master file, local file, dan country by country report (CbCR).

Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak John Hutagaol mengatakan, master file dan local file akan mulai dilaporkan pada saat Wajib Pajak (WP) melaporkan SPT 2016 akhir bulan April 2017 dengan melihat jumlah peredaran bruto sepanjang tahun 2016.

Sementara, untuk dokumen lainnya yang diminta oleh otoritas pajak yaitu CbCR wajib tersedia paling lambat akhir Desember 2017 dengan melihat peredaran bruto di tahun 2016

“Kalau CbCR hanya diwajibkan untuk perusahaan grup yang diwajibkan kepada induknya. Yang mana total omzetnya itu sekurangnya lebih dari Rp 11 triliun. Jadi, di bawah itu tidak wajib,” kata John saat ditemui di Gedung Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Jakarta, Kamis (2/2).

Selain itu, adapun lapisan kedua yang diwajibkan atas CbCR yaitu semua perusahaan PMA yang merupakan anak usaha dari perusahaan induk di luar negeri di mana negara perusahaan induk terdaftar itu tidak mewajibkan CbCR.

“Jadi PMA-PMA yang ada di Indonesia wajib menyediakan CbCR. Ini juga berlaku buat perusahaan luar negeri yang mewajibkan CbCR tetapi tidak mempertukarkan dengan indonesia. Itu jadi wajib,” katanya.

Terpisah, Achmad Amin Kasubdit Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional Ditjen Pajak mengatakan, bila tidak melengkapi ketiga transfer pricing documentations ini, WP dianggap tidak melengkapi SPT. Catatan saja, nantinya yang harus dikumpulkan bersama dengan SPT hanyalah ikhtisar atau surat ketersediaan dokumen dari local file dan master file.

Sementara CbCR serta dokumen dari local file dan master file disimpan oleh WP dan disediakan sewaktu-waktu diminta oleh DJP. “Ini disimpan master file dan local file, sampai dengan diminta. Jadi harus konsisten, bila tidak, dianggap SPT tidak lengkap,” ujarnya

Adapun Sekjen Kompartemen Pajak Ikatan Akuntansi Indonesia Permana Adi Saputra mengatakan, sanksi dari kewajiban memenuhi transfer pricing documentation ini sebenarnya tidak ada secara langsung di PMK. Namun, di negara lain ada sanksi khusus.

“Tidak buat transfer pricing document misalnya kena US$ 1.000, di Jepang sekitar 300.000 yen. Di Indonesia tidak ada,” ucapnya.

Konsultan pajak, konsultan pajak bsd, Pelatihan pajak, Jasa pajak, Jasa pembukuan, Konsultan keuangan, Jasa laporan keuangan, fee konsultan pajak, master file, local file, biaya jasa konsultan pajak, laporan pajak, tp documentation, tarif konsultan pajak, training pajak, pelatihan pajak, training laporan keuangan

PMK No. 70/2017: Bank, Asuransi, Koperasi Wajib Laporkan Rekening Nasabah Di atas Rp 200 Juta

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasai 9 PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, pada 31 Mei 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Dalam PMK itu disebutkan, Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK),LJK lainnya, dan/atau Entitas Lain.

“Akses informasi keuangan sebagaimana dimaksud meliputi: a. penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis; dan b. pemberian informasi dan / atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan, untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan Perjanjian Internasional,” bunyi Pasal 2 ayat (2a,b) PMK itu.

Penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis sebagaimana dimaksud dilakukan dalam rangka Pertukaran Informasi Secara Otomatis antara pejabat di Indonesia yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi dan pejabat di Yurisdiksi Partisipan dan / atau Yurisdiksi Tujuan Pelaporan yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi.

Sedangkan pemberian informasi dan/ atau bukti atau keterangan berdasarkan permintaan dilakukan dalam rangka Pertukaran Informasi berdasarkan permintaan antara pejabat di Indonesia yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi dan pejabat di Yurisdiksi Asing yang terikat dengan Indonesia dalam Perjanjian Internasional yang berwenang untuk melaksanakan Pertukaran Informasi.

Penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis, menurut PMK ini, wajib dilakukan oleh kantor pusat atau suatu unit pada lembaga keuangan pelapor yang bertanggung jawab untuk penyampaian informasi keuangan dimaksud.

“Lembaga keuangan pelapor sebagaimana dimaksud merupakan: a. LJK; b.LJK Lainnya; dan c. Entitas Lain, yang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Kustodian, Lembaga Simpanan, Perusahaan Asuransi Tertentu, dan / atau Entitas Investasi,” bunyi Pasal 4 ayat (2) PMK ini.

Untuk itu, menurut PMK ini, Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak: a. secara langsung; b. secara elektronik melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak; atau c. melalui pos, perusahaan J asa ekspedisi, atau perusahaan j asa kurir, dengan bukti pengiriman surat.

Rekening Yang Wajib Dilaporkan

PMK ini menegaskan, lembaga keuangan sebagaimana dimaksud wajib menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan untuk setiap rekening keuangan yang wajib dilaporkan kepada: a. Direktorat Jenderal Pajak melalui Otoritas Jasa Keuangan bagi LJK, dan b. Direktorat Jenderal Pajak, bagi LJK Lainnya atau Entitas Lain.

Laporan informasi keuangan yang wajib disampaikan oleh LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, menurut PMK ini, paling sedikit memuat: a. identitas Pemegang Rekening Keuangan; b. nomor Rekening Keuangan; c. identitas LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain; d. saldo atau nilai Rekening Keuangan; dan e. penghasilan yang terkait dengan Rekening Keuangan.

Rekening Keuangan sebagaimana dimaksud merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki oleh: a. orang pribadi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia; b. orang pribadi warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia, selain yang telah disampaikan dalam rangka penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan dalam rangka pelaksanaanperjanjian internasional; atau c. entitas yang berkedudukan di Indonesia.

“Saldo atau nilai Rekening Keuangan yang disampaikan sebagaimana dimaksud berlaku ketentuan sebagai berikut: a. untuk LJK pada sektor perbankan merupakan: 1) Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi, saldo atau nilai dari satu Rekening Keuangan atau lebih dengan jumlah paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; atau 2) Rekening Keuangan yang dimiliki entitas, tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan,” bunyi Pasal 19 ayat (4) PMK tersebut.

Untuk LJK pada sektor perasuransian, menurut PMK ini, merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan, namun terbatas untuk polis asuransi dengan nilai pertanggungan paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.

Adapun untuk Entitas Lain pada sektor perkoperasian merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan nilai saldo paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara.

Untuk LJK pada sektor pasar modal serta Entitas Lain pada sektor perdagangan berjangka komoditi, menurut PMK ini, merupakan Rekening Keuangan yang dimiliki orang pribadi atau entitas dengan tidak terdapat batasan saldo atau nilai Rekening Keuangan.

PMK ini menegaskan, dalam hal tidak terdapat Rekening Keuangan yang wajib dilaporkan dalam satutahun kalender, LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain tetap wajib menyampaikan laporan nihil.

Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk dokumen elektronik yang disampaikan dengan: a. mekanisme elektronik yang dilakukan secara online; atau b. mekanisme nonelektronik yang dilakukan secara langsung.

Laporan sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, disampaikan: a. untuk pertama kali pacla tahun 2018 , yang berisi informasi keuangan yang tercatat sampai dengan tanggal 31 Desember 2017; danb. untuk setelah tahun 2018, yang berisi informasi keuangan yang tercatat sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

PMK ini juga menegaskan, bahwa pimpinan LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain bertanggung jawab atas pemenuhan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis sebagaimana dimaksud.

Selain menerima laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan berwenang untuk meminta informasi dan/ atau bukti atau keterangan dari LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain, baik kantor pusat, kantor cabang, maupun unit yang mengelola informasi dan/ atau bukti atau keterangan dimaksud, melalui surat permintaan.

“LJK, LJK Lainnya, dan/ atau Entitas Lain wajib memberikan informasi dan/ atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud kepada Direktur Jenderal Pajak,” bunyi Pasal 25 ayat (2) PMK ini.

Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan sebagaimana dimaksud digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak, yang wajib dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Perj anjian In ternasional.

Karena itu, menurut PMK ini, setiap pejabat, baik petugas pajak maupun pihak yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, dilarangmembocorkan, menyebarluaskan, dan/ atau memberitahukan informasi keuangan dan/ atau informasi dan/ atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud kepada pihak yang tidak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 36 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2017, yang telah diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana pada 2 Juni 2017 itu.

Konsultan pajak, konsultan pajak bsd, Pelatihan pajak, Jasa pajak, Jasa pembukuan, Konsultan keuangan, Jasa laporan keuangan, fee konsultan pajak, master file, local file, biaya jasa konsultan pajak, laporan pajak, tp documentation, tarif konsultan pajak, training pajak, pelatihan pajak, training laporan keuangan

Buka Data Nasabah Cara Pemerintah Perkuat Kepatuhan Pajak

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, penetapan batas saldo minimum Rp200 juta yang dapat diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dilakukan untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak. Ketentuan tersebut pun tak semata-mata dibuat untuk menyedot penerimaan pajak.

Saat ini, terdapat 2,3 juta rekening yang memiliki saldo Rp200 juta ke atas. Jumlah ini sekitar 1,14 persen dari total pemilik rekening di Indonesia.

“Dari jumlah akun 1,14 persen itu, sebetulnya bukan untuk mencari pajak. Sebetulnya untuk sign (menandai), memberi complience (kepatuhan). Karena mayoritas yang Rp200 juta itu adalah mereka yang biasanya sudah melakukan kepatuhan pajak, membayar berdasarkan pajak penghasilan yang sudah dipotong,” ucap Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (6/6).

Peningkatan kepatuhan nasabah-nasabah kaya tersebut, menurut Sri Mulyani, menjadi tujuan utama dan informasi penting yang ingin dikejar oleh pemerintah. Adapun pembukaan akses informasi perbankan ini akan membantu pemerintah memperbaharui basis data perpajakan di Indonesia secara keseluruhan.

“Informasi itu penting untuk mendapatkan data mengenai keseluruhan potensi perpajakan dari sisi berapa pembayar pajak (tax payer), dari sisi aset, dan lainnya. Jadi, informasinya lebih kepada untuk melihat seluruh struktur perekonomian Indonesia,” tekan Sri Mulyani.

Bila pemerintah memiliki basis data perpajakan terbaru dan mampu memetakan potensi penerimaan negara dari perpajakan, maka pemerintah menurut Sri Mulyani, akan mudah mengatur alokasi belanja negara. Alokasi belanja tersebut selanjutnya dikeluarkan untuk melakukan pembangunan, baik melalui proyek infrastruktur hingga bantuan sosial kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Sri Mulyani berharap masyarakat mendukung kebijakan pembukaan akses informasi keuangan nasabah lembaga keuangan untuk perpajakan tersebut. Masyarakat pun diminta tak khawatir dan takut.

Sebagai informasi, pemerintah akan melaksanakan sistem AEoI pada 2018 mendatang. Di tahun depan, Ditjen Pajak akan mendapat wewenang untuk mengakses seluruh data keuangan nasabah lembaga jasa keuangan, dari dalam maupun luar negeri. Hal ini, sesuai dengan kesepakatan pelaksanaan sistem AEoI (Automatic Exchange of Information) bersama dengan 138 negara di dunia.

Dalam aturan teknis, lembaga jasa keuangan domestik dan luar negeri harus memberikan laporan pertama atas data keuangan nasabah per 31 Desember 2017 secara otomatis kepada Ditjen Pajak paling lambat pada 30 April 2018. Selain itu, lembaga jasa keuangan diminta memberikan laporan pertama kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Agustus 2018 dan kemudian, OJK memberikan data tersebut kepada Ditjen Pajak paling lambat 31 Agustus 2018.

Konsultan pajak, konsultan pajak bsd, Pelatihan pajak, Jasa pajak, Jasa pembukuan, Konsultan keuangan, Jasa laporan keuangan, fee konsultan pajak, master file, local file, biaya jasa konsultan pajak, laporan pajak, tp documentation, tarif konsultan pajak, training pajak, pelatihan pajak, training laporan keuangan

Konsultan Pajak, kantor konsultan pajak di Jakarta

Tax Amnesty

Kabar menggembirakan bagi Wajib Pajak setelah UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) disahkan oleh DPR dan Pemerintah karena menjadi kesempatan terbaik bagi Wajib Pajak yang selama ini menyadari tidak menjalankan kewajiban pajak dengan baik ataupun yang sudah menjalankan kewajiban pajak dengan baik tetapi belum mendapatan kepastian hukum untuk mengajukan permohonan pengampunan pajak melalui mekanisme Tax Amnesty.

Pengertian dan ruang lingkup Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak

Continue reading “Tax Amnesty”

Rumah dan Apartemen Kena Pajak Barang Mewah 20 Persen

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan baru, terkait dengan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Banyak barang dihapuskan dalam daftar yang dikenakan PPnBM, dan menyisakan hanya beberapa kelompok barang.

Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.010/2015, yang diterbitkan 9 Juni 2015, dan berlaku efektif pada 30 hari setelahnya.

Continue reading “Rumah dan Apartemen Kena Pajak Barang Mewah 20 Persen”

Menkeu Tetapkan 62 Jasa Lain Kena Pajak Penghasilan 2 Persen

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menetapkan 62 jenis jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2 persen dari total penghasilan bruto. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif PPh dilipatgandakan dari tarif seharusnya.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang  Nomor 36 Tahun 2008.

Beleid ini terbit pada 27 Juli 2015 dan berlaku 30 hari sejak diundangkan atau pada 26 Agustus 2015.

Continue reading “Menkeu Tetapkan 62 Jasa Lain Kena Pajak Penghasilan 2 Persen”

Penagihan Pajak Harus Jadi Ruh UU KUP

“UU KUP dan peraturan pelaksaannya harus disesuaikan dengan penagihan pajak,” tandas Djangkung Sudjarwadi, SH, LLM, dalam Diskusi Penagihan Pajak di Pullman Hotel, Surabaya, 10 Juni 2015.

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menetapkan 62 jenis jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2 persen dari total penghasilan bruto. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif PPh dilipatgandakan dari tarif seharusnya.

Pilihan Redaksi
· Kejar Setoran, Dirjen Pajak Paksa Pegawai Kerja Sampai Malam

· Perluasan Objek PPh 22 Barang Tambang demi Kejar Target

· Mulai Agustus, Emas Batangan Kena Tambahan Pajak 0,45 Persen

Continue reading “Penagihan Pajak Harus Jadi Ruh UU KUP”