Per Bulan Oktober 2017, Seluruh Transaksi Pembayaran Tol Menggunakan Uang Elektronik

TRIBUNNEWS.COM – Terhitung mulai bulan Oktober 2017, semua transaksi pembayaran tol akan menggunakan Uang Elektronik. Kebijakan ini dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Bank Indonesia agar transaksi bisa dilakukan secara lebih cepat dan mudah. Implementasi program ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol dan perbankan yang berpartisipasi dalam elektronifikasi pembayaran…

Tarif Pajak Korporasi di Indonesia Dapat Diturunkan

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyak pihak berharap pajak korporasi Indonesia bisa diturunkan. Penurunan pajak ini bisa diturunkan agar mengundang banyak investasi. Direktur The Economist Corporate Network (ECN) Robert Koepp berharap tarif pajak di Indonesia bisa diturunkan agar Indonesia menjadi lebih atraktif. “Namun tarif pajak Indonesia sebaiknya bisa sedikit diturunkan agar Indonesia lebih atraktif,” asing. Sebab menurutnya kata…

INTIP REKENING NASABAH,DIRJEN PAJAK SEBUT TAK BAHAYA BAGI BANK

Intip Rekening Nasabah, Dirjen Pajak Sebut Tak Bahaya Bagi Bank Liputan6.com, Jakarta – Terbitnya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan melahirkan pro dan kontra dari sejumlah kalangan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dapat mengintip rekening perbankan baik untuk nasabah lokal maupun asing di dalam dan luar negeri.…

Saldo Rekening Wajib Lapor Minimal Rp 1 Miliar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah memutuskan untuk merevisi batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak karena mendengarkan masukan dari masyarakat. Semula, batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan adalah Rp 200 Juta. Namun belakangan Kementerian Keuangan merevisinya menjadi Rp 1 miliar. “Ya baik baik saja. Artinya Kementerian Keuangan…

Ini Perbedaan Beleid Baru Transfer Pricing Dengan Aturan Lama

Bisnis.com, SURABAYA—Pemerintah baru saja menerbitkan beleid terkait dokumentasi transfer pricing, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016. Apa perbedaan mendasar beleid anyar ini dari aturan sebelumnya yakni Perdirjen Pajak No. PER-32/P/2011? John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan peraturan sebelumnya banyak memiliki keterbatasan, misalnya dari dasar hukum karena beleid lama tersebut berbentuk Perdijen…

Dokumen transfer pricing wajib lapor ke Pajak

JAKARTA. Program amnesti pajak akan selesai pada akhir Maret 2017. Salah satu rencana pemerintah guna mengoptimalkan pendapatan pajak adalah dengan mengamankan potensi pajak dari manipulasi transfer pricing. Selama ini, adanya entitas perusahaan dalam grup yang beroperasi di negara yang berbeda-beda kerap menjadi permainan perusahaan memanfaatkan perbedaan sistem pajak. Oleh karena itu, lewat Peraturan Menteri Keuangan…

PMK No. 70/2017: Bank, Asuransi, Koperasi Wajib Laporkan Rekening Nasabah Di atas Rp 200 Juta

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasai 9 PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, pada 31 Mei 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam PMK itu disebutkan, Direktur Jenderal Pajak…

Buka Data Nasabah Cara Pemerintah Perkuat Kepatuhan Pajak

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, penetapan batas saldo minimum Rp200 juta yang dapat diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dilakukan untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak. Ketentuan tersebut pun tak semata-mata dibuat untuk menyedot penerimaan pajak. Saat ini, terdapat 2,3 juta rekening yang memiliki saldo Rp200 juta ke atas. Jumlah…

Konsultan Pajak, kantor konsultan pajak di Jakarta

Tax Amnesty

Kabar menggembirakan bagi Wajib Pajak setelah UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) disahkan oleh DPR dan Pemerintah karena menjadi kesempatan terbaik bagi Wajib Pajak yang selama ini menyadari tidak menjalankan kewajiban pajak dengan baik ataupun yang sudah menjalankan kewajiban pajak dengan baik tetapi belum mendapatan kepastian hukum untuk mengajukan permohonan pengampunan pajak melalui mekanisme Tax Amnesty.…

Rumah dan Apartemen Kena Pajak Barang Mewah 20 Persen

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan baru, terkait dengan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Banyak barang dihapuskan dalam daftar yang dikenakan PPnBM, dan menyisakan hanya beberapa kelompok barang. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.010/2015, yang diterbitkan 9 Juni 2015, dan berlaku efektif pada 30 hari setelahnya.