TERBITNYA PP NO. 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERTENTU : HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN

Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2017, yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari pengampunan pajak, peraturan ini merupakan salah satu pelaksanaan dari Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Subjek daripada PP No. 36 Tahun 2017 ini yaitu meliputi Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Tertentu.…

BERIKUT TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK & PENGHAPUSAN NPWP PER BULAN NOVEMBER 2017!

Terhitung sejak tanggal 1 November 2017, telah berlaku Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017, tentang “Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”, yaitu berisi tentang hal-hal sebagai berikut : Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan pekerjaan…

Per Bulan Oktober 2017, Seluruh Transaksi Pembayaran Tol Menggunakan Uang Elektronik

TRIBUNNEWS.COM – Terhitung mulai bulan Oktober 2017, semua transaksi pembayaran tol akan menggunakan Uang Elektronik. Kebijakan ini dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Bank Indonesia agar transaksi bisa dilakukan secara lebih cepat dan mudah. Implementasi program ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol dan perbankan yang berpartisipasi dalam elektronifikasi pembayaran…

PMK No. 70/2017: Bank, Asuransi, Koperasi Wajib Laporkan Rekening Nasabah Di atas Rp 200 Juta

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasai 9 PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, pada 31 Mei 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam PMK itu disebutkan, Direktur Jenderal Pajak…

Konsultan Pajak, kantor konsultan pajak di Jakarta

Tax Amnesty

Kabar menggembirakan bagi Wajib Pajak setelah UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) disahkan oleh DPR dan Pemerintah karena menjadi kesempatan terbaik bagi Wajib Pajak yang selama ini menyadari tidak menjalankan kewajiban pajak dengan baik ataupun yang sudah menjalankan kewajiban pajak dengan baik tetapi belum mendapatan kepastian hukum untuk mengajukan permohonan pengampunan pajak melalui mekanisme Tax Amnesty.…

Rumah dan Apartemen Kena Pajak Barang Mewah 20 Persen

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan baru, terkait dengan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Banyak barang dihapuskan dalam daftar yang dikenakan PPnBM, dan menyisakan hanya beberapa kelompok barang. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.010/2015, yang diterbitkan 9 Juni 2015, dan berlaku efektif pada 30 hari setelahnya.

Menkeu Tetapkan 62 Jasa Lain Kena Pajak Penghasilan 2 Persen

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menetapkan 62 jenis jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2 persen dari total penghasilan bruto. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif PPh dilipatgandakan dari tarif seharusnya. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam…

Penagihan Pajak Harus Jadi Ruh UU KUP

“UU KUP dan peraturan pelaksaannya harus disesuaikan dengan penagihan pajak,” tandas Djangkung Sudjarwadi, SH, LLM, dalam Diskusi Penagihan Pajak di Pullman Hotel, Surabaya, 10 Juni 2015. Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menetapkan 62 jenis jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2 persen dari total penghasilan bruto. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor…

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang Undang pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan,…