Tag: peraturan

PPh UKM Menjadi 0,5%, Ditjen Pajak Akan Menyiapkan Aturan Turunan

Saat ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sedang menyiapkan aturan turunan untuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013, yang berisi tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima ataus Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Adapun isi daripada revisi aturan tersebu adalah tarif PPh final untuk UKM diturunkan jadi 0,5%, dari 1% saat ini.

Berdasarkan berkas Rancangan PP (RPP) yang berisi mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dalam Pasal 12 menyatakan aturan telah berlaku mulai 1 Juli 2018.

Direktur Peraturan Perpajakan II, Yunirwansyah mengungkapkan bahwa aturan turunan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Direktur P2 Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama juga berkata bahwa PMK nantinya akan menyesuaikan dengan perubahan yang ada di PP baru. Poin-poinnya kurang lebih akan meliputi apa yang ada dalam PMK yang menjadi aturan turunan dari PP sebelumnya yaitu PP 46.

Didalam RPP sendiri, ternyata ada beberapa ketentuan yang bakal diatur lebih lanjut dengan PMK. Pertama, WP yang sudah menggunakan PPh Final dan melewati batasan waktunya tidak dapat dikenai PPh berdasarkan PP ini lagi.

Kedua, tata cara penyetoran PPh dan tata cara pemotongan ataupun pemungutan PPh juga akan diatur lebih lanjut. Dalam RPP ini, PPh terutang dilunasi dengan disetor sendiri oleh WP atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut Pajak dalam hal WP melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut.

Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan kepada
Direktur Jenderal Pajak dalam hal WP bersangkutan dikenai PPh Final berdasarkan PP ini. Sebab, untuk menggunakan PPh Final, WP perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu.

Asal tahu saja, di dalam RPP tersebut jangka waktu yang ditetapkan untuk menggunakan PPh Final adalah tujuh tahun bagi WP OP, empat tahun bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma, dan tiga tahun bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas (PT).

Dengan menghitung pajak menggunakan ketentuan umum atau dengan pembukuan, dalam hal WP merugi maka tidak akan dipajaki. Sebaliknya, dengan tarif pajak final dan menggunakan pencatatan, apabila merugi, maka WP tersebut tetap membayar pajak karena PPh Final dihitung berdasarkan omzet

Perhitungan Peredaran Bruto Wajib Pajak (WP) yang Melaporkan Kewajibannya Dengan Menyelenggarakan Pembukuan (PMK No. 15/PMK.03/2018)

Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, meminta Dirjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) Robert Pakpahan agar dapat menjelaskan serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait dengan hal aturan baru mengenai pelaporan pembukuan tersebut.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pemberlakuan Peraturan Menteri (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 menjadi upaya pemerintah dalam memudahkan para Wajib Pajak (WP) dalam hal untuk melaporkan kewajibannya, terutama perihal yang menyelenggarakan pembukuan.

Telah diketahui bahwa PMK Nomor 15/PMK.03/2018 tentang “Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak (WP)” sudah berlaku mulai 12 Februari 2018.

Sri Mulyani berkata bahwa Dirjen pajak sendiri yang akan melakukan penjelasan kepada masyarakat. Pada dasarnya, hal tersebut dilakukan agar dapat membantu lebih banyak masyarakat dalam hal memahami bagaimana membukukan penerimaannya secara benar.

Salah satu jurusnya dengan menghitung peredaran bruto wajib pajak, yang meliputi transaksi tunai dan non tunai, sumber dan juga penggunaan dana.

Selanjutnya, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, satuan dan/atau volume, berdasarkan surat pemberitahuan ataupun hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, penghitungan rasio , dan juga proyeksi nilai ekonomi.

PEMERINTAH MENGELUARKAN PERATURAN PAJAK PMK NO. 15 / 3 / TH 2018

Baru-baru ini, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pajak PMK 15 Tahun 2018. Peraturan tersebut disebutkan tentang kantor pajak dapat menentukan penghasilan atau omset dari peredaran bruto yang Anda laporkan tiap bulannya.
Penentuan tersebut dibuat atas dasar gaya hidup Anda dan juga didukung dengan data-data yg tersedia, seperti contohnya yaitu pemakaian credit card, biaya hidup lainnya seperti pemakaian listrik, telpon, biaya pesawat, pinjaman bank dan berapa angsuran tiap bulannya serta pembelian harta, rumah, mobil dan juga barang-barang lainnya.

Inti dari Peraturan Pajak PMK No.15 Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :
1. Setiap Wajib Pajak minimal harus melakukan pencatatan dan/atau pembukuan atau pendataan terhadap peredaran Bruto sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

2. DJP diperbolehkan untuk menentukan penghasilan bruto Wajib Pajak dengan metode (Pasal 2) :
a. Penelitian tunai dan non tunai (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa data perbankan);

b. Sumber penggunaan dana (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa data perbankan);

c. Satuan dan/atau volume (Data dan informasi arus barang – dapat berupa dari hasil pengamatan intelejen dan/atau pengujian arus barang);

d. Penghitungan biaya hidup (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa data perbankan dari penggunaan kartu kredit ditambah penambahan asset dan/atau pengamatan intelenjen);

e. Pertambahan kekayaan bersih (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa movement kekayaan bersih awal dan akhir tahun berdasarkan data pihak lain seperti data developer perumahan);

f. Surat Pemberitahuan (SPT) atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya (data SPT dan SKP tahun sebelumnya, sehingga memungkinkan penelitian multi year);

g. Proyeksi nilai ekonomi (dapat berupa benchmark dari trend usaha sejenis yang dijalankan oleh Wajib Pajak);

h. Penghitungan Rasio (dapat berupa benchmark rasio atas usaha yang tidak dapat disebandingkan, seharusnya memperhitungkan elemen ekonomi makro dan mikro negara)

3. Peraturan mulai berlaku 12 Februari 2018, dan atas pemeriksaan yang sedang berjalan diwajibkan untuk menggunakan metode yang sama.

Pelaporan SPT Tahunan Sudah Dekat, Masyarakat Dihimbau Agar Segera Lapor Pajak Dengan Benar dan Tepat Waktu

Mendekati periode masa pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan, Dirjen Pajak telah menyampaikan beberapa himbauan seperti dibawah ini :

  1. Untuk Pemberi Kerja

– Lampiran bukti pemotongan 1721 A1 atau A2 adalah dasar dari pengisian SPT PPh Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, serta penyediaan SPT Tahunan pre-populated. Maka dari itu, dihimbau kembali kepada seluruh pemberi kerja dan bendaharawan supaya dapat melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, serta mengisi dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa Desember 2017 (termasuk juga formulir 1721-I) dengan benar dan juga tepat waktu.

– Jika mengisi bukti pemotongan dengan benar dan juga tepat waktu, para pemberi kerja telah membantu para pegawai/karyawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sekaligus juga berpartisipasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak nasional.

 

2. Untuk Wajib Pajak Badan

– Tambahan Dokumen, terkait pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yaitu :

  • Wajib Pajak yang didirikan / bertempat kedudukan di Indonesia dan modalnya terbagi atas saham-saham serta memiliki utang dan mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak wajib menyampaikan laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
  • Tambahan dokumen di atas tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perbankan, pembiayaan, asuransi, infrastruktur, pertambangan tertentu, atau yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final.
  • Wajib Pajak mempunyai utang swasta luar negeri wajib menyampaikan laporan utang swasta luar negeri sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
  • Ketentuan lengkap terkait penentuan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri ini dapat dilihat pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2017.

– Tambahan Dokumen, terkait pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016

  • Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa  harus  melampirkan  Ikhtisar  Dokumen  Induk  dan  Dokumen  Lokal,  dan Laporan per Negara dalam SPT Tahunan PPh Badan.
  • Tata cara pengelolaan dan pelaporan Laporan per Negara mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2017.

– Penyampaian SPT Elektronik (E-SPT)

  • Penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik mengikuti ketentuan PeraturanDirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2017.
  • Laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal, laporan utang swasta luar negeri, Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, serta tanda terima Laporan per Negara disampaikan sebagai bagian dari dokumen atau keterangan yang harus  dilampirkan dalam  SPT  Elektronik sebagai satu file  dengan format  Portable Document Format (PDF).

 

3. Untuk Wajib Pajak Peserta Amnesti Pajak

– Peserta WP amnesti yang mengungkapkan harta tambahan yang berada di  dalam  negeri memiliki kewajiban  untuk menyampaikan laporan  penempatan  harta  tambahan  secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.

– Peserta WP amnesti yang menyatakan akan melakukan repatriasi aset memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.

– Batas waktu penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi dan laporan penempatan harta tambahan mengikuti saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017 untuk laporan tahun pertama, Tahun Pajak  2018 untuk laporan tahun kedua, dan Tahun Pajak 2019 untuk laporan tahun ketiga.

– Ketentuan lengkap terkait tata cara pelaporan ini dapat Anda telusuri di Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2017.

 

Pajak E-Commerce

Berbicara Tentang Aturan Pajak Bagi Para Pelaku Usaha Start-Up dan E-Commerce

Bagi Anda para pelaku bisnis start-up atau e-commerce, sangat penting sekali untuk mengetahui aturan pajak ini. Nah, apa sih definisi dari Pajak E-Commerce itu sendiri? Pajak E-Commerce adalah model bisnis yang dikenakan pajak e-commerce sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce. Terbitnya  Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV oleh pemerintah yang di antaranya memuat kebijakan untuk pajak e-commerce, menegaskan ketentuan atas objek pajak  start up e-commerce. Agar dapat mengakomodasi kebutuhan pelaku bisnis e-commerce dan start-up, maka Online Pajak menjadi satu-satunya aplikasi pajak yang dapat menyediakan API Pajak E-Commerce.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan bahwa aturan mengenai e-commerce tersebut adalah salah satu dari kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak. Nah, berapa tarif pajak yang akan dikenakan untuk e-commerce ini? Pajak yang dikenakan akan dibawah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun, tarif dari PPN yang berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini yaitu sebesar 10%. Direktorat Jenderal Pajak telah mencatat bahwa penerimaan pajak secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2017 hanya mencapai Rp. 686 triliun atau 53.5% dari target APBN-P 2017, yaitu sebesar 1.283,6 triliun. Pencapaian tersebut ternyata lebih tinggi dari periode sama tahun lalu yang mencapai 46% dari target.

Mekanisme pajak bagi pelaku e-commerce ini nantinya akan dilakukan ke toko-toko online. Kedepannya, toko-toko tersebut akan memajaki barang-barang yang ada sehingga pada saat transaksi secara otomatis, maka akan ada pajak yang dibayarkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri masih enggan untuk berkomentar lebih lanjut mengenai hal yang terkait dengan penerbitan aturan pengenaan pajak untuk pelaku start-up dan e-commerce. Ketua Indonesian E-Commerce Association (IdEA), Aulia Marinto ternyata mendukung rencana pemerintah dalam memberlakukan pajak e-commerce. Akan tetapi sebelum itu, perlu adanya pembicaraan lebih lanjut dengan para pelaku usaha agar tidak terkesan dilakukan secara sepihak.

SKB PPH Pengalihan Aset

Punya Aset, Tanah/ Bangunan? Para Wajib Pajak (WP) Wajib Memiliki SKB PPH Pengalihan Aset

Hampir sebagian besar daripada Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program Amnesti Pajak / Tax Amnesty ini melaporkan harta tambahan mereka berupa tanah dan/atau bangunan pada surat pernyataan harta yang masih menggunakan nama orang lain sebagai pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut. Jika kondisi normal tanah/bangunan tersebut akan dibalik nama, maka akan terutang PPh Pengalihan Tana dan/atau Bangunan/Aset sebesar 2,5% daripada nilai pengalihan.

Salah satu fasilitas yang diberikan kepada para Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty adalah sebuah pembebasan PPh (Pajak Penghasilan) atas pengalihan tanah dan/atau bangunan yang dilaporkan sebagai harta tambahan pada surat pernyataan harta pengampunan pajak jika tanah/bangunan/aset tersebut ingin dibalik nama kepada nama Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Akan tetapi, perlu Anda diketahui bahwa terdapat beberapa persyaratan yang perlu untuk dipenuhi supaya mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pengalihan Aset tersebut. Nah, apa saja sih jenis pengalihan yang dapat diberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) itu?

 

Surat Keterangan Bebas berlaku dalam hal dokumen kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan pengalihan hak masih atas nama :

  • Pihak perantara (Nominee), yang namanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan selaku pemilik yang sebenarnya agar dapat memperoleh tanah dan/atau bangunan;
  • Pemberi Hibah;
  • Pewaris, atau;
  • Salah satu Ahli Waris dalam hal tanah dan/atau bangunan tersebut telah berbagi

Batas terakhir mendapatkan SKB PPH adalah 31 Desember 2017. Jika Anda belum mengetahui, bagaimana tata cara agar dapat memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) tersebut? Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor dan kantor kami dibawah ini.

PPH OP

Ketahui Beberapa Hal Tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) Ini!

Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP)? Mungkin sebagian dari Anda telah mengetahui hal ini, terutama untuk Anda yang bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu pasti Anda mengetahui apa itu PPH OP. Akan tetapi, masih banyak masyarakat diluar yang belum mengetahui pasti apa itu PPH OP. PPH Orang Pribadi merupakan pajak yang objeknya fokus kepada penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau didapatkan oleh Orang Pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.  Tertulis didalam pasal 4 ayat (1) UU PPh yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, diantaranya :

  1. Penghasilan dari Pekerjaan
  • Penggantian maupun imbalan berkenaan dengan pekerjaan maupun jasa yang diterima maupun diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, komisi, gratifikasi, uang pensium atau imbalan dalam bentuk yang lainnya (kecuali ditentukan lain dalam undang-undang)
  • Penghargaan, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan
  1. Penghasilan dari Usaha atau Pekerjaan Bebas
  • Iuran yang diperoleh maupun diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak (WP) yang menjalankan atau pekerjaan bebas
  • Laba dari Usaha tersebut
  1. Penghasilan dari Modal (Investasi)
  • Keuntungan dari Penjualan / karena Pengalihan Harta, termasuk : keuntungan dari pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan sebagai pengganti saham atau modal, keuntungan dari pengalihan harta dalam likuidasi, penggabungan, peleburan, dll
  • Bunga termasuk premium, imbalan karena jaminan pengembalian utang
  • Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
  • Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi
  • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  1. Penghasilan Lain-Lain
  • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
  • Hadiah yang diperoleh dari undian
  • Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  • Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah
  • Penghasilan dari usaha berbasis syariah
  • Surplus Bank Indonesia
  • Imbalan bunga, seperti yang dimaksud didalam UU yang mengatur mengenai KUP

Didalam pasal 4 ayat (2) ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu, pajaknya akan ditetapkan secara final sehingga seluruh jenis penghasilan di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu :

  1. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dipotong PPh Final (Pasal 4 Ayat (2))
  2. Penghasilan yang merupakan objek pajak PPh tidak bersifat final (Pasal 4 Ayat (1))
  3. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 Ayat (3))

Demikian penjelasan mengenai PPH OP yang perlu Anda ketahui, jika ingin menjadi masyarakat yang pintar dan juga bijak.

TERBITNYA PP NO. 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERTENTU : HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN

Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2017, yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari pengampunan pajak, peraturan ini merupakan salah satu pelaksanaan dari Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Subjek daripada PP No. 36 Tahun 2017 ini yaitu meliputi Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Tertentu. Nah, apa yang dimaksud dari subjek Wajib Pajak Tertentu? Wajib Pajak Tertentu adalah :

  1. Wajib Pajak (WP) yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir, paling banyak Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
  2. Wajib Pajak (WP) yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp. 632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah); atau
  3. Wajib Pajak (WP) yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada poin ke 1 dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada poin ke 2

Adapun yang dimaksud dengan “pekerjaan bebas” dalam Peraturan Pemerintah ini adalah orang-orang yang memiliki profesi sebagai berikut :

  • Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuaris);
  • Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang iklan, bintang film, bintang sinetron, kru film, sutradara, foto model, penari, pemain drama dan peragawan/peragawati;
  • Olahragawan;
  • Agen iklan;
  • Perantara;
  • Penasihat, pelatih, penceramah, moderator, pengajar;
  • Penerjemah, peneliti, pengarang;
  • Pengawas atau pengelola proyek;
  • Agen asuransi;
  • Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (MLM/Multilevel Marketing)
  • Penjualan langsung (Direct Selling) dan kegiatan sejenis lainnya

Selain itu, secara garis besar yang menjadi objek pajak dalam PP No. 36 ini yaitu Harta Bersih. Harta bersih sendiri merupakan nilai harta yang dikurangi dengan nilai hutang. Akan tetapi, tidak semua harta bersih menjadi objek pajak PP No. 36 Tahun 2017 yang dikenai penghasilan final menurut PP 36 ini. Adapun harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan yaitu harta bersih yang telah memenuhi beberapa kriteria yang sudah ditetapkan dalam peraturan PP No. 36 ini. Nah, berikut merupakan kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk harta bersih :

  1. Harta bersih tambahan yang telah dilaporkan pada “Surat Pernyataan Pengampunan Pajak”, akan tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (6) dan/atau Pasal 8 Ayat (7) Undang-Undang Pengampunan Pajak
  2. Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak
  3. Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Bersih dimaksud sebelum tanggal 1 Juli 2019.

Bagi Wajib Pajak (WP) yang tidak ikut pengampunan pajak, Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak merupakan harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

  • Masih dimiliki oleh Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
  • Belum dilaporkan dalam SPT PPh sampai dengan diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan ataupun dianggap sebagai penghasilan.

BERIKUT TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK & PENGHAPUSAN NPWP PER BULAN NOVEMBER 2017!

Terhitung sejak tanggal 1 November 2017, telah berlaku Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017, tentang “Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”, yaitu berisi tentang hal-hal sebagai berikut :

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan pekerjaan bebas, tidak termasuk ke dalam Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT). Meskipun tempat pekerjaan bebas berbeda dengan tempat tinggal, NPWP yang dimiliki cukup terdaftar di tempat tinggal saja. WP OPPT diharuskan untuk membuat NPWP di setiap tempat kegiatan usaha apabila berbeda dengan tempat tinggalnya. Jadi, PPh Final PP 46/2013 dibayarkan untuk setiap tempat kegiatan usaha.
  2. Untuk membuat dan mengajukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

Syaratnya yaitu telah melaporkan SPT Tahunan PPh 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya, serta tidak memiliki hutang pajak kecuali hutang pajak yang telah disetujui diangsur ataupun ditunda. Syarat ini juga berlaku bagi seluruh pengurus ataupun penanggungjawab pengusaha yang berbentuk badan.

  1. Kewajiban perpajakan bagi para Wajib Pajak yang telah diterbitkan NPWP, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dimulai sejak Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP.
  2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan sebelum tanggal 1 Agustus 2017 dan sampai dengan tanggal 1 November 2017 belum memiliki Sertifikat Elektronik (SE), ataupun SE telah habis masa berlakunya serta tidak meminta SE baru, maka akan dilakukan pencabutan PKP secara jabatan.
  3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan tidak meminta aktivasi SE dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal 1 November 2017, maka akan dilakukan pencabutan PKP secara jabatan.
  4. Sertifikat Elektronik (SE) akan dinonaktifkan sementara terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang :
  • Tidak melapor SPT Masa PPN 3 masa pajak berturut-turut
  • Terindikasi menyalahgunakan ataupun menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP
  • Tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Apabila PKP tidak menyampaikan klarifikasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak penonaktifan sementara, maka akan dilakukan pencabutan pengukuhan PKP.
  1. Tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi (PKP OP) :

Tempat tinggal apabila tempat kegiatan usaha untuk melakukan penyerahan objek PPN berada di tempat tinggal, tempat kegiatan usaha untuk penyerahan objek PPN apabila tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggalnya.

  1. Tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan :

Tempat kedudukan menurut keadaan sebenarnya dan tempat kegiatan usaha agar dapat melakukan penyerahan objek PPN.

  1. Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan melalui penelitian administrasi bukan hasil pemeriksaan :
  2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan status Wajib Pajak Non-Efektif (WP NE);
  3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) tempat terutangnya PPN telah dipusatkan di tempat lain;
  4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  5. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya;
  6. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah dinonaktifkan sementara Sertifikat Elektronik (SE) nya dan juga tidak melakukan klarifikasi atau klarifikasinya ditolak;
  7. Serta Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan keadaan tertentu yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Aturan Baru Pajak Terbit, Anda Harus Segera Perbaiki SPT!

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah baru saja menerbitkan aturan pajak baru sebagai tindak lanjut penegakan hukum pasca tax amnesty. Aturan itu berupa Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2017.
Aturan baru ini mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final kepada harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan pasca berakhirnya program tax amnesty. “Jadi PP 36 ini tindak lanjut dari tax amnesty,” ujar Dirjen Pajak Ken Dwijugiaseteadi di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Sesuai amanat Pasal 13 dan 18 UU Tax Amnesty, harta yang tidak dilaporkan dalam Surat Pelaporan Harta (SPH) dan atau Surat Pemberitaan Tahunan ( SPT) pajak, maka akan dianggap sebagai tambahan penghasilan. Di dalam PP 36 Tahun 2017, pemerintah mengenakan pajak penghasilan (PPh) final untuk harta yang dianggap sebagai tambahan penghasilan tersebut.

(Baca: Ini Daftar Harta yang Harus Dilaporkan di SPT Pajak)

Tarif PPh finalnya yaitu 12,5 persen untuk wajib pajak tertentu, 25 persen untuk wajib pajak badan, dan 30 persen untuk wajib pajak orang pribadi. Tak hanya itu, wajib pajak juga akan terkena sanksi administrasi perpajakan sebesar 200 persen dari total pajak penghasilan atas harta tersebut seusai amanat Pasal 18 UU tax amnesty.

Masih Ada Waktu

Meski terkesan keras, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal ( Ditjen) Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan bahwa wajib pajak masih memiliki waktu untuk melalukan perbaikan SPT. “Bagi WP yang enggak atau ikut amnesty tapi ada harta yang belum lapor di SPT silahkan lakukan pembetulan SPT sendiri (di kantor pajak),” kata Hestu.

(Baca: Punya Smartphone Harus Dilaporkan di SPT, Ini Penjelasan Ditjen Pajak)

Ditjen Pajak tidak membuat batasan waktu perbaikan SPT. Hanya saja ia menghimbau agar perbaikan SPT dilakukan segera ebelum petugas pajak melakukan pemeriksaan harta wajib pajak. Namun Hestu memastikan, pihaknya tidak akan serta merta membabi buta melakukan penegakan hukum pajak seusai PP 36 Tahun 2017. Ia menuturkan, petugas pajak akan meneliti lebih dulu harta wajib pajak. Bila datanya sudah valid, maka penegakkan hukum pajak baru akan dilakukan.

Sumber : http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/20/155458926/aturan-baru-pajak-terbit-anda-harus-segera-perbaiki-spt