Target Penerimaan Perpajakan 2018

Ternyata Target Perpajakan Mencapai Rp 1.618 Triliun di 2018, Para Pengusaha Menjadi Resah

Jakarta – Target penerimaan perpajakan di tahun 2018 mendatang mencapai 1.618 triliun rupiah. Angka yang keluar tersebut dianggap cukup optimistis, akan tetapi sekaligus sangat diwanti-wanti oleh para pengusaha di Indonesia. Demikian hal tersebut telah disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia dalam dialog di Hotel Kempinski, Jakarta. Beliau berkata bahwa realisasi…

Tax Amnesty

Pasca Tax Amnesty, Wajib Lapor Pengalihan Aset Selama 3 Tahun ke DJP!

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada seluruh partisipan program pengampunan pajak yang mendeklarasikan harta maupun aset agar bisa memberi laporan atas pengalihan atau penempatan hartanya tersebut secara berkala. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama memberitahukan bahwa para wajib pajak (WP) harus memberikan laporan tersebut setidaknya setiap satu tahun sekali selama…

PP 36 2017

Pasca Munculnya Tax Amnesty, Pemerintah Kemudian Menerbitkan Aturan Kejar Pajak

Setelah munculnya Amnesti Pajak /Tax Amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar segera melakukan pelaporan seluruh harta yang selama ini belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Pemberitahuan itu ternyata juga ditujukan kepada para Wajib Pajak (WP) yang telah mengikuti program tax amnesty (TA) dan lebih…

SKB PPH Pengalihan Aset

Punya Aset, Tanah/ Bangunan? Para Wajib Pajak (WP) Wajib Memiliki SKB PPH Pengalihan Aset

Hampir sebagian besar daripada Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program Amnesti Pajak / Tax Amnesty ini melaporkan harta tambahan mereka berupa tanah dan/atau bangunan pada surat pernyataan harta yang masih menggunakan nama orang lain sebagai pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut. Jika kondisi normal tanah/bangunan tersebut akan dibalik nama, maka akan terutang PPh Pengalihan Tana dan/atau…

TERBITNYA PP NO. 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERTENTU : HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN

Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2017, yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari pengampunan pajak, peraturan ini merupakan salah satu pelaksanaan dari Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Subjek daripada PP No. 36 Tahun 2017 ini yaitu meliputi Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Tertentu.…

BERIKUT TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK & PENGHAPUSAN NPWP PER BULAN NOVEMBER 2017!

Terhitung sejak tanggal 1 November 2017, telah berlaku Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017, tentang “Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”, yaitu berisi tentang hal-hal sebagai berikut : Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan pekerjaan…

Release e-Faktur Terbaru, Yuk Download Aplikasi e-Faktur Versi 2.0!

Aplikasi e-faktur memang sudah lama tidak mengalami update baik versinya ataupun bug e-faktur. Di penghujung September 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi akan mengeluarkan update aplikasi e-faktur terbaru yaitu e-Faktur versi 2.0. Direktorat Jenderal Pajak memang belum secara resmi mengeluarkan pemberitahuan kepada wajib pajak baik melalui surat atau press release. Tetapi untuk kalangan adanya…

Sosialisasi e-Bupot PPh pasal 23/26 Penjelasan, Panduan

SPT MASA & BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017 Latar Belakang Memberikan kemudahan bagi WP untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal dan/atau Pasal 26; Memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan Bukti Pemotongan; Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Dasar Hukum: Undang-Undang…