SPT Tahunan

Mari Mencermati Pelaporan SPT Tahunan Setelah Mengikuti Tax Amnesty!

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, saat ini telah memulai sosialisasi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty. Program ini dilakukan karena mengingat banyaknya wajib pajak (WP) yang tak paham terhadap pelaporan harta di luar negeri. Setelah mengikuti program tax amnesty, para wajib pajak (WP) nantinya perlu mengisi…

Tax Amnesty

Pasca Tax Amnesty, Wajib Lapor Pengalihan Aset Selama 3 Tahun ke DJP!

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada seluruh partisipan program pengampunan pajak yang mendeklarasikan harta maupun aset agar bisa memberi laporan atas pengalihan atau penempatan hartanya tersebut secara berkala. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama memberitahukan bahwa para wajib pajak (WP) harus memberikan laporan tersebut setidaknya setiap satu tahun sekali selama…

PP 36 2017

Pasca Munculnya Tax Amnesty, Pemerintah Kemudian Menerbitkan Aturan Kejar Pajak

Setelah munculnya Amnesti Pajak /Tax Amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar segera melakukan pelaporan seluruh harta yang selama ini belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Pemberitahuan itu ternyata juga ditujukan kepada para Wajib Pajak (WP) yang telah mengikuti program tax amnesty (TA) dan lebih…

SKB PPH Pengalihan Aset

Punya Aset, Tanah/ Bangunan? Para Wajib Pajak (WP) Wajib Memiliki SKB PPH Pengalihan Aset

Hampir sebagian besar daripada Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program Amnesti Pajak / Tax Amnesty ini melaporkan harta tambahan mereka berupa tanah dan/atau bangunan pada surat pernyataan harta yang masih menggunakan nama orang lain sebagai pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut. Jika kondisi normal tanah/bangunan tersebut akan dibalik nama, maka akan terutang PPh Pengalihan Tana dan/atau…

BERIKUT TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK & PENGHAPUSAN NPWP PER BULAN NOVEMBER 2017!

Terhitung sejak tanggal 1 November 2017, telah berlaku Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017, tentang “Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”, yaitu berisi tentang hal-hal sebagai berikut : Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan pekerjaan…

Soal Daya Beli Turun, Kadin : Perlu Stimulus Pajak!

JAKARTA – Pemerintah dinilai harus mengambil langkah konkret terkait pelemahan daya beli masyarakat. Pasalnya, bila dibiarkan berlarut-larut, turunnya daya beli masyarakat dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas ekonomi lainnya. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan salah satu cara untuk kembali menggenjot daya beli masyarakat adalah dengan memberikan relaksasi perpajakan. “Dari kami masukannya bisa…

Per Bulan Oktober 2017, Seluruh Transaksi Pembayaran Tol Menggunakan Uang Elektronik

TRIBUNNEWS.COM – Terhitung mulai bulan Oktober 2017, semua transaksi pembayaran tol akan menggunakan Uang Elektronik. Kebijakan ini dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Bank Indonesia agar transaksi bisa dilakukan secara lebih cepat dan mudah. Implementasi program ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol dan perbankan yang berpartisipasi dalam elektronifikasi pembayaran…

Tarif Pajak Korporasi di Indonesia Dapat Diturunkan

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyak pihak berharap pajak korporasi Indonesia bisa diturunkan. Penurunan pajak ini bisa diturunkan agar mengundang banyak investasi. Direktur The Economist Corporate Network (ECN) Robert Koepp berharap tarif pajak di Indonesia bisa diturunkan agar Indonesia menjadi lebih atraktif. “Namun tarif pajak Indonesia sebaiknya bisa sedikit diturunkan agar Indonesia lebih atraktif,” asing. Sebab menurutnya kata…

INTIP REKENING NASABAH,DIRJEN PAJAK SEBUT TAK BAHAYA BAGI BANK

Intip Rekening Nasabah, Dirjen Pajak Sebut Tak Bahaya Bagi Bank Liputan6.com, Jakarta – Terbitnya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan melahirkan pro dan kontra dari sejumlah kalangan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dapat mengintip rekening perbankan baik untuk nasabah lokal maupun asing di dalam dan luar negeri.…