Tag: Pembayaran Tol

PPh UKM Menjadi 0,5%, Ditjen Pajak Akan Menyiapkan Aturan Turunan

Saat ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sedang menyiapkan aturan turunan untuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013, yang berisi tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima ataus Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Adapun isi daripada revisi aturan tersebu adalah tarif PPh final untuk UKM diturunkan jadi 0,5%, dari 1% saat ini.

Berdasarkan berkas Rancangan PP (RPP) yang berisi mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dalam Pasal 12 menyatakan aturan telah berlaku mulai 1 Juli 2018.

Direktur Peraturan Perpajakan II, Yunirwansyah mengungkapkan bahwa aturan turunan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Direktur P2 Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama juga berkata bahwa PMK nantinya akan menyesuaikan dengan perubahan yang ada di PP baru. Poin-poinnya kurang lebih akan meliputi apa yang ada dalam PMK yang menjadi aturan turunan dari PP sebelumnya yaitu PP 46.

Didalam RPP sendiri, ternyata ada beberapa ketentuan yang bakal diatur lebih lanjut dengan PMK. Pertama, WP yang sudah menggunakan PPh Final dan melewati batasan waktunya tidak dapat dikenai PPh berdasarkan PP ini lagi.

Kedua, tata cara penyetoran PPh dan tata cara pemotongan ataupun pemungutan PPh juga akan diatur lebih lanjut. Dalam RPP ini, PPh terutang dilunasi dengan disetor sendiri oleh WP atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut Pajak dalam hal WP melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut.

Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan kepada
Direktur Jenderal Pajak dalam hal WP bersangkutan dikenai PPh Final berdasarkan PP ini. Sebab, untuk menggunakan PPh Final, WP perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu.

Asal tahu saja, di dalam RPP tersebut jangka waktu yang ditetapkan untuk menggunakan PPh Final adalah tujuh tahun bagi WP OP, empat tahun bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma, dan tiga tahun bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas (PT).

Dengan menghitung pajak menggunakan ketentuan umum atau dengan pembukuan, dalam hal WP merugi maka tidak akan dipajaki. Sebaliknya, dengan tarif pajak final dan menggunakan pencatatan, apabila merugi, maka WP tersebut tetap membayar pajak karena PPh Final dihitung berdasarkan omzet

PP 36 2017

Pasca Munculnya Tax Amnesty, Pemerintah Kemudian Menerbitkan Aturan Kejar Pajak

Setelah munculnya Amnesti Pajak /Tax Amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar segera melakukan pelaporan seluruh harta yang selama ini belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Pemberitahuan itu ternyata juga ditujukan kepada para Wajib Pajak (WP) yang telah mengikuti program tax amnesty (TA) dan lebih diutamakan kepada WP yang tidak mengikuti tax amnesty. Ternyata pemberitahuan tersebut telah tertulis di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 mengenai pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlukan atau dianggap sebagai penghasilan, telah ditetapkan pada 6 September 2017. Hal yang disampaikan tersebut merupakan bagian kelanjutan dari tax amnesty yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terkait dengan pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Kemudian, bagi yang bukan peserta tax amnesty dan suatu saat ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan, maka perlakukan pajaknya menjadikan harta yang ditemukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan kemudian batasan waktu penetapannya tiga tahun sejak UU pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 30 Juni 2019. Meskipun begitu, PP Nomor 36/2017 ini tidak berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perlu Anda ketahui bahwa batasan PTKP saat ini sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau setara dengan Rp 54 juta per tahun. Apabila memang ada yang didapati tidak melaporkan harta dalam SPH bagi yang ikut tax amnesty, atau SPT yang tidak ikut, maka dari itu tarif yang diberlakukan dalam beleid ini dan ada beberapa ketentuannya.

 

Contohnya, seperti penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas hingga Rp 4,8 miliar, kemudian penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta. Bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi akan dikenakan tarif 30% sedangkan badan dikenakan tarif 25%. Selain itu, penghasilan bruto selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta dan penghasilan bruto dari usaha dan atau pekerjaan bebas, yang secara total jumlah penghasilan bruto keduanya paling banyak Rp 4,8 miliar, ini dikenakan tarif setengah atau sebesar 12,5%. Maka dari itu, pemerintah meminta dengan sangat kepada masyarakat untuk segera melakukan pembetulan SPT jika memang ada harta yang belum dilaporkan.

SKB PPH Pengalihan Aset

Punya Aset, Tanah/ Bangunan? Para Wajib Pajak (WP) Wajib Memiliki SKB PPH Pengalihan Aset

Hampir sebagian besar daripada Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program Amnesti Pajak / Tax Amnesty ini melaporkan harta tambahan mereka berupa tanah dan/atau bangunan pada surat pernyataan harta yang masih menggunakan nama orang lain sebagai pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut. Jika kondisi normal tanah/bangunan tersebut akan dibalik nama, maka akan terutang PPh Pengalihan Tana dan/atau Bangunan/Aset sebesar 2,5% daripada nilai pengalihan.

Salah satu fasilitas yang diberikan kepada para Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty adalah sebuah pembebasan PPh (Pajak Penghasilan) atas pengalihan tanah dan/atau bangunan yang dilaporkan sebagai harta tambahan pada surat pernyataan harta pengampunan pajak jika tanah/bangunan/aset tersebut ingin dibalik nama kepada nama Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Akan tetapi, perlu Anda diketahui bahwa terdapat beberapa persyaratan yang perlu untuk dipenuhi supaya mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pengalihan Aset tersebut. Nah, apa saja sih jenis pengalihan yang dapat diberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) itu?

 

Surat Keterangan Bebas berlaku dalam hal dokumen kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan pengalihan hak masih atas nama :

  • Pihak perantara (Nominee), yang namanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan selaku pemilik yang sebenarnya agar dapat memperoleh tanah dan/atau bangunan;
  • Pemberi Hibah;
  • Pewaris, atau;
  • Salah satu Ahli Waris dalam hal tanah dan/atau bangunan tersebut telah berbagi

Batas terakhir mendapatkan SKB PPH adalah 31 Desember 2017. Jika Anda belum mengetahui, bagaimana tata cara agar dapat memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) tersebut? Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor dan kantor kami dibawah ini.

Release e-Faktur Terbaru, Yuk Download Aplikasi e-Faktur Versi 2.0!

Aplikasi e-faktur memang sudah lama tidak mengalami update baik versinya ataupun bug e-faktur. Di penghujung September 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi akan mengeluarkan update aplikasi e-faktur terbaru yaitu e-Faktur versi 2.0.

Direktorat Jenderal Pajak memang belum secara resmi mengeluarkan pemberitahuan kepada wajib pajak baik melalui surat atau press release. Tetapi untuk kalangan adanya e-faktur versi 2.0 sudah santer di Kantor Pelayanan Pajak. Bagi anda pengguna aplikasi e-faktur segera lakukan backup data e-faktur dahulu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pengguna e-Faktur Desktop terkait update aplikasi terbaru ini adalah sebagai berikut :

  • Untuk mencegah terjadinya kesalahan (corrupt database e-Faktur) Anda perlu melakukan back-up database (folder db yang sedang digunakan)
  • Menyalin database (folder db) di aplikasi lama yang kemudian dipindahkan dalam folder aplikasi e-Faktur terbaru.

Cara untuk Mendownload Aplikasi e-Faktur Versi 2.0

Untuk download aplikasi e-faktur terbaru Versi 2.0 kita tunggu release resmi dari DJP dan anda bisa download nanti di web ini. Kita tunggu saja pasti akan saya berikan juga.
e-Faktur Versi 2.0 Windows 32 Bit, silahkan download melalui link di kolom komentar.

e-Faktur Versi 2.0 Windows 64 Bit. silahkan download melalui link di kolom komentar.

https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi

e-Faktur Terbaru Versi 2.0.0.1
  • Penambahan Konfirmasi untuk transaksi dengan nilai mulai dari Rp 1M
  • Konfirmasi input Tanda Pengenal/PASPOR/NIK lawan transaksi dalam hal menerbitkan faktur dengan NPWP 0000000000
  • Fungsi Pembatalan Retur Faktur
  • Validasi pembatalan Faktur Pajak Keluaran, dengan konfirmasi pembatalan apabila telah dikreditkan oleh pembeli
  • Penambahan CAP “PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 96 TAHUN 2015
  • Penambahan CAP “PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 106 TAHUN 2015
  • Penambahan CAP “PPN DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 74 TAHUN 2015”
  • Terintegrasi dengan Efaktur berbasis Web maupun Host to Host
  • Penambahan informasi footer di cetakan Faktur
  • Proses Upload Dokumen Lain untuk mendapatkan Kode Approval
  • Bug Fix, aplikasi efaktur versi 1.0.0.46

Sosialisasi e-Bupot PPh pasal 23/26 Penjelasan, Panduan

SPT MASA & BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017

Latar Belakang
Memberikan kemudahan bagi WP untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal dan/atau Pasal 26; Memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan Bukti Pemotongan;
Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Dasar Hukum:
Undang-Undang KUP
Undang-Undang PPh
PP Nomor 74 Tahun 2011
PMK-242/2014
PMK-243/2014
PMK-12/2017

Bukti Pemotongan
Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26, selanjutnya disebut Bukti Pemotongan adalah formulir atau dokumen lain yang dipersamakan yang digunakan oleh Pemotong PPh Pasal 23/26 sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban atas pemotongan PPh Pasal 23/26 yang dilakukan.

Bukti Pemotongan PEMBETULAN
Bukti Pemotongan yang dibuat untuk membetulkan kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya.

Bukti Pemotongan PEMBATALAN
Bukti Pemotongan yang dibuat untuk membatalkan Bukti Pemotongan yang telah dibuat sebelumnya karena adanya pembatalan transaksi.

Aplikasi e-Bupot 23/26
Aplikasi Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Bupot 23/26 adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan, membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik.

Tanda Tangan ELEKTRONIK
tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

Sertifikat ELEKTRONIK
Digital Certificate adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik.

Kewajiban Pemotong PPh Pasal 23/26
1.Membuat dan memberikan Bukti Pemotongan kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak untuk setiap transaksi;
2.Setiap Pemotong wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak;
3.Pemotong tidak wajib menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 jika tidak ada transaksi pemotongan PPh Pasal 23/26 (NIHIL) kecuali terdapat: Surat Keterangan Bebas (SKB); dan/atau Surat Keterangan Domisili (SKD); dan/atau Ditanggung Pemerintah (DTP).

Bentuk SPT Masa dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

SPT Masa terdiri dari:
1. Induk;
2. Daftar Bukti Pemotongan; dan
3. Daftar SSP, BPN dan/atau Bukti Pbk;

Bukti Pemotongan terdiri dari:
1. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23; dan
2. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26.

SPT Masa dan Bukti Pemotongan berbentuk:
1. Formulir kertas (hardcopy); atau
2. Dokumen elektronik.

Ketentuan Penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23
1.Wajib Pajak, Kode Objek Pajak, dan Masa Pajak. Pemotong Pajak dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan untuk menggabungkan dua atau lebih transaksi sepanjang memenuhi ketentuan di atas

SPT Masa PPh Pasal 23/26 (Formulir Kertas)
Bagi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 TIDAK lebih dari 20 Bukti Pemotongan dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan menerbitkan Bukti Pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto TIDAK lebih dari Rp100.000.000,00 dalam satu Bukti Pemotongan.

Lampiran:
1. Bukti Pemotongan;
2. SSP atau BPN;
3. Bukti Pbk;
4. Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup;
5. Fotokopi Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili; dan
7. Fotokopi SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti Penerimaan Surat.

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Elektronik
HARUS bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
Melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 lebih dari 20 Bukti Pemotongan dalam 1 (satu) Masa Pajak;
Mmenerbitkan Bukti Pemotongan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dariRp100.000.000,00 dalam satu BuktiPemotongan;
Sudah pernah menyampaikan SPT Masa elektronik; dan/atau terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.

Syarat untuk Menggunakan Aplikasi e-Bupot

Skema Penggunaan Aplikasi e-Bupot

Tata Cara Penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

Tata Cara Penerbitan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26

Penyebab Pembetulan SPT


Ketentuan Pembetulan Bukti Pemotongan
Pembetulan dapat dilakukan atas setiap bagian pada Bukti Pemotongan, kecuali untuk nomor Bukti Pemotongan.
Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan pembetulan adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan sebelum dibetulkan.
Pemotong Pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan pembetulan. Pemotong Pajak harus melampirkan Bukti Pemotongan yang dibetulkan dengan Bukti Pemotongan pembetulan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan

Ketentuan Pembatalan Bukti Pemotongan

Pembatalan Bukti Pemotongan dapat dilakukan dalam hal transaksi yang terutang PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 ternyata dibatalkan.
Nomor yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan pembatalan adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan sebelum dibatalkan.
Pemotong Pajak harus mengisi kolom “Jumlah Penghasilan Bruto” dan kolom “PPh yang Dipotong” dengan nilai NOL (“0”). Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan data sebagaimana terdapat pada Bukti
Pemotongan yang dibatalkan.
Pemotong Pajak harus mengisi tanggal sesuai tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan pembatalan.
Pemotong Pajak harus melampirkan Bukti Pemotongan yang dibatalkan dengan Bukti Pemotongan pembatalan untuk selanjutnya dilampirkan dalam SPT pembetulan, apabila SPT pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan dokumen kertas (hard copy)

Ketentuan Penambahan Bukti Pemotongan
Penambahan Bukti Pemotongan dapat dilakukan jika ada transaksi yang seharusnya dipotong PPh
Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tetapi belum dilakukan pemotongan atau penerbitan Bukti Pemotongan.
Nomor Urut yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan tambahan adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan yang telah diterbitkan.
Dalam hal penambahan Bukti Pemotongan tersebut terjadi di tahun-tahun berikutnya, maka Nomor Urut yang dicantumkan adalah lanjutan dari Nomor Urut Bukti Pemotongan yang terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi.

Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 tersebut.
Tanggal yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan tambahan adalah tanggal diterbitkannya Bukti Pemotongan tambahan.
Pemotong Pajak membetulkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 yg telah dilaporkan.

Akibat Pembetulan Bukti Pemotongan

Strategi Penerapan PERDirjen SPT Masa dan Bukti Potong PPh 23/26 Bertahap

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian SPT Elektronik

Penyampaian SPT Pribadi dan Badan tahun 2016 sudah dekat, kita sebagai Wajib Pajak apakah sudah siap melaporkan SPT Tahunan kita? Perkembangan era informasi saat ini juga mendorong perubahan sistem pelaporan pajak di Indonesia. Revolusi perubahan dari pengisian SPT manual hingga kini, Wajib Pajak dipermudah dengan hanya melaporkan SPT Tahunan dengan duduk dirumah saja. Pelaporan SPT Tahunan sekarang tidak hanya dikhususkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, namun dapat digunakan oleh Badan Usaha yang mau memanfaatkan fasilitas tersebut. Sebenarnya seperti apakah penyampaian SPT Elektronik itu? kita akan bahas dalam artikel ini.

Menurut peraturan terbaru dari dirjen pajak PER-01/PJ/2017, SPT elektronik itu adalah SPT yang disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, tentunya dengan media aplikasi elektronik yang disediakan oleh dirjen pajak. Aplikasi elektronik dapat dengan mudah diakses dan diunduh di www.pajak.go.id. Ketentuan penjelasan mengenai PER-01/PJ/2017 sebagai berikut;

(1). Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(2). SPT Tahunan yang akan disampaikan dapat disampaikan dalam bentuk SPT Elektronik dan wajib bagi Wajib Pajak yang; (a)diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan; (b)diwajibkan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan; (c)sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan Elektronik; (d)terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; dan (e)menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan; dan/atau laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.

(3). SPT Masa Elektronik juga wajib disampaikan oleh Wajib Pajak yang terdaftar diKPP Madya.

Bagaimana cara pelaporan SPT Tahunan elektronik? Wajib Pajak dapat menyampaikan dengan cara sebagai berikut; (a)langsung; (b)dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat; (c)dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir dengan bukti pengiriman surat; atau (d)melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.

Jadi Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT yang telah diisi lengkap dan jelas dengan aplikasi elektronik berikut lampiran-lampiran yang dibutuhkan dapat dikirimkan dengan media tersebut diatas. Lalu, lampiran apa saja yang dibutuhkan? berikut penjelasannya;

(1). Wajib Pajak harus melampirkan keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan dalam SPT Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, dengan cara: (a)menyampaikan dalam format Portable Document Format (PDF) dalam satu file, dalam hal SPT Elektronik disampaikan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi/kurir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c; atau (b)mengunggah, dalam hal SPT Elektronik disampaikan melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).

(2). Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan 1770 S atau 1770 SS dengan status nihil atau kurang bayar melalui saluran tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) tidak diharuskan untuk menyampaikan atau mengunggah keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan sebagai berikut: (a)fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong Pajak Penghasilan; (b)bukti pembayaran; (c)surat Kuasa Khusus; (d)surat keterangan kematian; (e)penghitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun berikutnya; (f)perhitungan Pajak Penghasilan terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri; dan/atau (g)fotokopi bukti pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib.

Wajib Pajak yang sudah termasuk persyaratan diatas sudah wajib melaporkan SPT Tahunan Pribadi dan Badan dengan SPT elektronik. Langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh WP dalam penyampaian SPT Elektronik selanjutnya dapat dikirimkan ke Kantor Pajak dan sampai mendapat tanda terima lengkap dari kantor pajak. Begitu pula dengan SPT Elektronik yang dilaporkan melalui aplikasi e-fin, jangan khawatir Wajib Pajak, karena dengan pelaporan e-fin kita juga mendapat bukti pelaporan elektronik yang dapat kita print dan akses kapanpun kita mau.

Beras, Daging, Garam Hingga Gula Bebas PPN

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan barang kebutuhan pokok yang tidak kena pajak pertambahan nilai (PPN). Mulai dari beras, jagung, kedelai hingga gula terbebas dari pajak.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 116/PMK.010/2017 tentang barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai.

Berdasarkan beleid yang dikutip detikFinance, Kamis (24/8/2017), pasal 1 menjelaskan keputusan tersebut dikarenakan kelompok barang tersebut sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Berikut rincian barang yang tidak dikenakan PPN:
Beras dan gabah
Jagung
Sagu
Kedelai
Garam konsumsi
Daging
Telur
Susu
Buah-buahan
Sayur-sayuran
Ubi-ubian
Bumbu-bumbuan
Gula konsumsi
Peraturan mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan, pada 16 Agustus 2017. (mkj/ang)

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3613171/beras-daging-garam-hingga-gula-bebas-ppn

Setoran Pajak Seret, Kas Negara Masih Aman

Jakarta – Kas negara dipastikan masih aman, meskipun penerimaan pajak hingga Juli 2017 belum sampai separuh dari target 2017. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat realisasi Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target APBN-P 2017 yang sebesar 1.283,6 triliun.

Selain dari pajak, kebutuhan belanja negara dipenuhi dari penarikan utang yang cukup besar sepanjang tujuh bulan terakhir.

“Kondisi cash flow, keberadaan cash kalau lihat di laporan teman-teman Ditjen Perbendaharaan juga terjaga. Jadi ini sejajar antara penerimaan dan pengeluaran,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suahasil Nazara, di kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (10/8/2017).

Artinya, menurut Suahasil, penerimaan pajak yang belum mencapai level 50% dari target tersebut tidak masalah. Sebab, dalam pengelolaan keuangan, yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara penerimaan dan belanja.

“Kalau penerimaannya terlalu sedikit, pengeluarannya sudah kenceng, jadinya anda akan lihat di defisitnya naik,” ungkapnya.

Suahasil optimistis bisa memenuhi target penerimaan yang sudah ditetapkan dalam APBN-P. Terutama dari sisi defisit anggaran agar bisa dijaga di bawah level 3% terhadap Produk Domestik Buto (PDB).

“Ke depan kita jaga di satu sisi sedapat mungkin memenuhi target pajaknya. K/L (Kementerian/Lembaga) dan non K/L belanja sesuai dengan angka yang sudah disepakati. Belanja negara kan enggak sampai 100%,” pungkasnya. (mkj/dnl)

Sumber : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3594474/setoran-pajak-seret-kas-negara-masih-aman

Soal Daya Beli Turun, Kadin : Perlu Stimulus Pajak!

JAKARTA – Pemerintah dinilai harus mengambil langkah konkret terkait pelemahan daya beli masyarakat. Pasalnya, bila dibiarkan berlarut-larut, turunnya daya beli masyarakat dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas ekonomi lainnya. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan salah satu cara untuk kembali menggenjot daya beli masyarakat adalah dengan memberikan relaksasi perpajakan.

“Dari kami masukannya bisa dibalik pemikirannya, justru dengan memberikan stimulus pajak, penerima pajak jadi lebih tinggi,” ujarnya di Balai Kartini, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Rosan memberikan contoh, yaitu pajak penghasilan (PPh) korporat yang sekarang besarannya mencapai 25%. Dia optimis, dengan memberikan sedikit relaksasi, misalnya penurunan ke angka 17%, kepercayaan masyarakat dapat tumbuh kembali. Apabila pajak PPh korporat dikurangi, belum tentu kebijakan ini dapat menekan penerimaan. Sebaliknya, kata Rosan, penerimaan pajak bisa saja bertambah lantaran konsumsi terpacu kembali serta kepatuhan pajak meningkat.

Selain itu, menurut Rosan, pemerintah juga dapat memberikan insentif dengan pemangkasan besaran pajak pertambahan nilai (PPN) dalam periode tertentu. Sehingga dapat menggenjot kembali kepercayaan dan konsumsi masyarakat.

“Kan sekarang dibilang daya beli lagi turun ceritanya. Kenapa pemerintah enggak bikin kebijakan (ini hanya masukan dari kami), misalnya dalam dua minggu ini, diberikan insentif bagi yang belanja tidak dikenakan PPN,” terang dia.

Rosan menilai langkah tersebut bakal efektif. Pasalnya, dalam analisis Rosan, penyebab pelemahan daya beli masyarakat adalah masyarakat menengah ke atas memilih untuk menaruh uangnya dalam bentuk deposito di perbankan dalam jangka panjang hingga 3-6 bulan. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan adalah mendorong masyarakat untuk membelanjakan uangnya kembali.

“Untuk mendorong orang mulai belanja lagi. Jadi hal-hal seperti itu bisa dilakukan,” tutup dia.
(kmj)

Sumber : http://economy.okezone.com/

Per Bulan Oktober 2017, Seluruh Transaksi Pembayaran Tol Menggunakan Uang Elektronik

TRIBUNNEWS.COM – Terhitung mulai bulan Oktober 2017, semua transaksi pembayaran tol akan menggunakan Uang Elektronik. Kebijakan ini dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Bank Indonesia agar transaksi bisa dilakukan secara lebih cepat dan mudah. Implementasi program ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol dan perbankan yang berpartisipasi dalam elektronifikasi pembayaran jalan tol.

Lebih jelasnya, berikut Uang Elektronik yang dapat digunakan di setiap ruas tol :

1. e-toll, e-money, Brizzi, TapCash, Blink
Berlaku di ruas tol Jakarta -Tangerang; Tangerang – Merak; JORR W1; JORR W2 U; JORR PD. Aren – Ulujami; Cawang – TJ. Priok – Ancol Timur – Jembatan Tiga/Pluit (Wiyoto Wiyono); Cawang – Tomang – Cengkareng; Prof. Soedijatmo; Bogor Ring Road; Paliman – Kanci; Kanci – Pejagan; Pejagan – Pemalang; Jakarta – Cibubur; Nusa Dua – Ngurah Rai – Benoa; JORR Seksi S; Belawan – TJ. Morawa; PD. Aren – Serpong (BSD); Semarang ABC; Surabaya – Gempol.

2. Brizzi, TapCash
Berlaku di Surabaya – Mojokerto.

3. e-toll, e-money, Brizzi, TapCash, Blink, Flazz
Berlaku di Jakarta – Cikampek; Cikampek – Padalarang; Padalarang – Cileunyi; Cikopo – Paliman; Simpang Susun Waru – Juanda; Ujung Pandang Seksi I & II; Ujung Pandang Seksi IV; Surabaya – Gresik.

4. e-toll, e-money, Blink
Cinere – Jagorawi Seksi I; Semarang – Solo Seksi I & II; Kertosono – Mojokerto; Gempol Pandaan; Jakarta – Bogor – Ciawi.

Demi mendukung perjalanan mudik masyarakat, kartu perdana Uang Elektronik dapat dibeli dengan harga spesial secara langsung di Jalan Tol atau rest area. Masyarakat juga bisa menikmati diskon tarif saat membayar tol dengan Uang Eletronik.

Selain itu, Uang Elektronik bisa didapatkan pada cabang Bank Mandiri (e-money), BRI (Brizzi), BNI (TapCash), BTN (Blink), dan BCA (Flazz), serta toko ritel terdekat. Isi ulang Uang Elektronik dapat dilakukan di kantor cabang bank, ATM dan toko ritel yang bekerjasama dengan bank-bank tersebut.

Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi call center masing-masing bank yang berpatisipasi dalam elektronifikasi pembayaran tol, seperti:
Mandiri : 14000
BRI : 14017
BNI : 1500046
BTN : 1500286
BCA : 1500888

Berikut ini tersedia juga daftar informasi Call Center Jalan Tol yang siap melayani 24 jam:
14080
· Jakarta – Tanggerang (JM)
· JOR WR (MLJ)
· JORR
· PD. Aren – Ulujami (JM)
· Cawang – Tomang – Cengkareng – (CTC)
· PROF. Soedijatmo (JM)
· Jakarta – Bogor – Ciawi (JM)
· Jakarta – Cikampek (JM)
· Cikampek – Padalang
· Padalang – Cileunyi

021 – 40400500
· JORR W1 (JLB)

021 – 6518350
· Cawang – TJ Priok – AncolTimur – JembatanTiga/Pluit (WiyotoWoyoto) (CMNP)

021 – 87750111
· RuasTolCinere – JagorawiSeksi I (TLKJ)

061 – 6611701
· Belawan – TJ. Morawa (JM)

0254 – 207878&0800 – 1777879
· Tangerang – Merak (MMS)

031 – 7879999 & 031 – 7878080
· Jembatan Surabaya – Madura (JM) Surabaya – Gempol (JM)

02131 -8638809
· Kanci – Pejagaan

0260 – 7600600
· Cikopo – Palimanan (LMS)

1500722
· Ruas Ujung Pandang seksi I, II, &IV

024 – 76911505
· Semarang – Solo Seksi I & II (TMJ)

031 – 8497777
· Simpang Susun Waru – Juanda (CMS)

0321 – 888123
· Kertosono – Mojokerto (MHI)

0343 – 5650729
· Gempol Pandaan (JPT)

0361 – 729999
· Nusa Dua Ngurah Rai – Benda

024 – 7607777
· Semarang ABC (JM)

021 – 29252525 & 021 – 29255000
· Bogor Ring Road (MSJ)

0231 – 484268
· Palimanan – Kanci (JM)