Pelaporan SPT Tahunan Sudah Dekat, Masyarakat Dihimbau Agar Segera Lapor Pajak Dengan Benar dan Tepat Waktu

Mendekati periode masa pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan, Dirjen Pajak telah menyampaikan beberapa himbauan seperti dibawah ini : Untuk Pemberi Kerja – Lampiran bukti pemotongan 1721 A1 atau A2 adalah dasar dari pengisian SPT PPh Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, serta penyediaan SPT Tahunan pre-populated. Maka dari itu, dihimbau kembali kepada seluruh…

SKB PPH Pengalihan Aset

Punya Aset, Tanah/ Bangunan? Para Wajib Pajak (WP) Wajib Memiliki SKB PPH Pengalihan Aset

Hampir sebagian besar daripada Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program Amnesti Pajak / Tax Amnesty ini melaporkan harta tambahan mereka berupa tanah dan/atau bangunan pada surat pernyataan harta yang masih menggunakan nama orang lain sebagai pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut. Jika kondisi normal tanah/bangunan tersebut akan dibalik nama, maka akan terutang PPh Pengalihan Tana dan/atau…

TERBITNYA PP NO. 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERTENTU : HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN

Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2017, yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari pengampunan pajak, peraturan ini merupakan salah satu pelaksanaan dari Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Subjek daripada PP No. 36 Tahun 2017 ini yaitu meliputi Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Tertentu.…

BERIKUT TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK & PENGHAPUSAN NPWP PER BULAN NOVEMBER 2017!

Terhitung sejak tanggal 1 November 2017, telah berlaku Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017, tentang “Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”, yaitu berisi tentang hal-hal sebagai berikut : Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan pekerjaan…

Release e-Faktur Terbaru, Yuk Download Aplikasi e-Faktur Versi 2.0!

Aplikasi e-faktur memang sudah lama tidak mengalami update baik versinya ataupun bug e-faktur. Di penghujung September 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi akan mengeluarkan update aplikasi e-faktur terbaru yaitu e-Faktur versi 2.0. Direktorat Jenderal Pajak memang belum secara resmi mengeluarkan pemberitahuan kepada wajib pajak baik melalui surat atau press release. Tetapi untuk kalangan adanya…

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ/2017 Tentang “PENGAWASAN WAJIB PAJAK PASCA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAK”

Sehubungan dengan telah berakhirnya program Pengampunan Pajak dan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pengawasan dilakukan atas Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak maupun yang mengikuti Pengampunan Pajak dengan menerbitkan Lembar Pengawasan. Pengawasan terhadap Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan dengan dukungan data dan/atau…

Sosialisasi e-Bupot PPh pasal 23/26 Penjelasan, Panduan

SPT MASA & BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017 Latar Belakang Memberikan kemudahan bagi WP untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal dan/atau Pasal 26; Memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan Bukti Pemotongan; Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Dasar Hukum: Undang-Undang…

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian SPT Elektronik

Penyampaian SPT Pribadi dan Badan tahun 2016 sudah dekat, kita sebagai Wajib Pajak apakah sudah siap melaporkan SPT Tahunan kita? Perkembangan era informasi saat ini juga mendorong perubahan sistem pelaporan pajak di Indonesia. Revolusi perubahan dari pengisian SPT manual hingga kini, Wajib Pajak dipermudah dengan hanya melaporkan SPT Tahunan dengan duduk dirumah saja. Pelaporan SPT…

Beras, Daging, Garam Hingga Gula Bebas PPN

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan barang kebutuhan pokok yang tidak kena pajak pertambahan nilai (PPN). Mulai dari beras, jagung, kedelai hingga gula terbebas dari pajak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 116/PMK.010/2017 tentang barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Berdasarkan beleid yang dikutip detikFinance, Kamis…