PP 36 2017

Pasca Munculnya Tax Amnesty, Pemerintah Kemudian Menerbitkan Aturan Kejar Pajak

Setelah munculnya Amnesti Pajak /Tax Amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar segera melakukan pelaporan seluruh harta yang selama ini belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Pemberitahuan itu ternyata juga ditujukan kepada para Wajib Pajak (WP) yang telah mengikuti program tax amnesty (TA) dan lebih…

Pajak Pertambahan Nilai

Mengetahui Apa Itu PPN dan Dasar Hukumnya

Pajak Pertambahan Nilai atau yang biasa Anda kenal dengan PPN, mungkin merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering Anda temukan karena tertulis di seluruh tagihan pembayaran pada saat Anda berbelanja. Nah, pada dasarnya PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual-beli yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha. Ada juga PPN yang…

BERIKUT TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK & PENGHAPUSAN NPWP PER BULAN NOVEMBER 2017!

Terhitung sejak tanggal 1 November 2017, telah berlaku Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017, tentang “Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”, yaitu berisi tentang hal-hal sebagai berikut : Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan pekerjaan…

Release e-Faktur Terbaru, Yuk Download Aplikasi e-Faktur Versi 2.0!

Aplikasi e-faktur memang sudah lama tidak mengalami update baik versinya ataupun bug e-faktur. Di penghujung September 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi akan mengeluarkan update aplikasi e-faktur terbaru yaitu e-Faktur versi 2.0. Direktorat Jenderal Pajak memang belum secara resmi mengeluarkan pemberitahuan kepada wajib pajak baik melalui surat atau press release. Tetapi untuk kalangan adanya…

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ/2017 Tentang “PENGAWASAN WAJIB PAJAK PASCA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAK”

Sehubungan dengan telah berakhirnya program Pengampunan Pajak dan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pengawasan dilakukan atas Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak maupun yang mengikuti Pengampunan Pajak dengan menerbitkan Lembar Pengawasan. Pengawasan terhadap Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan dengan dukungan data dan/atau…

Sosialisasi e-Bupot PPh pasal 23/26 Penjelasan, Panduan

SPT MASA & BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017 Latar Belakang Memberikan kemudahan bagi WP untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal dan/atau Pasal 26; Memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan Bukti Pemotongan; Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Dasar Hukum: Undang-Undang…

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2017 Tentang Penyampaian SPT Elektronik

Penyampaian SPT Pribadi dan Badan tahun 2016 sudah dekat, kita sebagai Wajib Pajak apakah sudah siap melaporkan SPT Tahunan kita? Perkembangan era informasi saat ini juga mendorong perubahan sistem pelaporan pajak di Indonesia. Revolusi perubahan dari pengisian SPT manual hingga kini, Wajib Pajak dipermudah dengan hanya melaporkan SPT Tahunan dengan duduk dirumah saja. Pelaporan SPT…

Beras, Daging, Garam Hingga Gula Bebas PPN

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan barang kebutuhan pokok yang tidak kena pajak pertambahan nilai (PPN). Mulai dari beras, jagung, kedelai hingga gula terbebas dari pajak. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 116/PMK.010/2017 tentang barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Berdasarkan beleid yang dikutip detikFinance, Kamis…

Setoran Pajak Seret, Kas Negara Masih Aman

Jakarta – Kas negara dipastikan masih aman, meskipun penerimaan pajak hingga Juli 2017 belum sampai separuh dari target 2017. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mencatat realisasi Rp 601,1 triliun atau 46,8% dari target APBN-P 2017 yang sebesar 1.283,6 triliun. Selain dari pajak, kebutuhan belanja negara dipenuhi dari penarikan utang yang cukup besar sepanjang tujuh bulan…