INTIP REKENING NASABAH,DIRJEN PAJAK SEBUT TAK BAHAYA BAGI BANK

Intip Rekening Nasabah, Dirjen Pajak Sebut Tak Bahaya Bagi Bank Liputan6.com, Jakarta – Terbitnya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan melahirkan pro dan kontra dari sejumlah kalangan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dapat mengintip rekening perbankan baik untuk nasabah lokal maupun asing di dalam dan luar negeri.…

Details

Saldo Rekening Wajib Lapor Minimal Rp 1 Miliar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah memutuskan untuk merevisi batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak karena mendengarkan masukan dari masyarakat. Semula, batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan adalah Rp 200 Juta. Namun belakangan Kementerian Keuangan merevisinya menjadi Rp 1 miliar. “Ya baik baik saja. Artinya Kementerian Keuangan…

Details

Ini Perbedaan Beleid Baru Transfer Pricing Dengan Aturan Lama

Bisnis.com, SURABAYA—Pemerintah baru saja menerbitkan beleid terkait dokumentasi transfer pricing, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016. Apa perbedaan mendasar beleid anyar ini dari aturan sebelumnya yakni Perdirjen Pajak No. PER-32/P/2011? John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan peraturan sebelumnya banyak memiliki keterbatasan, misalnya dari dasar hukum karena beleid lama tersebut berbentuk Perdijen…

Details

Dokumen transfer pricing wajib lapor ke Pajak

JAKARTA. Program amnesti pajak akan selesai pada akhir Maret 2017. Salah satu rencana pemerintah guna mengoptimalkan pendapatan pajak adalah dengan mengamankan potensi pajak dari manipulasi transfer pricing. Selama ini, adanya entitas perusahaan dalam grup yang beroperasi di negara yang berbeda-beda kerap menjadi permainan perusahaan memanfaatkan perbedaan sistem pajak. Oleh karena itu, lewat Peraturan Menteri Keuangan…

Details

PMK No. 70/2017: Bank, Asuransi, Koperasi Wajib Laporkan Rekening Nasabah Di atas Rp 200 Juta

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasai 9 PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, pada 31 Mei 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam PMK itu disebutkan, Direktur Jenderal Pajak…

Details

Buka Data Nasabah Cara Pemerintah Perkuat Kepatuhan Pajak

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, penetapan batas saldo minimum Rp200 juta yang dapat diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dilakukan untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak. Ketentuan tersebut pun tak semata-mata dibuat untuk menyedot penerimaan pajak. Saat ini, terdapat 2,3 juta rekening yang memiliki saldo Rp200 juta ke atas. Jumlah…

Details

Lowongan Auditor & Senior Accounting

Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak dan accounting service, membutuhkan beberapa karyawan sebagai Staff Accounting dan Staff Perpajakan. Dibutuhkan Segera! Auditor & Senior Accounting Lokasi Penempatan : Serpong Syarat : Wanita/ Pria Usia 30-40 tahun Pendidikan minimal D3 Mempunyai nilai IPK minimal 2,75 Bisa mengoperasikan komputer (Microsoft Office) dan internet Menguasai formula…

Details
Konsultan Pajak, kantor konsultan pajak di Jakarta

Tax Amnesty

Kabar menggembirakan bagi Wajib Pajak setelah UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) disahkan oleh DPR dan Pemerintah karena menjadi kesempatan terbaik bagi Wajib Pajak yang selama ini menyadari tidak menjalankan kewajiban pajak dengan baik ataupun yang sudah menjalankan kewajiban pajak dengan baik tetapi belum mendapatan kepastian hukum untuk mengajukan permohonan pengampunan pajak melalui mekanisme Tax Amnesty.…

Details

Rumah dan Apartemen Kena Pajak Barang Mewah 20 Persen

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan baru, terkait dengan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Banyak barang dihapuskan dalam daftar yang dikenakan PPnBM, dan menyisakan hanya beberapa kelompok barang. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.010/2015, yang diterbitkan 9 Juni 2015, dan berlaku efektif pada 30 hari setelahnya.

Details

Menkeu Tetapkan 62 Jasa Lain Kena Pajak Penghasilan 2 Persen

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menetapkan 62 jenis jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2 persen dari total penghasilan bruto. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif PPh dilipatgandakan dari tarif seharusnya. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam…

Details