Apakah Perusahaan Anda Masih Belum Memiliki Pembukuan Yang Rapi? Sedang Diperiksa Pajak?Hubungi KamiAMS TAX Consulting

Apakah Perusahaan Anda Masih Belum Memiliki Pembukuan Yang Rapi? Sedang Diperiksa Pajak?

KAMI DAPAT MEMBERIKAN SOLUSI YANG TEPAT

Learn More

Hubungi Kami

Untuk Permohonan Layanan, Silahkan Hubungi kami via telepon 021-22231720 / 081210027869

Learn More

AMS TAX Consulting

Kami dapat memberikan bantuan dalam Pengelolaan Pajak dan Manajemen Perusahaan menjadi lebih baik.

Learn More

Selamat Datang, AMS Tax Consulting Menyediakan Jasa Bidang Akuntansi,, Pajak, Keuangan, Payroll Outsourching and Managemen untuk Pemilik Perusahaan, Organisasi Nirlaba, Keluarga, dan Perorangan

HELLO!!
Kami AMS Tax Consulting, Partner Bisnis anda

Jasa Akuntansi

Antara lain termasuk : a.   General Ledger Menyusun buku besar (general ledger) atas transaksi usaha dengan Accrual Basis atau Cash Basis sesuai dengan taat azas, konsisten dan lazim, sampai dengan laporan posisi keuangan periode tertentu. Jasa ini meliputi : –     Pembukuan/Accounting Services –     Menyusun Laporan Keuangan –     Mereview Laporan Keuangan –     Menganalisa Laporan Keuangan [...]

Jasa Perpajakan

Tax Refund (Restitution) Mendampingi proses restitusi pajak yang merupakan hak wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai mendapatkan hasil berupa surat perintah pembayaran kelebihan pajak.   Tax Administration Services Memenuhi kelengkapan administrasi perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Meliputi : permohonan Nomor Pokok Wajib Pajak, Permohonan [...]

Payroll Outsourcing

Layanan kami untuk membebaskan anda dari kerumitan proses penggajian Tujuan : - Membebaskan klien dari kesibukan proses penggajian sehingga klien dapat memfokuskan diri pada usaha untuk mengimplementasikan strategi peningkatan kinerja usaha. - Memastikan penyelesaian tax compliance dan pembayaran gaji tepat pada waktunya. - Mencapai standar kualitas pemrosesan gaji dan pajak. - Mengurangi penggunaan sumberdaya yang [...]

Jasa Management

Antara lain termasuk : Organization Structure Menyusun struktur organisasi perusahaan dan sistem yang sesuai dengan jenis usaha dan kebijakan akuntansi dan managemen yang akan diterapkan oleh pihak Perusahaan. Jasa ini meliputi : – Struktur Organisasi Perusahaan – Job Description (Pendelegasian Wewenang & Tanggung Jawab) – Sistim & Prosedur Kerja – Media untuk memcatat kegiatan operasional [...]

Our Blog

14
Jun
kkpmeitagunawan
No Comments

Ini Perbedaan Beleid Baru Transfer Pricing Dengan Aturan Lama

Bisnis.com, SURABAYA—Pemerintah baru saja menerbitkan beleid terkait dokumentasi transfer pricing, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 213/PMK.03/2016. Apa perbedaan mendasar beleid anyar ini dari aturan sebelumnya yakni Perdirjen Pajak No. PER-32/P/2011? John Hutagaol, Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak, mengatakan peraturan sebelumnya banyak memiliki keterbatasan, misalnya dari dasar hukum karena beleid lama tersebut berbentuk Perdijen […]

Read More
14
Jun
kkpmeitagunawan
No Comments

Dokumen transfer pricing wajib lapor ke Pajak

JAKARTA. Program amnesti pajak akan selesai pada akhir Maret 2017. Salah satu rencana pemerintah guna mengoptimalkan pendapatan pajak adalah dengan mengamankan potensi pajak dari manipulasi transfer pricing. Selama ini, adanya entitas perusahaan dalam grup yang beroperasi di negara yang berbeda-beda kerap menjadi permainan perusahaan memanfaatkan perbedaan sistem pajak. Oleh karena itu, lewat Peraturan Menteri Keuangan […]

Read More
14
Jun
kkpmeitagunawan
No Comments

PMK No. 70/2017: Bank, Asuransi, Koperasi Wajib Laporkan Rekening Nasabah Di atas Rp 200 Juta

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasai 9 PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, pada 31 Mei 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam PMK itu disebutkan, Direktur Jenderal Pajak […]

Read More
14
Jun
kkpmeitagunawan
No Comments

Buka Data Nasabah Cara Pemerintah Perkuat Kepatuhan Pajak

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, penetapan batas saldo minimum Rp200 juta yang dapat diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dilakukan untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak. Ketentuan tersebut pun tak semata-mata dibuat untuk menyedot penerimaan pajak. Saat ini, terdapat 2,3 juta rekening yang memiliki saldo Rp200 juta ke atas. Jumlah […]

Read More
14
Jun
kkpmeitagunawan
No Comments

Lowongan Auditor & Senior Accounting

Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak dan accounting service, membutuhkan beberapa karyawan sebagai Staff Accounting dan Staff Perpajakan. Dibutuhkan Segera! Auditor & Senior Accounting Lokasi Penempatan : Serpong Syarat : Wanita/ Pria Usia 30-40 tahun Pendidikan minimal D3 Mempunyai nilai IPK minimal 2,75 Bisa mengoperasikan komputer (Microsoft Office) dan internet Menguasai formula […]

Read More
Konsultan Pajak, kantor konsultan pajak di Jakarta
29
Jan
kkpmeitagunawan
No Comments

Tax Amnesty

Kabar menggembirakan bagi Wajib Pajak setelah UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) disahkan oleh DPR dan Pemerintah karena menjadi kesempatan terbaik bagi Wajib Pajak yang selama ini menyadari tidak menjalankan kewajiban pajak dengan baik ataupun yang sudah menjalankan kewajiban pajak dengan baik tetapi belum mendapatan kepastian hukum untuk mengajukan permohonan pengampunan pajak melalui mekanisme Tax Amnesty. […]

Read More
29
Jan
kkpmeitagunawan
No Comments

Rumah dan Apartemen Kena Pajak Barang Mewah 20 Persen

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan baru, terkait dengan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Banyak barang dihapuskan dalam daftar yang dikenakan PPnBM, dan menyisakan hanya beberapa kelompok barang. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.010/2015, yang diterbitkan 9 Juni 2015, dan berlaku efektif pada 30 hari setelahnya.

Read More
29
Jan
kkpmeitagunawan
No Comments

Menkeu Tetapkan 62 Jasa Lain Kena Pajak Penghasilan 2 Persen

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menetapkan 62 jenis jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2 persen dari total penghasilan bruto. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif PPh dilipatgandakan dari tarif seharusnya. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam […]

Read More
29
Jan
kkpmeitagunawan
No Comments

Penagihan Pajak Harus Jadi Ruh UU KUP

“UU KUP dan peraturan pelaksaannya harus disesuaikan dengan penagihan pajak,” tandas Djangkung Sudjarwadi, SH, LLM, dalam Diskusi Penagihan Pajak di Pullman Hotel, Surabaya, 10 Juni 2015. Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menetapkan 62 jenis jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2 persen dari total penghasilan bruto. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor […]

Read More
26
Jan
kkpmeitagunawan
No Comments

Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang Undang pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, […]

Read More