Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-20/PJ/2017 Tentang “PENGAWASAN WAJIB PAJAK PASCA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAK”

Uncategorized

Sehubungan dengan telah berakhirnya program Pengampunan Pajak dan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pengawasan dilakukan atas Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak maupun yang mengikuti Pengampunan Pajak dengan menerbitkan Lembar Pengawasan. Pengawasan terhadap Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan dengan dukungan data dan/atau…

Sosialisasi e-Bupot PPh pasal 23/26 Penjelasan, Panduan

Berita

SPT MASA & BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26 PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017 Latar Belakang Memberikan kemudahan bagi WP untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal dan/atau Pasal 26; Memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan Bukti Pemotongan; Meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. Dasar Hukum: Undang-Undang…

Soal Daya Beli Turun, Kadin : Perlu Stimulus Pajak!

Berita

JAKARTA – Pemerintah dinilai harus mengambil langkah konkret terkait pelemahan daya beli masyarakat. Pasalnya, bila dibiarkan berlarut-larut, turunnya daya beli masyarakat dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas ekonomi lainnya. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani mengatakan salah satu cara untuk kembali menggenjot daya beli masyarakat adalah dengan memberikan relaksasi perpajakan. “Dari kami masukannya bisa…

Tarif Pajak Korporasi di Indonesia Dapat Diturunkan

Berita

Metrotvnews.com, Jakarta: Banyak pihak berharap pajak korporasi Indonesia bisa diturunkan. Penurunan pajak ini bisa diturunkan agar mengundang banyak investasi. Direktur The Economist Corporate Network (ECN) Robert Koepp berharap tarif pajak di Indonesia bisa diturunkan agar Indonesia menjadi lebih atraktif. “Namun tarif pajak Indonesia sebaiknya bisa sedikit diturunkan agar Indonesia lebih atraktif,” asing. Sebab menurutnya kata…

INTIP REKENING NASABAH,DIRJEN PAJAK SEBUT TAK BAHAYA BAGI BANK

Berita

Intip Rekening Nasabah, Dirjen Pajak Sebut Tak Bahaya Bagi Bank Liputan6.com, Jakarta – Terbitnya Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan melahirkan pro dan kontra dari sejumlah kalangan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dapat mengintip rekening perbankan baik untuk nasabah lokal maupun asing di dalam dan luar negeri.…

Saldo Rekening Wajib Lapor Minimal Rp 1 Miliar

Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah memutuskan untuk merevisi batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak karena mendengarkan masukan dari masyarakat. Semula, batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan adalah Rp 200 Juta. Namun belakangan Kementerian Keuangan merevisinya menjadi Rp 1 miliar. “Ya baik baik saja. Artinya Kementerian Keuangan…