PEMERINTAH MENGELUARKAN PERATURAN PAJAK PMK NO. 15 / 3 / TH 2018

Baru-baru ini, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pajak PMK 15 Tahun 2018. Peraturan tersebut disebutkan tentang kantor pajak dapat menentukan penghasilan atau omset dari peredaran bruto yang Anda laporkan tiap bulannya. Penentuan tersebut dibuat atas dasar gaya hidup Anda dan juga didukung dengan data-data yg tersedia, seperti contohnya yaitu pemakaian credit card, biaya hidup lainnya seperti…

Pelaporan SPT Tahunan Sudah Dekat, Masyarakat Dihimbau Agar Segera Lapor Pajak Dengan Benar dan Tepat Waktu

Mendekati periode masa pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan, Dirjen Pajak telah menyampaikan beberapa himbauan seperti dibawah ini : Untuk Pemberi Kerja – Lampiran bukti pemotongan 1721 A1 atau A2 adalah dasar dari pengisian SPT PPh Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, serta penyediaan SPT Tahunan pre-populated. Maka dari itu, dihimbau kembali kepada seluruh…

Target Penerimaan Perpajakan 2018

Ternyata Target Perpajakan Mencapai Rp 1.618 Triliun di 2018, Para Pengusaha Menjadi Resah

Jakarta – Target penerimaan perpajakan di tahun 2018 mendatang mencapai 1.618 triliun rupiah. Angka yang keluar tersebut dianggap cukup optimistis, akan tetapi sekaligus sangat diwanti-wanti oleh para pengusaha di Indonesia. Demikian hal tersebut telah disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia dalam dialog di Hotel Kempinski, Jakarta. Beliau berkata bahwa realisasi…

SPT Tahunan

Mari Mencermati Pelaporan SPT Tahunan Setelah Mengikuti Tax Amnesty!

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, saat ini telah memulai sosialisasi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty. Program ini dilakukan karena mengingat banyaknya wajib pajak (WP) yang tak paham terhadap pelaporan harta di luar negeri. Setelah mengikuti program tax amnesty, para wajib pajak (WP) nantinya perlu mengisi…

Tax Amnesty

Pasca Tax Amnesty, Wajib Lapor Pengalihan Aset Selama 3 Tahun ke DJP!

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada seluruh partisipan program pengampunan pajak yang mendeklarasikan harta maupun aset agar bisa memberi laporan atas pengalihan atau penempatan hartanya tersebut secara berkala. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama memberitahukan bahwa para wajib pajak (WP) harus memberikan laporan tersebut setidaknya setiap satu tahun sekali selama…

PP 36 2017

Pasca Munculnya Tax Amnesty, Pemerintah Kemudian Menerbitkan Aturan Kejar Pajak

Setelah munculnya Amnesti Pajak /Tax Amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar segera melakukan pelaporan seluruh harta yang selama ini belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Pemberitahuan itu ternyata juga ditujukan kepada para Wajib Pajak (WP) yang telah mengikuti program tax amnesty (TA) dan lebih…

Pajak E-Commerce

Berbicara Tentang Aturan Pajak Bagi Para Pelaku Usaha Start-Up dan E-Commerce

Bagi Anda para pelaku bisnis start-up atau e-commerce, sangat penting sekali untuk mengetahui aturan pajak ini. Nah, apa sih definisi dari Pajak E-Commerce itu sendiri? Pajak E-Commerce adalah model bisnis yang dikenakan pajak e-commerce sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce. Terbitnya  Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV oleh pemerintah…

TERBITNYA PP NO. 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERTENTU : HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN

Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2017, yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari pengampunan pajak, peraturan ini merupakan salah satu pelaksanaan dari Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Subjek daripada PP No. 36 Tahun 2017 ini yaitu meliputi Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Tertentu.…