PMK No. 70/2017: Bank, Asuransi, Koperasi Wajib Laporkan Rekening Nasabah Di atas Rp 200 Juta

Berita, Peraturan

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasai 9 PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, pada 31 Mei 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam PMK itu disebutkan, Direktur Jenderal Pajak…

Buka Data Nasabah Cara Pemerintah Perkuat Kepatuhan Pajak

Berita

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku, penetapan batas saldo minimum Rp200 juta yang dapat diintip oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dilakukan untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak. Ketentuan tersebut pun tak semata-mata dibuat untuk menyedot penerimaan pajak. Saat ini, terdapat 2,3 juta rekening yang memiliki saldo Rp200 juta ke atas. Jumlah…

Lowongan Auditor & Senior Accounting

Career

Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan pajak dan accounting service, membutuhkan beberapa karyawan sebagai Staff Accounting dan Staff Perpajakan. Dibutuhkan Segera! Auditor & Senior Accounting Lokasi Penempatan : Serpong Syarat : Wanita/ Pria Usia 30-40 tahun Pendidikan minimal D3 Mempunyai nilai IPK minimal 2,75 Bisa mengoperasikan komputer (Microsoft Office) dan internet Menguasai formula…

Konsultan Pajak, kantor konsultan pajak di Jakarta

Tax Amnesty

Berita, Peraturan

Kabar menggembirakan bagi Wajib Pajak setelah UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) disahkan oleh DPR dan Pemerintah karena menjadi kesempatan terbaik bagi Wajib Pajak yang selama ini menyadari tidak menjalankan kewajiban pajak dengan baik ataupun yang sudah menjalankan kewajiban pajak dengan baik tetapi belum mendapatan kepastian hukum untuk mengajukan permohonan pengampunan pajak melalui mekanisme Tax Amnesty.…

Rumah dan Apartemen Kena Pajak Barang Mewah 20 Persen

Berita, Peraturan

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan aturan baru, terkait dengan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Banyak barang dihapuskan dalam daftar yang dikenakan PPnBM, dan menyisakan hanya beberapa kelompok barang. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.010/2015, yang diterbitkan 9 Juni 2015, dan berlaku efektif pada 30 hari setelahnya.

Menkeu Tetapkan 62 Jasa Lain Kena Pajak Penghasilan 2 Persen

Berita, Peraturan

Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menetapkan 62 jenis jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2 persen dari total penghasilan bruto. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif PPh dilipatgandakan dari tarif seharusnya. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam…

Penagihan Pajak Harus Jadi Ruh UU KUP

Berita, Peraturan

“UU KUP dan peraturan pelaksaannya harus disesuaikan dengan penagihan pajak,” tandas Djangkung Sudjarwadi, SH, LLM, dalam Diskusi Penagihan Pajak di Pullman Hotel, Surabaya, 10 Juni 2015. Jakarta, CNN Indonesia — Pemerintah menetapkan 62 jenis jasa lain yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 2 persen dari total penghasilan bruto. Untuk wajib pajak yang tidak memiliki Nomor…

Pajak Penghasilan (PPh)

Peraturan

Pajak penghasilan sesuai dengan pasal 1 Undang Undang pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu Pajak Penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak Penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subjektif. Subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan,…