Tax Amnesty

Pasca Tax Amnesty, Wajib Lapor Pengalihan Aset Selama 3 Tahun ke DJP!

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada seluruh partisipan program pengampunan pajak yang mendeklarasikan harta maupun aset agar bisa memberi laporan atas pengalihan atau penempatan hartanya tersebut secara berkala. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama memberitahukan bahwa para wajib pajak (WP) harus memberikan laporan tersebut setidaknya setiap satu tahun sekali selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, terhitung program pengampunan pajak berakhir. Laporan tentang penempatan harta mengacu hanya pada harta atas deklarasi luar negeri. Sementara itu, untuk repatriasi harta, para wajib pajak diharuskan untuk memberi laporan mengenai pengalihan hartanya.

Kewajiban pelaporan atas penempatan dan pengalihan aset ataupun harta tersebut akan menjadi data bagi Ditjen Pajak agar dapat mengetahui arah aliran harta wajib pajak mengalir. Nah, sekarang yang perlu Anda tahu adalah kapan para wajib pajak harus melaporkan? Wajib pajak ternyata harus menjelaskan sebanyak tiga kali yakni pertama paling lambat pada saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di dalam kurun waktu yang ditentukan.

Begitupun juga dengan untuk wajib pajak badan yang berakhir di 30 April setiap tahunnya. Bagi para wajib pajak yang tidak melaporkan pada batas waktu yang ditentukan, maka Ditejan akan melakukan langkah klarifikasi selama 14 hari. Jika mereka tak melakukan klarifikasi, maka Ditjen Pajak bisa melakukan pemeriksaan apakah harta tersebut masih ada di dalam negeri atau sudah kembali ke luar negeri.

PP 36 2017

Pasca Munculnya Tax Amnesty, Pemerintah Kemudian Menerbitkan Aturan Kejar Pajak

Setelah munculnya Amnesti Pajak /Tax Amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar segera melakukan pelaporan seluruh harta yang selama ini belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Pemberitahuan itu ternyata juga ditujukan kepada para Wajib Pajak (WP) yang telah mengikuti program tax amnesty (TA) dan lebih diutamakan kepada WP yang tidak mengikuti tax amnesty. Ternyata pemberitahuan tersebut telah tertulis di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 mengenai pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlukan atau dianggap sebagai penghasilan, telah ditetapkan pada 6 September 2017. Hal yang disampaikan tersebut merupakan bagian kelanjutan dari tax amnesty yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terkait dengan pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Kemudian, bagi yang bukan peserta tax amnesty dan suatu saat ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan, maka perlakukan pajaknya menjadikan harta yang ditemukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan kemudian batasan waktu penetapannya tiga tahun sejak UU pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 30 Juni 2019. Meskipun begitu, PP Nomor 36/2017 ini tidak berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perlu Anda ketahui bahwa batasan PTKP saat ini sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau setara dengan Rp 54 juta per tahun. Apabila memang ada yang didapati tidak melaporkan harta dalam SPH bagi yang ikut tax amnesty, atau SPT yang tidak ikut, maka dari itu tarif yang diberlakukan dalam beleid ini dan ada beberapa ketentuannya.

 

Contohnya, seperti penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas hingga Rp 4,8 miliar, kemudian penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta. Bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi akan dikenakan tarif 30% sedangkan badan dikenakan tarif 25%. Selain itu, penghasilan bruto selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta dan penghasilan bruto dari usaha dan atau pekerjaan bebas, yang secara total jumlah penghasilan bruto keduanya paling banyak Rp 4,8 miliar, ini dikenakan tarif setengah atau sebesar 12,5%. Maka dari itu, pemerintah meminta dengan sangat kepada masyarakat untuk segera melakukan pembetulan SPT jika memang ada harta yang belum dilaporkan.

Pajak E-Commerce

Berbicara Tentang Aturan Pajak Bagi Para Pelaku Usaha Start-Up dan E-Commerce

Bagi Anda para pelaku bisnis start-up atau e-commerce, sangat penting sekali untuk mengetahui aturan pajak ini. Nah, apa sih definisi dari Pajak E-Commerce itu sendiri? Pajak E-Commerce adalah model bisnis yang dikenakan pajak e-commerce sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce. Terbitnya  Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV oleh pemerintah yang di antaranya memuat kebijakan untuk pajak e-commerce, menegaskan ketentuan atas objek pajak  start up e-commerce. Agar dapat mengakomodasi kebutuhan pelaku bisnis e-commerce dan start-up, maka Online Pajak menjadi satu-satunya aplikasi pajak yang dapat menyediakan API Pajak E-Commerce.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan bahwa aturan mengenai e-commerce tersebut adalah salah satu dari kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak. Nah, berapa tarif pajak yang akan dikenakan untuk e-commerce ini? Pajak yang dikenakan akan dibawah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun, tarif dari PPN yang berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini yaitu sebesar 10%. Direktorat Jenderal Pajak telah mencatat bahwa penerimaan pajak secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2017 hanya mencapai Rp. 686 triliun atau 53.5% dari target APBN-P 2017, yaitu sebesar 1.283,6 triliun. Pencapaian tersebut ternyata lebih tinggi dari periode sama tahun lalu yang mencapai 46% dari target.

Mekanisme pajak bagi pelaku e-commerce ini nantinya akan dilakukan ke toko-toko online. Kedepannya, toko-toko tersebut akan memajaki barang-barang yang ada sehingga pada saat transaksi secara otomatis, maka akan ada pajak yang dibayarkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri masih enggan untuk berkomentar lebih lanjut mengenai hal yang terkait dengan penerbitan aturan pengenaan pajak untuk pelaku start-up dan e-commerce. Ketua Indonesian E-Commerce Association (IdEA), Aulia Marinto ternyata mendukung rencana pemerintah dalam memberlakukan pajak e-commerce. Akan tetapi sebelum itu, perlu adanya pembicaraan lebih lanjut dengan para pelaku usaha agar tidak terkesan dilakukan secara sepihak.

SKB PPH Pengalihan Aset

Punya Aset, Tanah/ Bangunan? Para Wajib Pajak (WP) Wajib Memiliki SKB PPH Pengalihan Aset

Hampir sebagian besar daripada Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program Amnesti Pajak / Tax Amnesty ini melaporkan harta tambahan mereka berupa tanah dan/atau bangunan pada surat pernyataan harta yang masih menggunakan nama orang lain sebagai pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut. Jika kondisi normal tanah/bangunan tersebut akan dibalik nama, maka akan terutang PPh Pengalihan Tana dan/atau Bangunan/Aset sebesar 2,5% daripada nilai pengalihan.

Salah satu fasilitas yang diberikan kepada para Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty adalah sebuah pembebasan PPh (Pajak Penghasilan) atas pengalihan tanah dan/atau bangunan yang dilaporkan sebagai harta tambahan pada surat pernyataan harta pengampunan pajak jika tanah/bangunan/aset tersebut ingin dibalik nama kepada nama Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Akan tetapi, perlu Anda diketahui bahwa terdapat beberapa persyaratan yang perlu untuk dipenuhi supaya mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pengalihan Aset tersebut. Nah, apa saja sih jenis pengalihan yang dapat diberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) itu?

 

Surat Keterangan Bebas berlaku dalam hal dokumen kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan pengalihan hak masih atas nama :

  • Pihak perantara (Nominee), yang namanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan selaku pemilik yang sebenarnya agar dapat memperoleh tanah dan/atau bangunan;
  • Pemberi Hibah;
  • Pewaris, atau;
  • Salah satu Ahli Waris dalam hal tanah dan/atau bangunan tersebut telah berbagi

Batas terakhir mendapatkan SKB PPH adalah 31 Desember 2017. Jika Anda belum mengetahui, bagaimana tata cara agar dapat memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) tersebut? Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor dan kantor kami dibawah ini.

PPH OP

Ketahui Beberapa Hal Tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) Ini!

Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP)? Mungkin sebagian dari Anda telah mengetahui hal ini, terutama untuk Anda yang bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu pasti Anda mengetahui apa itu PPH OP. Akan tetapi, masih banyak masyarakat diluar yang belum mengetahui pasti apa itu PPH OP. PPH Orang Pribadi merupakan pajak yang objeknya fokus kepada penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau didapatkan oleh Orang Pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.  Tertulis didalam pasal 4 ayat (1) UU PPh yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, diantaranya :

  1. Penghasilan dari Pekerjaan
  • Penggantian maupun imbalan berkenaan dengan pekerjaan maupun jasa yang diterima maupun diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, komisi, gratifikasi, uang pensium atau imbalan dalam bentuk yang lainnya (kecuali ditentukan lain dalam undang-undang)
  • Penghargaan, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan
  1. Penghasilan dari Usaha atau Pekerjaan Bebas
  • Iuran yang diperoleh maupun diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak (WP) yang menjalankan atau pekerjaan bebas
  • Laba dari Usaha tersebut
  1. Penghasilan dari Modal (Investasi)
  • Keuntungan dari Penjualan / karena Pengalihan Harta, termasuk : keuntungan dari pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan sebagai pengganti saham atau modal, keuntungan dari pengalihan harta dalam likuidasi, penggabungan, peleburan, dll
  • Bunga termasuk premium, imbalan karena jaminan pengembalian utang
  • Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
  • Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi
  • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  1. Penghasilan Lain-Lain
  • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
  • Hadiah yang diperoleh dari undian
  • Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  • Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah
  • Penghasilan dari usaha berbasis syariah
  • Surplus Bank Indonesia
  • Imbalan bunga, seperti yang dimaksud didalam UU yang mengatur mengenai KUP

Didalam pasal 4 ayat (2) ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu, pajaknya akan ditetapkan secara final sehingga seluruh jenis penghasilan di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu :

  1. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dipotong PPh Final (Pasal 4 Ayat (2))
  2. Penghasilan yang merupakan objek pajak PPh tidak bersifat final (Pasal 4 Ayat (1))
  3. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 Ayat (3))

Demikian penjelasan mengenai PPH OP yang perlu Anda ketahui, jika ingin menjadi masyarakat yang pintar dan juga bijak.

Pajak Pertambahan Nilai

Mengetahui Apa Itu PPN dan Dasar Hukumnya

Pajak Pertambahan Nilai atau yang biasa Anda kenal dengan PPN, mungkin merupakan salah satu jenis pajak yang paling sering Anda temukan karena tertulis di seluruh tagihan pembayaran pada saat Anda berbelanja. Nah, pada dasarnya PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan atas transaksi jual-beli yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha. Ada juga PPN yang dikenakan atas transaksi jual beli property. Apa saja jenis-jenis PPN tersebut?  Mari disimak seluruh penjabarannya berikut dibawah ini :

  1. PPN Yang Dikenakan Atas Badan Usaha

PPN jenis ini adalah salah satu PPN yang dikenakan di setiap proses produksi dan distribusi, akan tetapi jumlah pajak yang terutang akan dibebankan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Nah, dasar hukum pengenaan Pajak PPN ini yaitu Undang-Undang Dasar No. 42 Tahun 2009. Didalam undang-undang tersebut, terdapat objek yang dikenai PPN, tarif PPN dan bagaimana cara penyetoran, pelaporan, dan lain sebagainya. Untuk tarif PPN sendiri, dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen). Tarif PPN yang bernilai 0% (nol persen) diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud dan tidak berwujud serta ekspor jasa kena pajak.

 

  1. PPN Yang Dikenakan Atas Transaksi Jual-Beli Properti

Apabila Anda membeli sebuah properti, maka dari itu Anda akan dibebankan PPN atas transaksi jual beli tersebut. Tarif PPN yang akan dikenakan pada satu kali transaksi yaitu sebesar 10% dari nilai transaksi tersebut. Untuk pemungutan PPN tersebut akan dikenakan apabila nilai transaksi diatas Rp. 36.000.000,- sehingga jika nilai transaksi dibawah Rp. 36.000.000,- maka tidak akan dilakukan pemungutan PPN.

Lain halnya jika Anda membangun sendiri properti Anda. Anda akan dikenakan tarif sebesar 10% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak). DPP sendiri diambil 40% dari jumlah total biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan. Untuk memulai perhitungan PPN terutang, dapat dilakukan sejak pembangunan secara fisik kegiatan tersebut dimulai. Akan tetapi, jika kegiatan membangun sendiri dilakukan secara bertahap maka hal tersebut masih dianggap sebagai suatu satuan kegiatan, dengan masa tenggang 2 tahun.

Amnesti Pajak / Tax Amnesty

Belum Mengikuti Tax Amnesty? Yuk Pahami Pasal 18 UU Tax Amnesty!

Belum atau tidaknya Anda mengikuti Tax Amnesty itu merupakan pilihan Anda. Masing-masing terdapat konsekuensinya tersendiri, baik mengikuti maupun tidak mengikuti Tax Amnesty. Jika Anda merasa selama ini belum dapat membayar pajak dengan benar, maka ikutilah Tax Amnesty dan bayarlah uang tebusan tersebut dengan benar kaarena jika Anda telah mengikuti Tax Amnesty dan melaporkan harta dengan tidak benar, maka ada sanksi sebesar 200% atas harta yang tidak dilaporkan. Jika Anda belum mengetahui apa saja yang menjadi konsekuensi dari masing-masing hal tersebut, mari disimak ulasan berikut ini :

  1. Konsekuensi Mengikuti Tax Amnesty

Pada saat Anda telah mengikuti Tax Amnesty maka permasalahan perpajakan yang Anda akan alami dari tahun 2015 ataupun sebelumnya akan dianggap selesai. Akan tetapi, jika Anda tidak melaporkan seluruh harta yang Anda miliki dengan benar maka konsekuensinya akan sangat berat. Pada pasal 18 Ayat 1 UU Tax Amnesty yang berisi tentang :

“Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.”

Continue reading “Belum Mengikuti Tax Amnesty? Yuk Pahami Pasal 18 UU Tax Amnesty!”

TERBITNYA PP NO. 36 TAHUN 2017 TENTANG PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN TERTENTU : HARTA BERSIH YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN

Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2017, yang merupakan suatu bentuk tindak lanjut dari pengampunan pajak, peraturan ini merupakan salah satu pelaksanaan dari Pasal 13 dan Pasal 18 Undang-Undang Pengampunan Pajak. Subjek daripada PP No. 36 Tahun 2017 ini yaitu meliputi Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Tertentu. Nah, apa yang dimaksud dari subjek Wajib Pajak Tertentu? Wajib Pajak Tertentu adalah :

  1. Wajib Pajak (WP) yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir, paling banyak Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah);
  2. Wajib Pajak (WP) yang menerima penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada Tahun Pajak Terakhir paling banyak Rp. 632.000.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta rupiah); atau
  3. Wajib Pajak (WP) yang menerima penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada poin ke 1 dan selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas pada poin ke 2

Adapun yang dimaksud dengan “pekerjaan bebas” dalam Peraturan Pemerintah ini adalah orang-orang yang memiliki profesi sebagai berikut :

  • Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai dan Aktuaris);
  • Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang iklan, bintang film, bintang sinetron, kru film, sutradara, foto model, penari, pemain drama dan peragawan/peragawati;
  • Olahragawan;
  • Agen iklan;
  • Perantara;
  • Penasihat, pelatih, penceramah, moderator, pengajar;
  • Penerjemah, peneliti, pengarang;
  • Pengawas atau pengelola proyek;
  • Agen asuransi;
  • Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (MLM/Multilevel Marketing)
  • Penjualan langsung (Direct Selling) dan kegiatan sejenis lainnya

Selain itu, secara garis besar yang menjadi objek pajak dalam PP No. 36 ini yaitu Harta Bersih. Harta bersih sendiri merupakan nilai harta yang dikurangi dengan nilai hutang. Akan tetapi, tidak semua harta bersih menjadi objek pajak PP No. 36 Tahun 2017 yang dikenai penghasilan final menurut PP 36 ini. Adapun harta bersih yang dianggap sebagai penghasilan yaitu harta bersih yang telah memenuhi beberapa kriteria yang sudah ditetapkan dalam peraturan PP No. 36 ini. Nah, berikut merupakan kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk harta bersih :

  1. Harta bersih tambahan yang telah dilaporkan pada “Surat Pernyataan Pengampunan Pajak”, akan tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (6) dan/atau Pasal 8 Ayat (7) Undang-Undang Pengampunan Pajak
  2. Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pengampunan Pajak
  3. Harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak, dengan ketentuan Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Bersih dimaksud sebelum tanggal 1 Juli 2019.

Bagi Wajib Pajak (WP) yang tidak ikut pengampunan pajak, Harta Bersih yang belum dilaporkan dalam SPT PPh sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak merupakan harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dengan ketentuan sebagai berikut :

  • Masih dimiliki oleh Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
  • Belum dilaporkan dalam SPT PPh sampai dengan diterbitkan surat perintah pemeriksaan untuk dapat melakukan pemeriksaan dalam rangka menghitung Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan tertentu berupa Harta Bersih yang diperlakukan ataupun dianggap sebagai penghasilan.

BERIKUT TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK & PENGHAPUSAN NPWP PER BULAN NOVEMBER 2017!

Terhitung sejak tanggal 1 November 2017, telah berlaku Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tanggal 31 Oktober 2017, tentang “Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”, yaitu berisi tentang hal-hal sebagai berikut :

  1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang melakukan pekerjaan bebas, tidak termasuk ke dalam Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT). Meskipun tempat pekerjaan bebas berbeda dengan tempat tinggal, NPWP yang dimiliki cukup terdaftar di tempat tinggal saja. WP OPPT diharuskan untuk membuat NPWP di setiap tempat kegiatan usaha apabila berbeda dengan tempat tinggalnya. Jadi, PPh Final PP 46/2013 dibayarkan untuk setiap tempat kegiatan usaha.
  2. Untuk membuat dan mengajukan Pengusaha Kena Pajak (PKP) :

Syaratnya yaitu telah melaporkan SPT Tahunan PPh 2 tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya, serta tidak memiliki hutang pajak kecuali hutang pajak yang telah disetujui diangsur ataupun ditunda. Syarat ini juga berlaku bagi seluruh pengurus ataupun penanggungjawab pengusaha yang berbentuk badan.

  1. Kewajiban perpajakan bagi para Wajib Pajak yang telah diterbitkan NPWP, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan dimulai sejak Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan subjektif dan juga objektif paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan NPWP.
  2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan sebelum tanggal 1 Agustus 2017 dan sampai dengan tanggal 1 November 2017 belum memiliki Sertifikat Elektronik (SE), ataupun SE telah habis masa berlakunya serta tidak meminta SE baru, maka akan dilakukan pencabutan PKP secara jabatan.
  3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan sejak tanggal 1 Agustus 2017 dan tidak meminta aktivasi SE dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal 1 November 2017, maka akan dilakukan pencabutan PKP secara jabatan.
  4. Sertifikat Elektronik (SE) akan dinonaktifkan sementara terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang :
  • Tidak melapor SPT Masa PPN 3 masa pajak berturut-turut
  • Terindikasi menyalahgunakan ataupun menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP
  • Tidak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Apabila PKP tidak menyampaikan klarifikasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak penonaktifan sementara, maka akan dilakukan pencabutan pengukuhan PKP.
  1. Tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Orang Pribadi (PKP OP) :

Tempat tinggal apabila tempat kegiatan usaha untuk melakukan penyerahan objek PPN berada di tempat tinggal, tempat kegiatan usaha untuk penyerahan objek PPN apabila tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggalnya.

  1. Tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Badan :

Tempat kedudukan menurut keadaan sebenarnya dan tempat kegiatan usaha agar dapat melakukan penyerahan objek PPN.

  1. Pencabutan Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara jabatan melalui penelitian administrasi bukan hasil pemeriksaan :
  2. Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan status Wajib Pajak Non-Efektif (WP NE);
  3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) tempat terutangnya PPN telah dipusatkan di tempat lain;
  4. Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  5. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya;
  6. Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah dinonaktifkan sementara Sertifikat Elektronik (SE) nya dan juga tidak melakukan klarifikasi atau klarifikasinya ditolak;
  7. Serta Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan keadaan tertentu yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

Release e-Faktur Terbaru, Yuk Download Aplikasi e-Faktur Versi 2.0!

Aplikasi e-faktur memang sudah lama tidak mengalami update baik versinya ataupun bug e-faktur. Di penghujung September 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi akan mengeluarkan update aplikasi e-faktur terbaru yaitu e-Faktur versi 2.0.

Direktorat Jenderal Pajak memang belum secara resmi mengeluarkan pemberitahuan kepada wajib pajak baik melalui surat atau press release. Tetapi untuk kalangan adanya e-faktur versi 2.0 sudah santer di Kantor Pelayanan Pajak. Bagi anda pengguna aplikasi e-faktur segera lakukan backup data e-faktur dahulu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan pengguna e-Faktur Desktop terkait update aplikasi terbaru ini adalah sebagai berikut :

  • Untuk mencegah terjadinya kesalahan (corrupt database e-Faktur) Anda perlu melakukan back-up database (folder db yang sedang digunakan)
  • Menyalin database (folder db) di aplikasi lama yang kemudian dipindahkan dalam folder aplikasi e-Faktur terbaru.

Cara untuk Mendownload Aplikasi e-Faktur Versi 2.0

Untuk download aplikasi e-faktur terbaru Versi 2.0 kita tunggu release resmi dari DJP dan anda bisa download nanti di web ini. Kita tunggu saja pasti akan saya berikan juga.
e-Faktur Versi 2.0 Windows 32 Bit, silahkan download melalui link di kolom komentar.

e-Faktur Versi 2.0 Windows 64 Bit. silahkan download melalui link di kolom komentar.

https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi

e-Faktur Terbaru Versi 2.0.0.1
  • Penambahan Konfirmasi untuk transaksi dengan nilai mulai dari Rp 1M
  • Konfirmasi input Tanda Pengenal/PASPOR/NIK lawan transaksi dalam hal menerbitkan faktur dengan NPWP 0000000000
  • Fungsi Pembatalan Retur Faktur
  • Validasi pembatalan Faktur Pajak Keluaran, dengan konfirmasi pembatalan apabila telah dikreditkan oleh pembeli
  • Penambahan CAP “PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 96 TAHUN 2015
  • Penambahan CAP “PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 106 TAHUN 2015
  • Penambahan CAP “PPN DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 74 TAHUN 2015”
  • Terintegrasi dengan Efaktur berbasis Web maupun Host to Host
  • Penambahan informasi footer di cetakan Faktur
  • Proses Upload Dokumen Lain untuk mendapatkan Kode Approval
  • Bug Fix, aplikasi efaktur versi 1.0.0.46