Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan – PMK Nomor 159/PMK.010/2015

Dalam PMK Nomor 159/PMK.010/2015 disebutkan, pengurangan Pajak Penghasilan diberikan paling banyak 100% (seratus persen) dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terhutang.

Adapun besarnya pengurangan Pajak Penghasilan badan diberikan dalam persentase yang sama setiap tahunnya selama jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Tahun Pajak dan paling sedikit 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi secara komersial.

Namun PMK ini juga memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dalam jangka waktu menjadi paling lama 20 (dua puluh) tahun, dengan pertimbangan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu.

Menurut PMK ini, Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan adalah yang memenuhi kriteria :

  • Merupakan Wajib Pajak baru.
  • Merupakan Industri Pionir.
  • Mempunyai rencana penanaman modal yang baru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang, paling sedikit sebesar Rp. 1 triliun.
  • Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan untuk menempatkan dana di perbankan Indonesia paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksud, dan dana tersebut tidak ditarik sebelum pelaksanaan realisasi penanaman modal.
  • Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah tanggal 15 Agustus 2015.

Adapun Industri Pionir sebagaimana dimaksud adalah :

  • Industri logam hulu.
  • Industri pengilangan minyak bumi.
  • Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam.
  • Industri permesinan yang mengasilkan mesin industri.
  • Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan.
  • Industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi.
  • Industri transportasi dan kelautan.
  • Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
  • Industri ekonomi selain yang menggunakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Perusahaan yang mengajukan permohonan tax holiday akan ditetapkan melalui Komite Verifikasi. Komite ini, terdiri dari tim dari Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Kebijakan Fiskal, tim dari Kementerian Perindustrian, BKPM, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

source by :

Menkeu: Pengajuan Fasilitas Pengurangan PPh Badan Dapat Dilakukan Melalui Kantor PTSP

Peraturan Terbaru Tax Holiday – PMK Nomor 150/PMK.010/2018

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Aturan tentang tax holiday ini sudah ditetapkan Kementerian Keuangan pada 26 November lalu, namun baru diundangkan pada 27 November 2018. PMK Nomor 150/PMK.010/2018 ini merupakan perubahan atas PMK Nomor 35/PMK.010/2018.

Dengan aturan yang baru ini, industri pionir memiliki nilai penanaman modal setidaknya Rp. 100 miliar berhak memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima. Pengurangan pajak penghasilan badan pun diberikan sebesar 100% kepada jumlah pajak penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit Rp 500 miliar. Jangka waktu pemberian pengurangan pajak penghasilan ini mulai dari lima tahun hingga 20 tahun.

Bila di PMK Nomor 35/PMK.010/2018 terdapat 17 industri pionir yang diberikan tax holiday. Dalam PMK baru ini terdapat dua sektor tambahan dan dua sektor digabungkan menjadi satu, meliputi :

  1. Industri logam dasar hulu.
  2. Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi.
  3. Industru petrokimia berbasis migas dan batubara.
  4. Industri kimia dasar organik bersumber hasil pertanian, perkebunan atau kehutanan.
  5. Industri kimia dasar anorganik.
  6. Industri bahan baku utama farmasi.
  7. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal atau elektroterapi.
  8. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin.
  9. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika/telematika seperti semiconductor wafer, backlight untuk Liquid Crystal Display (LCD), electrical driver atau display.
  10. Industri pembuatan komponen robotik pendukung pembuatan mesin manufaktur.
  11. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik.
  12. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor.
  13. Industri pembuatan komponen utama kapal.
  14. Industri pembuatan komponen utama kereta api.
  15. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang dirgantara.
  16. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan atau kehutanan penghasil bubur kertas (pulp).
  17. Infrastruktur ekonomi.
  18. Ekonomi digital mencakup aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan berhubungan dengan itu.

Nantinya, rincian bidang usaha dan jenis produksi dari masing – masing cakupan industri pionir tersebut akan ditetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), berdasarkan hasil rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

source by :

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c04e3b40b253/cermati–ini-rincian-18-industri-pionir-nikmati-fasilitas-tax-holiday

https://nasional.kontan.co.id/news/telah-terbit-inilah-rincian-aturan-baru-tax-holidayhttps://www.ortax.org/ortax/?mod=info&page=show&id=321

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat

Bahwa ketentuan mengenai Kawasan Berikat telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.04/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.

Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap penyelenggara di Kawasan Berikat yang selanjutnya disebut PDKB adalah hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat yang beada di dalam Kawasan Berikat milik Penyelenggara Kawasan Berikat yang berstatus sebagai badan hukum yang berbeda.

Kawasan Berikat merupakan kawasan pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam rangka pengawasan terhadap Kawasan Berikat dilakukan pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin kelancaran arus barang. Pemeriksaan pabean dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.

Untuk mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, perusahaan yang akan menjadi Penyelenggara Kawasan Berikat harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau secara elektronik kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama atau Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tentang kesiapan dan rencana memulai operasional kegiatan Kawasan Berikat dengan melampirkan saldo awal bahan baku, bahan penolong, barang modal, peralatan perkantoran, dan bahan dalam proses.

source by : https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-menteri-keuangan-131pmk-042018

Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 20/PJ/2018 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Kantor Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pengawasan dan pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pemasukan dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Bebas.

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan keseragaman dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas pemasukan dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak dari tempat lain daerah pabean ke Kawasan Bebas.

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi :

  • Endorsement atas Pemasukan Barang Kena Pajak Berwujud dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan Bebas
  • Pemeriksaan Fisik dalam Rangka Pencocokan Data Endorsement
  • Pembatalan Hasil Endorsement berdasarkan hasil Pemeriksaan Fisik
  • Penatausahaan Berkas Dokumen Pemberitahuan Pabean (PPTFZ) dan Dokumen Pelengkap Pabean
  • Pemberian Persetujuan atas Pemberitahuan Pemasukan / Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu (PPBTT)
  • Pengawasan atas Pemasukan/Pengeluaran Kembali Barang Transaksi Tertentu

Surat edaran ini didasari oleh Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009.

source by : https://peraturanpajak.com/2018/11/12/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-nomor-se-20-pj-2018/

Tata Cara Pertukaran Informasi Secara Spontan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional

Peraturan Dirjen Pajak PER – 24/PJ/2018 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Secara Spontan Dalam Rangka Melaksanakan Perjanjian Internasional bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 perlu untuk menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pertukaran Informasi secara spontan dalam rangka melaksanakan Perjanjian Internasional mengingat bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.

Perjanjian Internasional adalah perjanjian bilateral atau multilateral, yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang mengatur pertukaran informasi mengenai hal – hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Informasi adalah kumpulan data angka, huruf, kata, citra, keterangan lisan, dan/atau keterangan tertulis yang dapat memberikan petunjuk dan/atau informasi mengenai penghasilan orang pribadi atau badan yang bersumber dari pekerjaan dalam hubungan kerja, pekerjaan bebas, kegiatan usaha, modal, dan/atau sumber lainnya, serta informasi mengenai kekayaan / harta termasuk informasi keuangan yang dimiliki dan/atau disimpan oleh orang pribadi atau badan, baik miliknya sendiri maupun milik orang pribadi atau badan lainnya, yang dapat berbentuk rekaman (audio/ visual/ audio visual), surat, dokumen, buku, catatan, atau bentuk lainnya, baik dalam bentuk cetakan maupun elektronik.

Pertukaran informasi adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan Perjanjian Internasional atau Exchange of Information (EOI) sebagai pelaksanaan Perjanjian Internasional yang bertujuan untuk :

  • menghindari pajak
  • mencegah pengelakan pajak
  • mencegah penyalahgunaan P3B oleh pihak – pihak yang tidak berhak
  • mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

Pertukaran informasi secara spontan (Spontaneous Echange of Information) adalah pertukaran informasi yang dilakukan secara spontan oleh Pejabat yang berwenang di Indonesia dengan cara menyampaikan informasi yang dinilai relevan untuk kepentingan perpajakan otoritas perpajakan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra secara langsung kepada Pejabat yang berwenang di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra atau sebaliknya, tanpa didahului dengan permintaan.

Source : https://engine.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/peraturan-dirjen-pajak-per-24pj2018

Perubahan Tentang Pemungutan PPh 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain memutuskan bahwa terjadi perubahan yang tetuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Pada tanggal 5 September 2018, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengumumkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 pos tarif barang konsumsi impor. Sebanyak 210 item diputuskan tarif PPh 22 naik dari 7,5% menjadi 10%, dimana komoditas ini termasuk mobil CBU dan motor besar. Lalu, 218 item komoditas dinaikkan tarif PPh 22 dari 2,5% menjadi 10%. Komoditas ini antara lain :

  1. Barang elektronik (dispenser air, pendingin ruangan, lampu);
  2. Keperluan sehari – hari, seperti sabun, shampoo, kosmetik;
  3. Peralatan masak/dapur.

Kemudian, terdapat 719 item komoditas yang tarif PPh 22 naik dari 2,5% menjadi 7,5% yaitu :

  1. Bahan bangunan seperti keramik;
  2. Peralatan elektronik audio – visual seperti kabel, box speaker;
  3. Produk tekstil seperti overcoat, polo shirt, swim wear.

Perubahan ini dilakukan untuk membatasi aktivitas impor yang terus meningkat hingga membuat defisit neraca perdagangan. Perubahan ini adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi impor agar neraca transaksi berjalan tidak melebar serta tidak membebani nilai tukar rupiah terhadap USD.

 

 

Sumber :

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=16536

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180905175241-4-31904/ini-daftar-barang-impor-yang-pajaknya-dinaikkan-pemerintah

https://ekbis.sindonews.com/read/1335958/33/pajak-barang-impor-naik-jadi-10-ini-daftarnya-1536149765

 

Petugas Incar Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, Apakah Anda Termasuk?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum lama ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.

Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah petugas tidak lagi memeriksa Wajib Pajak (WP) tanpa alasan yang tidak jelas, melainkan lewat mekanisme tertentu sehingga pemeriksaan memiliki dasar yang kuat.

Sejalan dengan hal itu, DJP melalui Surat Edaran tersebut menetapkan kriteria WP seperti apa yang akan jadi sasaran penggalian potensi maupun pemeriksaan oleh petugas.

Ada beberapa kriteria WP yang dikelompokkan oleh petugas pajak untuk masuk ke dalam populasi Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3).

  1. Indikasi ketidakpatuhan yang tinggi atau biasa disebut sebagai tax gap. Ketidakpatuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesenjangan atau gap antara profil perpajakan berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan profil ekonomi yang sebenarnya. Dalam mencari tahu profil ekonomi WP, DJP memanfaatkan berbagai sumber, baik dari internal, eksternal, hingga pengamatan di lapangan. DJP juga mengukur indikasi ketidakpatuhan WP menggunakan berbagai instrumen pengukuran lainnya yang sifatnya teknis.
  2. Indikasi modus ketidakpatuhan WP. Wujud modus ketidakpatuhan WP secara garis besar adalah mereka yang tidak melaporkan omzet sebenarnya dengan cara – cara tertentu, seperti mencatat penghasilan sebagai utang, menurunkan harga jual dari harga aslinya, hingga tidak melapor kuantitas penjualan secara benar.
  3. Identifikasi nilai potensi pajak. Kepala di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menetapkan prioritas bagi WP yang memiliki potensi pajak yang besar, dimana dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan potensi tax gap. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi kemampuan WP untuk membayar ketetapan pajak. Hal ini perlu dilakukan guna memastikan target penerimaan pajak sesuai dengan potensi dari WP yang bersangkutan.
  4. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Dirjen Pajak dalam hal ini memiliki wewenang untuk menetapkan WP masuk dalam populasi DSP3 tadi atas dasar pertimbangan tertentu.

Surat Edaran Nomor 15 ini turut mengadakan Komite Pemeriksaan yang bertugas memastikan WP yang diusulkan untuk diperiksa sudah tepat.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan sebelumnya menjelaskan, tugas Komite Pemeriksaan adalah filter dan mengecek apakah alasan memeriksa WP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk terhadap beberapa kriteria yang telah disebutkan tadi.

 

sumber :

https://babe.topbuzz.com/a/6602013107457884673?user_id=6554965696215334913&language=id&region=id&app_id=1124&impr_id=6602368435189975297&gid=6602013107457884673&c=wa

Berikut ini Bagaimana Investor Menilai Perusahaan dengan Laporan Keuangan

Laporan keuangan suatu perusahaan bisa dijadikan sebagai alat untuk menilai bagaimana perusahaan tersebut berjalan dan berkembang.Setiap laporan keuangan akan memberikan gambaran yang jelas tentang perusahaan secara umum, ikhtisar kebijakan akuntansi serta penjelasan dari pos-pos laporan keuangan perusahaan termasuk juga informasi penting yang lainnya. Hanya saja, laporan ini akan menjadi tidak berarti tanpa memahami aspek rasio di dalamnya.

Bagi investor, memerhatikan angka-angka yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah hal wajib. Selain untuk mengetahui kinerja perusahaan, laporan keuangan juga memberikan gambaran manajemen keuangan serta bagaimana sistem perusahaan berjalan.  Di bawah ini akan kami jelaskan mengenai cara investor menilai bisnis lewat laporan keuangannya

  1. Memahami Komponen Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang mencerminkan bagaimana posisi keuangan suatu perusahaan. Neraca keuangan terdiri dari aktiva (aset), kewajiban (utang), serta ekuitas (modal). Aktiva atau disebut juga aset bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang perusahaan miliki. Sedangkan pasiva (kewajiban dan ekuitas) bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang perusahaan lakukan untuk mendapatkan atau membiayai aset. Aktiva dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Kewajiban (utang) bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kewajiban terdiri dari dua, kewajiban lancar dan tidak lancar. Selain itu, pahami pula apa yang dimaksud ekuitas perusahaan.

  1. Memahami Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi bisa didefinisikan sebagai ringkasan dari aktivitas perusahaan di periode tertentu. Laporan ini menggambarkan hasil bersih (laba) atau kerugian yang timbul (rugi) dari semua jenis kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan.

  1. Memahami Laporan Ekuitas

Secara sederhana pengertian ekuitas bisa diartikan sebagai besarnya hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang berarti kekayaan bersih perusahaan.Sebuah laporan perubahan ekuitas berisi gambaran angka-angka yang menunjukkan perubahan dengan gambaran peningkatan atau juga penurunan dari aktiva bersih termasuk juga dari kekayaan selama periode tertentu dimana laporan dilakukan

  1. Memahami Laporan Arus Kas

Laporan ini menggambarkan tentang penerimaan serta pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan Arus Kas kemudian dikelompokkan ke dalam tiga bagian yakni aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan. Dari Laporan Arus Kas ini, investor bisa mengetahui apakah perusahaan yang akan didanai cukup atau tidak untuk bisa membagi dividen. Selain itu, laporan ini juga menerangkan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan tersebut. Dari laporan arus kas ini bisa diketahui bahwa walau perusahaan mengalami kerugian, ia masih bisa hidup jika arus kas menunjukkan angka positif. Sebagai tambahan, investor bisa melihat free cash flow (arus kas operasional yang dikurangi capital expenditure). Suatu perusahaan yang memiliki pertumbuhan free cash flow maka dapat disimpulkan perusahaan tersebut memiliki prospek yang bagus baik sekarang maupun masa depan. Ini karena perusahaan tersebut masih memiliki uang yang cukup untuk melakukan ekspansi.

  1. Hal Penting Lainnya yang Perlu Diperhatikan

Setiap laporan keuangan akan memberikan gambaran yang jelas tentang perusahaan secara umum, ikhtisar kebijakan akuntansi serta penjelasan dari pos-pos laporan keuangan perusahaan termasuk juga informasi penting yang lainnya. Hanya saja, laporan ini akan menjadi tidak berarti tanpa memahami aspek rasio di dalamnya.Adapun jenis aspek rasio yang perlu dipahami adalah Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Quick Ratio, Total Debt to Total Asset,  Net Profit Margin, Operating Profit Margin, Return on Asset (ROA),  Return on Equity (ROE), Asset Turnover, Inventory Turnover, Receivable Turnover, Earning Per Share (EPS), Account Payable Turnover, Book Value (Nilai Buku Saham), Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV).

Dari semua pembahasan ini, bisa dipastikan jika keberadaan sebuah laporan keuangan adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan jika ingin mengetahui usahanya sendiri maupun menarik calon investor. Sebuah laporan keuangan yang baik, tentunya tidak hanya sekedar mencantumkan angka-angka didalamnya. Namun juga harus memiliki kesesuaian dengan standar akuntansi yang telah diterima secara umum. Untuk memudahkan proses pencatatan akuntansi dan mengefisienkan pengelolaan keuangan perusahaan, ada baiknya jika menggunakan jasa AMS Tax Consulting.

Harus Tau, Ini Dia 7 Poin Penting di PP 23/2018 Mengenai PPh Final 0,5%

Saat ini, tarif PPh Final UMKM turun resmi dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh Final UMKM tersebut telah ada di dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah yang mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang mempunyai Peredaran Bruto Tertentu adalah pengganti atas PP No. 46 Tahun 2013.

Perubahan tarif tersebut akan berlaku mulai 1 Juli 2018. Akan tetapi, terdapat sejumlah ketentuan yang tidak kalah pentingnya diketahui oleh para WP. Nah, berikut 7 poin penting mengenai hal tersebut :

  1. Tarif PPH Final 0,5% Bersifat Opsional

Ketentuan tersebut bersifat opsional karena para Wajib Pajak mampu memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berisi tentang Pajak Penghasilan. Perbedaannya, jika mengikuti skema final 0,5%, terdapat konsekuensi khusus yaitu WP tetap harus membayar pajak meskipun sedang dalam keadaan rugi. Sementara, jika mengikuti pasal 17 maka WP akan terbebas dari tariff PPh jika mengalami kerugian fiskal.

 

  1. Pengenaan Tarif PPH Final 0,5% Punya Batas Waktu

Batasan waktu yang diberikan adalah sebagai berikut :

  • 7 tahun pajak untuk WP Orang Pribadi
  • 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma
  • 3 tahun pajak bagi WP Badan berbentuk PT

 

  1. WP Yang Dikenai PPH Final Berpenghasilan Dibawah Rp. 4,8 M

Batasan nilai tersebut secara eksplisit menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Pemerintah ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk masuk dalam Sistem Perpajakan.

 

  1. Siapa Yang Dapat Memanfaatkan PPH Final 0,5%?

WP Yang dikenakan PPh Final 0,5% adalah :

  • WP Orang Pribadi
  • WP badan berbentuk koperasi, CV, firma ataupun PT yang menerima maupun memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar.

 

  1. Siapa Yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPH Final 0,5%?

WP yang tidak dikenakan PPh Final 0,5% adalah :

  • WP orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
  • WP dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
  • WP yang penghasilannya telah dikenakan PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sendiri
  • WP dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

 

  1. Bayar PPH Final 0,5% Lebih Mudah Melalui Pajakpay

Sekarang, Anda dapat menyetorkan pajak Anda melalui PajakPay. Fitur ini memungkinkan Anda dapat membayar pajak online lebih mudah dan aman, bahkan cukup dengan sekali klik saja.

  1. Wajib Pajak Tidak Perlu Mengajukan Diri

Agar dapat berstatus sebagai wajib pajak PPh 0,5%, maka Anda tidak perlu mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak. Akan tetapi, untuk Wajib Pajak yang telah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal maka tidak dapat memilih untuk dikenai PPh Final 0,5%.

PPh UKM Menjadi 0,5%, Ditjen Pajak Akan Menyiapkan Aturan Turunan

Saat ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sedang menyiapkan aturan turunan untuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013, yang berisi tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima ataus Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Adapun isi daripada revisi aturan tersebu adalah tarif PPh final untuk UKM diturunkan jadi 0,5%, dari 1% saat ini.

Berdasarkan berkas Rancangan PP (RPP) yang berisi mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dalam Pasal 12 menyatakan aturan telah berlaku mulai 1 Juli 2018.

Direktur Peraturan Perpajakan II, Yunirwansyah mengungkapkan bahwa aturan turunan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Direktur P2 Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama juga berkata bahwa PMK nantinya akan menyesuaikan dengan perubahan yang ada di PP baru. Poin-poinnya kurang lebih akan meliputi apa yang ada dalam PMK yang menjadi aturan turunan dari PP sebelumnya yaitu PP 46.

Didalam RPP sendiri, ternyata ada beberapa ketentuan yang bakal diatur lebih lanjut dengan PMK. Pertama, WP yang sudah menggunakan PPh Final dan melewati batasan waktunya tidak dapat dikenai PPh berdasarkan PP ini lagi.

Kedua, tata cara penyetoran PPh dan tata cara pemotongan ataupun pemungutan PPh juga akan diatur lebih lanjut. Dalam RPP ini, PPh terutang dilunasi dengan disetor sendiri oleh WP atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut Pajak dalam hal WP melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut.

Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan kepada
Direktur Jenderal Pajak dalam hal WP bersangkutan dikenai PPh Final berdasarkan PP ini. Sebab, untuk menggunakan PPh Final, WP perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu.

Asal tahu saja, di dalam RPP tersebut jangka waktu yang ditetapkan untuk menggunakan PPh Final adalah tujuh tahun bagi WP OP, empat tahun bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma, dan tiga tahun bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas (PT).

Dengan menghitung pajak menggunakan ketentuan umum atau dengan pembukuan, dalam hal WP merugi maka tidak akan dipajaki. Sebaliknya, dengan tarif pajak final dan menggunakan pencatatan, apabila merugi, maka WP tersebut tetap membayar pajak karena PPh Final dihitung berdasarkan omzet