Perubahan Tentang Pemungutan PPh 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain memutuskan bahwa terjadi perubahan yang tetuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

Pada tanggal 5 September 2018, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengumumkan kenaikan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 terhadap 1.147 pos tarif barang konsumsi impor. Sebanyak 210 item diputuskan tarif PPh 22 naik dari 7,5% menjadi 10%, dimana komoditas ini termasuk mobil CBU dan motor besar. Lalu, 218 item komoditas dinaikkan tarif PPh 22 dari 2,5% menjadi 10%. Komoditas ini antara lain :

  1. Barang elektronik (dispenser air, pendingin ruangan, lampu);
  2. Keperluan sehari – hari, seperti sabun, shampoo, kosmetik;
  3. Peralatan masak/dapur.

Kemudian, terdapat 719 item komoditas yang tarif PPh 22 naik dari 2,5% menjadi 7,5% yaitu :

  1. Bahan bangunan seperti keramik;
  2. Peralatan elektronik audio – visual seperti kabel, box speaker;
  3. Produk tekstil seperti overcoat, polo shirt, swim wear.

Perubahan ini dilakukan untuk membatasi aktivitas impor yang terus meningkat hingga membuat defisit neraca perdagangan. Perubahan ini adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi impor agar neraca transaksi berjalan tidak melebar serta tidak membebani nilai tukar rupiah terhadap USD.

 

 

Sumber :

http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=16536

https://www.cnbcindonesia.com/news/20180905175241-4-31904/ini-daftar-barang-impor-yang-pajaknya-dinaikkan-pemerintah

https://ekbis.sindonews.com/read/1335958/33/pajak-barang-impor-naik-jadi-10-ini-daftarnya-1536149765

 

Petugas Incar Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, Apakah Anda Termasuk?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum lama ini mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan yang bertujuan meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak.

Peningkatan kualitas yang dimaksud adalah petugas tidak lagi memeriksa Wajib Pajak (WP) tanpa alasan yang tidak jelas, melainkan lewat mekanisme tertentu sehingga pemeriksaan memiliki dasar yang kuat.

Sejalan dengan hal itu, DJP melalui Surat Edaran tersebut menetapkan kriteria WP seperti apa yang akan jadi sasaran penggalian potensi maupun pemeriksaan oleh petugas.

Ada beberapa kriteria WP yang dikelompokkan oleh petugas pajak untuk masuk ke dalam populasi Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3).

  1. Indikasi ketidakpatuhan yang tinggi atau biasa disebut sebagai tax gap. Ketidakpatuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesenjangan atau gap antara profil perpajakan berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan profil ekonomi yang sebenarnya. Dalam mencari tahu profil ekonomi WP, DJP memanfaatkan berbagai sumber, baik dari internal, eksternal, hingga pengamatan di lapangan. DJP juga mengukur indikasi ketidakpatuhan WP menggunakan berbagai instrumen pengukuran lainnya yang sifatnya teknis.
  2. Indikasi modus ketidakpatuhan WP. Wujud modus ketidakpatuhan WP secara garis besar adalah mereka yang tidak melaporkan omzet sebenarnya dengan cara – cara tertentu, seperti mencatat penghasilan sebagai utang, menurunkan harga jual dari harga aslinya, hingga tidak melapor kuantitas penjualan secara benar.
  3. Identifikasi nilai potensi pajak. Kepala di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menetapkan prioritas bagi WP yang memiliki potensi pajak yang besar, dimana dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan potensi tax gap. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi kemampuan WP untuk membayar ketetapan pajak. Hal ini perlu dilakukan guna memastikan target penerimaan pajak sesuai dengan potensi dari WP yang bersangkutan.
  4. Pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. Dirjen Pajak dalam hal ini memiliki wewenang untuk menetapkan WP masuk dalam populasi DSP3 tadi atas dasar pertimbangan tertentu.

Surat Edaran Nomor 15 ini turut mengadakan Komite Pemeriksaan yang bertugas memastikan WP yang diusulkan untuk diperiksa sudah tepat.

Dirjen Pajak Robert Pakpahan sebelumnya menjelaskan, tugas Komite Pemeriksaan adalah filter dan mengecek apakah alasan memeriksa WP sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk terhadap beberapa kriteria yang telah disebutkan tadi.

 

sumber :

https://babe.topbuzz.com/a/6602013107457884673?user_id=6554965696215334913&language=id&region=id&app_id=1124&impr_id=6602368435189975297&gid=6602013107457884673&c=wa

Berikut ini Bagaimana Investor Menilai Perusahaan dengan Laporan Keuangan

Laporan keuangan suatu perusahaan bisa dijadikan sebagai alat untuk menilai bagaimana perusahaan tersebut berjalan dan berkembang.Setiap laporan keuangan akan memberikan gambaran yang jelas tentang perusahaan secara umum, ikhtisar kebijakan akuntansi serta penjelasan dari pos-pos laporan keuangan perusahaan termasuk juga informasi penting yang lainnya. Hanya saja, laporan ini akan menjadi tidak berarti tanpa memahami aspek rasio di dalamnya.

Bagi investor, memerhatikan angka-angka yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah hal wajib. Selain untuk mengetahui kinerja perusahaan, laporan keuangan juga memberikan gambaran manajemen keuangan serta bagaimana sistem perusahaan berjalan.  Di bawah ini akan kami jelaskan mengenai cara investor menilai bisnis lewat laporan keuangannya

  1. Memahami Komponen Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang mencerminkan bagaimana posisi keuangan suatu perusahaan. Neraca keuangan terdiri dari aktiva (aset), kewajiban (utang), serta ekuitas (modal). Aktiva atau disebut juga aset bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang perusahaan miliki. Sedangkan pasiva (kewajiban dan ekuitas) bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang perusahaan lakukan untuk mendapatkan atau membiayai aset. Aktiva dibagi menjadi aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Kewajiban (utang) bisa dikatakan sebagai segala sesuatu yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Kewajiban terdiri dari dua, kewajiban lancar dan tidak lancar. Selain itu, pahami pula apa yang dimaksud ekuitas perusahaan.

  1. Memahami Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi bisa didefinisikan sebagai ringkasan dari aktivitas perusahaan di periode tertentu. Laporan ini menggambarkan hasil bersih (laba) atau kerugian yang timbul (rugi) dari semua jenis kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan.

  1. Memahami Laporan Ekuitas

Secara sederhana pengertian ekuitas bisa diartikan sebagai besarnya hak atau kepentingan pemilik perusahaan pada harta perusahaan. Istilah ekuitas berasal dari kata equity atau equity of ownership yang berarti kekayaan bersih perusahaan.Sebuah laporan perubahan ekuitas berisi gambaran angka-angka yang menunjukkan perubahan dengan gambaran peningkatan atau juga penurunan dari aktiva bersih termasuk juga dari kekayaan selama periode tertentu dimana laporan dilakukan

  1. Memahami Laporan Arus Kas

Laporan ini menggambarkan tentang penerimaan serta pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan Arus Kas kemudian dikelompokkan ke dalam tiga bagian yakni aktivitas operasi, investasi, serta pendanaan. Dari Laporan Arus Kas ini, investor bisa mengetahui apakah perusahaan yang akan didanai cukup atau tidak untuk bisa membagi dividen. Selain itu, laporan ini juga menerangkan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan tersebut. Dari laporan arus kas ini bisa diketahui bahwa walau perusahaan mengalami kerugian, ia masih bisa hidup jika arus kas menunjukkan angka positif. Sebagai tambahan, investor bisa melihat free cash flow (arus kas operasional yang dikurangi capital expenditure). Suatu perusahaan yang memiliki pertumbuhan free cash flow maka dapat disimpulkan perusahaan tersebut memiliki prospek yang bagus baik sekarang maupun masa depan. Ini karena perusahaan tersebut masih memiliki uang yang cukup untuk melakukan ekspansi.

  1. Hal Penting Lainnya yang Perlu Diperhatikan

Setiap laporan keuangan akan memberikan gambaran yang jelas tentang perusahaan secara umum, ikhtisar kebijakan akuntansi serta penjelasan dari pos-pos laporan keuangan perusahaan termasuk juga informasi penting yang lainnya. Hanya saja, laporan ini akan menjadi tidak berarti tanpa memahami aspek rasio di dalamnya.Adapun jenis aspek rasio yang perlu dipahami adalah Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Quick Ratio, Total Debt to Total Asset,  Net Profit Margin, Operating Profit Margin, Return on Asset (ROA),  Return on Equity (ROE), Asset Turnover, Inventory Turnover, Receivable Turnover, Earning Per Share (EPS), Account Payable Turnover, Book Value (Nilai Buku Saham), Price Earning Ratio (PER), Price to Book Value (PBV).

Dari semua pembahasan ini, bisa dipastikan jika keberadaan sebuah laporan keuangan adalah salah satu hal penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan jika ingin mengetahui usahanya sendiri maupun menarik calon investor. Sebuah laporan keuangan yang baik, tentunya tidak hanya sekedar mencantumkan angka-angka didalamnya. Namun juga harus memiliki kesesuaian dengan standar akuntansi yang telah diterima secara umum. Untuk memudahkan proses pencatatan akuntansi dan mengefisienkan pengelolaan keuangan perusahaan, ada baiknya jika menggunakan jasa AMS Tax Consulting.

Harus Tau, Ini Dia 7 Poin Penting di PP 23/2018 Mengenai PPh Final 0,5%

Saat ini, tarif PPh Final UMKM turun resmi dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh Final UMKM tersebut telah ada di dalam PP No. 23 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah yang mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh WP yang mempunyai Peredaran Bruto Tertentu adalah pengganti atas PP No. 46 Tahun 2013.

Perubahan tarif tersebut akan berlaku mulai 1 Juli 2018. Akan tetapi, terdapat sejumlah ketentuan yang tidak kalah pentingnya diketahui oleh para WP. Nah, berikut 7 poin penting mengenai hal tersebut :

  1. Tarif PPH Final 0,5% Bersifat Opsional

Ketentuan tersebut bersifat opsional karena para Wajib Pajak mampu memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berisi tentang Pajak Penghasilan. Perbedaannya, jika mengikuti skema final 0,5%, terdapat konsekuensi khusus yaitu WP tetap harus membayar pajak meskipun sedang dalam keadaan rugi. Sementara, jika mengikuti pasal 17 maka WP akan terbebas dari tariff PPh jika mengalami kerugian fiskal.

 

  1. Pengenaan Tarif PPH Final 0,5% Punya Batas Waktu

Batasan waktu yang diberikan adalah sebagai berikut :

  • 7 tahun pajak untuk WP Orang Pribadi
  • 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma
  • 3 tahun pajak bagi WP Badan berbentuk PT

 

  1. WP Yang Dikenai PPH Final Berpenghasilan Dibawah Rp. 4,8 M

Batasan nilai tersebut secara eksplisit menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Pemerintah ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk masuk dalam Sistem Perpajakan.

 

  1. Siapa Yang Dapat Memanfaatkan PPH Final 0,5%?

WP Yang dikenakan PPh Final 0,5% adalah :

  • WP Orang Pribadi
  • WP badan berbentuk koperasi, CV, firma ataupun PT yang menerima maupun memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4,8 miliar.

 

  1. Siapa Yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPH Final 0,5%?

WP yang tidak dikenakan PPh Final 0,5% adalah :

  • WP orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
  • WP dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
  • WP yang penghasilannya telah dikenakan PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sendiri
  • WP dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

 

  1. Bayar PPH Final 0,5% Lebih Mudah Melalui Pajakpay

Sekarang, Anda dapat menyetorkan pajak Anda melalui PajakPay. Fitur ini memungkinkan Anda dapat membayar pajak online lebih mudah dan aman, bahkan cukup dengan sekali klik saja.

  1. Wajib Pajak Tidak Perlu Mengajukan Diri

Agar dapat berstatus sebagai wajib pajak PPh 0,5%, maka Anda tidak perlu mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak. Akan tetapi, untuk Wajib Pajak yang telah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal maka tidak dapat memilih untuk dikenai PPh Final 0,5%.

PPh UKM Menjadi 0,5%, Ditjen Pajak Akan Menyiapkan Aturan Turunan

Saat ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sedang menyiapkan aturan turunan untuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013, yang berisi tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima ataus Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Adapun isi daripada revisi aturan tersebu adalah tarif PPh final untuk UKM diturunkan jadi 0,5%, dari 1% saat ini.

Berdasarkan berkas Rancangan PP (RPP) yang berisi mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, dalam Pasal 12 menyatakan aturan telah berlaku mulai 1 Juli 2018.

Direktur Peraturan Perpajakan II, Yunirwansyah mengungkapkan bahwa aturan turunan tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Direktur P2 Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama juga berkata bahwa PMK nantinya akan menyesuaikan dengan perubahan yang ada di PP baru. Poin-poinnya kurang lebih akan meliputi apa yang ada dalam PMK yang menjadi aturan turunan dari PP sebelumnya yaitu PP 46.

Didalam RPP sendiri, ternyata ada beberapa ketentuan yang bakal diatur lebih lanjut dengan PMK. Pertama, WP yang sudah menggunakan PPh Final dan melewati batasan waktunya tidak dapat dikenai PPh berdasarkan PP ini lagi.

Kedua, tata cara penyetoran PPh dan tata cara pemotongan ataupun pemungutan PPh juga akan diatur lebih lanjut. Dalam RPP ini, PPh terutang dilunasi dengan disetor sendiri oleh WP atau dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut Pajak dalam hal WP melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut.

Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan kepada
Direktur Jenderal Pajak dalam hal WP bersangkutan dikenai PPh Final berdasarkan PP ini. Sebab, untuk menggunakan PPh Final, WP perlu mengajukan permohonan terlebih dahulu.

Asal tahu saja, di dalam RPP tersebut jangka waktu yang ditetapkan untuk menggunakan PPh Final adalah tujuh tahun bagi WP OP, empat tahun bagi WP badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), atau firma, dan tiga tahun bagi WP badan berbentuk perseroan terbatas (PT).

Dengan menghitung pajak menggunakan ketentuan umum atau dengan pembukuan, dalam hal WP merugi maka tidak akan dipajaki. Sebaliknya, dengan tarif pajak final dan menggunakan pencatatan, apabila merugi, maka WP tersebut tetap membayar pajak karena PPh Final dihitung berdasarkan omzet

Perhitungan Peredaran Bruto Wajib Pajak (WP) yang Melaporkan Kewajibannya Dengan Menyelenggarakan Pembukuan (PMK No. 15/PMK.03/2018)

Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, meminta Dirjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) Robert Pakpahan agar dapat menjelaskan serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait dengan hal aturan baru mengenai pelaporan pembukuan tersebut.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pemberlakuan Peraturan Menteri (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 menjadi upaya pemerintah dalam memudahkan para Wajib Pajak (WP) dalam hal untuk melaporkan kewajibannya, terutama perihal yang menyelenggarakan pembukuan.

Telah diketahui bahwa PMK Nomor 15/PMK.03/2018 tentang “Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak (WP)” sudah berlaku mulai 12 Februari 2018.

Sri Mulyani berkata bahwa Dirjen pajak sendiri yang akan melakukan penjelasan kepada masyarakat. Pada dasarnya, hal tersebut dilakukan agar dapat membantu lebih banyak masyarakat dalam hal memahami bagaimana membukukan penerimaannya secara benar.

Salah satu jurusnya dengan menghitung peredaran bruto wajib pajak, yang meliputi transaksi tunai dan non tunai, sumber dan juga penggunaan dana.

Selanjutnya, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, satuan dan/atau volume, berdasarkan surat pemberitahuan ataupun hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, penghitungan rasio , dan juga proyeksi nilai ekonomi.

PEMERINTAH MENGELUARKAN PERATURAN PAJAK PMK NO. 15 / 3 / TH 2018

Baru-baru ini, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pajak PMK 15 Tahun 2018. Peraturan tersebut disebutkan tentang kantor pajak dapat menentukan penghasilan atau omset dari peredaran bruto yang Anda laporkan tiap bulannya.
Penentuan tersebut dibuat atas dasar gaya hidup Anda dan juga didukung dengan data-data yg tersedia, seperti contohnya yaitu pemakaian credit card, biaya hidup lainnya seperti pemakaian listrik, telpon, biaya pesawat, pinjaman bank dan berapa angsuran tiap bulannya serta pembelian harta, rumah, mobil dan juga barang-barang lainnya.

Inti dari Peraturan Pajak PMK No.15 Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :
1. Setiap Wajib Pajak minimal harus melakukan pencatatan dan/atau pembukuan atau pendataan terhadap peredaran Bruto sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

2. DJP diperbolehkan untuk menentukan penghasilan bruto Wajib Pajak dengan metode (Pasal 2) :
a. Penelitian tunai dan non tunai (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa data perbankan);

b. Sumber penggunaan dana (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa data perbankan);

c. Satuan dan/atau volume (Data dan informasi arus barang – dapat berupa dari hasil pengamatan intelejen dan/atau pengujian arus barang);

d. Penghitungan biaya hidup (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa data perbankan dari penggunaan kartu kredit ditambah penambahan asset dan/atau pengamatan intelenjen);

e. Pertambahan kekayaan bersih (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa movement kekayaan bersih awal dan akhir tahun berdasarkan data pihak lain seperti data developer perumahan);

f. Surat Pemberitahuan (SPT) atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya (data SPT dan SKP tahun sebelumnya, sehingga memungkinkan penelitian multi year);

g. Proyeksi nilai ekonomi (dapat berupa benchmark dari trend usaha sejenis yang dijalankan oleh Wajib Pajak);

h. Penghitungan Rasio (dapat berupa benchmark rasio atas usaha yang tidak dapat disebandingkan, seharusnya memperhitungkan elemen ekonomi makro dan mikro negara)

3. Peraturan mulai berlaku 12 Februari 2018, dan atas pemeriksaan yang sedang berjalan diwajibkan untuk menggunakan metode yang sama.

Pelaporan SPT Tahunan Sudah Dekat, Masyarakat Dihimbau Agar Segera Lapor Pajak Dengan Benar dan Tepat Waktu

Mendekati periode masa pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan, Dirjen Pajak telah menyampaikan beberapa himbauan seperti dibawah ini :

  1. Untuk Pemberi Kerja

– Lampiran bukti pemotongan 1721 A1 atau A2 adalah dasar dari pengisian SPT PPh Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, serta penyediaan SPT Tahunan pre-populated. Maka dari itu, dihimbau kembali kepada seluruh pemberi kerja dan bendaharawan supaya dapat melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, serta mengisi dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa Desember 2017 (termasuk juga formulir 1721-I) dengan benar dan juga tepat waktu.

– Jika mengisi bukti pemotongan dengan benar dan juga tepat waktu, para pemberi kerja telah membantu para pegawai/karyawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sekaligus juga berpartisipasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak nasional.

 

2. Untuk Wajib Pajak Badan

– Tambahan Dokumen, terkait pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yaitu :

  • Wajib Pajak yang didirikan / bertempat kedudukan di Indonesia dan modalnya terbagi atas saham-saham serta memiliki utang dan mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak wajib menyampaikan laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
  • Tambahan dokumen di atas tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perbankan, pembiayaan, asuransi, infrastruktur, pertambangan tertentu, atau yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final.
  • Wajib Pajak mempunyai utang swasta luar negeri wajib menyampaikan laporan utang swasta luar negeri sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
  • Ketentuan lengkap terkait penentuan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri ini dapat dilihat pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2017.

– Tambahan Dokumen, terkait pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016

  • Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa  harus  melampirkan  Ikhtisar  Dokumen  Induk  dan  Dokumen  Lokal,  dan Laporan per Negara dalam SPT Tahunan PPh Badan.
  • Tata cara pengelolaan dan pelaporan Laporan per Negara mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2017.

– Penyampaian SPT Elektronik (E-SPT)

  • Penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik mengikuti ketentuan PeraturanDirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2017.
  • Laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal, laporan utang swasta luar negeri, Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, serta tanda terima Laporan per Negara disampaikan sebagai bagian dari dokumen atau keterangan yang harus  dilampirkan dalam  SPT  Elektronik sebagai satu file  dengan format  Portable Document Format (PDF).

 

3. Untuk Wajib Pajak Peserta Amnesti Pajak

– Peserta WP amnesti yang mengungkapkan harta tambahan yang berada di  dalam  negeri memiliki kewajiban  untuk menyampaikan laporan  penempatan  harta  tambahan  secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.

– Peserta WP amnesti yang menyatakan akan melakukan repatriasi aset memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.

– Batas waktu penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi dan laporan penempatan harta tambahan mengikuti saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017 untuk laporan tahun pertama, Tahun Pajak  2018 untuk laporan tahun kedua, dan Tahun Pajak 2019 untuk laporan tahun ketiga.

– Ketentuan lengkap terkait tata cara pelaporan ini dapat Anda telusuri di Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2017.

 

Target Penerimaan Perpajakan 2018

Ternyata Target Perpajakan Mencapai Rp 1.618 Triliun di 2018, Para Pengusaha Menjadi Resah

Jakarta – Target penerimaan perpajakan di tahun 2018 mendatang mencapai 1.618 triliun rupiah. Angka yang keluar tersebut dianggap cukup optimistis, akan tetapi sekaligus sangat diwanti-wanti oleh para pengusaha di Indonesia. Demikian hal tersebut telah disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia dalam dialog di Hotel Kempinski, Jakarta.

Beliau berkata bahwa realisasi penerimaan pajak yang hingga saat ini belum  mencapai target,kemudian naik tinggi di tahun 2018 tentunya membuat para pengusaha cukup untuk merasa khawatir.

“Terdapat sebuah kekhawatiran target perpajakan yang mencapai Rp 1.618 triliun ini. Hal tersebut merupakan target yang sangat optimis, tetapi juga ekspansif yang membuat kami agak sedikit tanda kutip. Hal tersebut karena pertumbuhan ekonomi 2018 asumsinya tidak jauh beda dengan pertumbuhan ekonomi 2017. Akan tetapi, realisasinya tahun 2017 sampai sekarang belum mencapai Rp 1.100 triliun dari target Rp 1.300 triliun,” kata beliau di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Beliau berkata juga bahwa dalam kajian di internal HIPMI, terdapat sebuah kekhawatiran, jangan-jangan ketika negara mengharapkan Rp 1.600 sekian triliun, lalu kemudian pengusaha lah yang ternyata menjadi faktor penting dalam memberikan kontribusi tersebut. Beliau pun berharap tidak ada aturan yang masih tumpang tindih pada saat mengimplementasikan pengejaran target penerimaan pajak ini.

“Terdapat banyak pertanyaan kucing-kucingan dan juga masih ada tabir yang belum dibuka. Tentunya kami memiliki harapan dalam forum terhormat ini, yaitu tabir gelap tersebut menjadi terang benderang. Sehingga pada akhirnya kita dapat merasakan manfaatnya,” katanya.

Beliau mengungkapkan juga bahwa mereka tidak ingin persoalan pajak yang juga menjadi persoalan kebutuhan negara itu menjadi ada sebuah cara yang tidak elegan pada saat menerapkannya. Terlebih lagi,  kita juga jangan membangun sebuah pemahaman hanya yang menengah ke bawah yang menjadi incaran pajak, sementara yang ke atas dibiarkan. Beliau berpendapat bahwa azas keadilan sangat perlu untuk diterapkan.

SPT Tahunan

Mari Mencermati Pelaporan SPT Tahunan Setelah Mengikuti Tax Amnesty!

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, saat ini telah memulai sosialisasi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty. Program ini dilakukan karena mengingat banyaknya wajib pajak (WP) yang tak paham terhadap pelaporan harta di luar negeri.

Setelah mengikuti program tax amnesty, para wajib pajak (WP) nantinya perlu mengisi SPT Tahunan  seusai harta yang telah dilaporkan. Diharapkan, SPT ini dilaporkan sebelum tanggal 31 Maret 2017. Selain itu, para wajib pajak perlu berhati-hati dalam melakukan pelaporan SPT. Hal tersebut dikarenakan meskipun telah ikut serta dalam program tax amnesty namun tidak melaporkan SPT, maka bisa saja para wajib pajak terkena denda sebesar 200%. Maka dari itu, sangat perlu untuk melengkapi pelaporan SPT. Dan apabila wajib pajak memiliki sumber harta lebih dari satu, maka disarankan agar dapat mengikuti pengisian harta secara normal. Hal tersebut tentunya akan mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT.

Kepala KPP Pratama Jakarta Pulogadung, Edward Sianipar mengatakan bahwa wajib pajak (WP) memang masih belum sepenuhnya memahami tentang tata cara pengisian SPT pada harta yang telah direpatriasi atau dideklarasikan. Untuk itu, sosialisasi akan dilakukan secara bertahap pada berbagai Kanwil. Sebagai contoh, apabila di Singapura dan Hongkong mereka bukan berdasarkan teritori. Akan tetapi, apabila menjadi Wajib Pajak Indonesia, Anda diharuskan untuk melaporkan SPT.