Perhitungan Peredaran Bruto Wajib Pajak (WP) yang Melaporkan Kewajibannya Dengan Menyelenggarakan Pembukuan (PMK No. 15/PMK.03/2018)

Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, meminta Dirjen Pajak (Direktorat Jenderal Pajak) Robert Pakpahan agar dapat menjelaskan serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat terkait dengan hal aturan baru mengenai pelaporan pembukuan tersebut.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, pemberlakuan Peraturan Menteri (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 menjadi upaya pemerintah dalam memudahkan para Wajib Pajak (WP) dalam hal untuk melaporkan kewajibannya, terutama perihal yang menyelenggarakan pembukuan.

Telah diketahui bahwa PMK Nomor 15/PMK.03/2018 tentang “Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak (WP)” sudah berlaku mulai 12 Februari 2018.

Sri Mulyani berkata bahwa Dirjen pajak sendiri yang akan melakukan penjelasan kepada masyarakat. Pada dasarnya, hal tersebut dilakukan agar dapat membantu lebih banyak masyarakat dalam hal memahami bagaimana membukukan penerimaannya secara benar.

Salah satu jurusnya dengan menghitung peredaran bruto wajib pajak, yang meliputi transaksi tunai dan non tunai, sumber dan juga penggunaan dana.

Selanjutnya, penghitungan biaya hidup, pertambahan kekayaan bersih, satuan dan/atau volume, berdasarkan surat pemberitahuan ataupun hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya, penghitungan rasio , dan juga proyeksi nilai ekonomi.

PEMERINTAH MENGELUARKAN PERATURAN PAJAK PMK NO. 15 / 3 / TH 2018

Baru-baru ini, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan pajak PMK 15 Tahun 2018. Peraturan tersebut disebutkan tentang kantor pajak dapat menentukan penghasilan atau omset dari peredaran bruto yang Anda laporkan tiap bulannya.
Penentuan tersebut dibuat atas dasar gaya hidup Anda dan juga didukung dengan data-data yg tersedia, seperti contohnya yaitu pemakaian credit card, biaya hidup lainnya seperti pemakaian listrik, telpon, biaya pesawat, pinjaman bank dan berapa angsuran tiap bulannya serta pembelian harta, rumah, mobil dan juga barang-barang lainnya.

Inti dari Peraturan Pajak PMK No.15 Tahun 2018 ini adalah sebagai berikut :
1. Setiap Wajib Pajak minimal harus melakukan pencatatan dan/atau pembukuan atau pendataan terhadap peredaran Bruto sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

2. DJP diperbolehkan untuk menentukan penghasilan bruto Wajib Pajak dengan metode (Pasal 2) :
a. Penelitian tunai dan non tunai (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa data perbankan);

b. Sumber penggunaan dana (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa data perbankan);

c. Satuan dan/atau volume (Data dan informasi arus barang – dapat berupa dari hasil pengamatan intelejen dan/atau pengujian arus barang);

d. Penghitungan biaya hidup (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa data perbankan dari penggunaan kartu kredit ditambah penambahan asset dan/atau pengamatan intelenjen);

e. Pertambahan kekayaan bersih (Data dan informasi lain yang dimiliki DJP – Dapat berupa movement kekayaan bersih awal dan akhir tahun berdasarkan data pihak lain seperti data developer perumahan);

f. Surat Pemberitahuan (SPT) atau hasil pemeriksaan tahun pajak sebelumnya (data SPT dan SKP tahun sebelumnya, sehingga memungkinkan penelitian multi year);

g. Proyeksi nilai ekonomi (dapat berupa benchmark dari trend usaha sejenis yang dijalankan oleh Wajib Pajak);

h. Penghitungan Rasio (dapat berupa benchmark rasio atas usaha yang tidak dapat disebandingkan, seharusnya memperhitungkan elemen ekonomi makro dan mikro negara)

3. Peraturan mulai berlaku 12 Februari 2018, dan atas pemeriksaan yang sedang berjalan diwajibkan untuk menggunakan metode yang sama.

Pelaporan SPT Tahunan Sudah Dekat, Masyarakat Dihimbau Agar Segera Lapor Pajak Dengan Benar dan Tepat Waktu

Mendekati periode masa pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan, Dirjen Pajak telah menyampaikan beberapa himbauan seperti dibawah ini :

  1. Untuk Pemberi Kerja

– Lampiran bukti pemotongan 1721 A1 atau A2 adalah dasar dari pengisian SPT PPh Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, serta penyediaan SPT Tahunan pre-populated. Maka dari itu, dihimbau kembali kepada seluruh pemberi kerja dan bendaharawan supaya dapat melaksanakan pemotongan PPh Pasal 21, serta mengisi dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/26 masa Desember 2017 (termasuk juga formulir 1721-I) dengan benar dan juga tepat waktu.

– Jika mengisi bukti pemotongan dengan benar dan juga tepat waktu, para pemberi kerja telah membantu para pegawai/karyawan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sekaligus juga berpartisipasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak nasional.

 

2. Untuk Wajib Pajak Badan

– Tambahan Dokumen, terkait pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 yaitu :

  • Wajib Pajak yang didirikan / bertempat kedudukan di Indonesia dan modalnya terbagi atas saham-saham serta memiliki utang dan mengurangkan biaya pinjaman dalam penghitungan penghasilan kena pajak wajib menyampaikan laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
  • Tambahan dokumen di atas tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha perbankan, pembiayaan, asuransi, infrastruktur, pertambangan tertentu, atau yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh yang bersifat final.
  • Wajib Pajak mempunyai utang swasta luar negeri wajib menyampaikan laporan utang swasta luar negeri sebagai lampiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
  • Ketentuan lengkap terkait penentuan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri ini dapat dilihat pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2017.

– Tambahan Dokumen, terkait pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016

  • Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa  harus  melampirkan  Ikhtisar  Dokumen  Induk  dan  Dokumen  Lokal,  dan Laporan per Negara dalam SPT Tahunan PPh Badan.
  • Tata cara pengelolaan dan pelaporan Laporan per Negara mengacu pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-29/PJ/2017.

– Penyampaian SPT Elektronik (E-SPT)

  • Penyampaian SPT dalam bentuk dokumen elektronik mengikuti ketentuan PeraturanDirjen Pajak Nomor PER-01/PJ/2017.
  • Laporan penghitungan besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal, laporan utang swasta luar negeri, Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal, serta tanda terima Laporan per Negara disampaikan sebagai bagian dari dokumen atau keterangan yang harus  dilampirkan dalam  SPT  Elektronik sebagai satu file  dengan format  Portable Document Format (PDF).

 

3. Untuk Wajib Pajak Peserta Amnesti Pajak

– Peserta WP amnesti yang mengungkapkan harta tambahan yang berada di  dalam  negeri memiliki kewajiban  untuk menyampaikan laporan  penempatan  harta  tambahan  secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.

– Peserta WP amnesti yang menyatakan akan melakukan repatriasi aset memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan pengalihan dan realisasi investasi harta tambahan secara berkala setiap tahun selama tiga tahun.

– Batas waktu penyampaian laporan pengalihan dan realisasi investasi dan laporan penempatan harta tambahan mengikuti saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017 untuk laporan tahun pertama, Tahun Pajak  2018 untuk laporan tahun kedua, dan Tahun Pajak 2019 untuk laporan tahun ketiga.

– Ketentuan lengkap terkait tata cara pelaporan ini dapat Anda telusuri di Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2017.

 

Target Penerimaan Perpajakan 2018

Ternyata Target Perpajakan Mencapai Rp 1.618 Triliun di 2018, Para Pengusaha Menjadi Resah

Jakarta – Target penerimaan perpajakan di tahun 2018 mendatang mencapai 1.618 triliun rupiah. Angka yang keluar tersebut dianggap cukup optimistis, akan tetapi sekaligus sangat diwanti-wanti oleh para pengusaha di Indonesia. Demikian hal tersebut telah disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia dalam dialog di Hotel Kempinski, Jakarta.

Beliau berkata bahwa realisasi penerimaan pajak yang hingga saat ini belum  mencapai target,kemudian naik tinggi di tahun 2018 tentunya membuat para pengusaha cukup untuk merasa khawatir.

“Terdapat sebuah kekhawatiran target perpajakan yang mencapai Rp 1.618 triliun ini. Hal tersebut merupakan target yang sangat optimis, tetapi juga ekspansif yang membuat kami agak sedikit tanda kutip. Hal tersebut karena pertumbuhan ekonomi 2018 asumsinya tidak jauh beda dengan pertumbuhan ekonomi 2017. Akan tetapi, realisasinya tahun 2017 sampai sekarang belum mencapai Rp 1.100 triliun dari target Rp 1.300 triliun,” kata beliau di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (20/12/2017).

Beliau berkata juga bahwa dalam kajian di internal HIPMI, terdapat sebuah kekhawatiran, jangan-jangan ketika negara mengharapkan Rp 1.600 sekian triliun, lalu kemudian pengusaha lah yang ternyata menjadi faktor penting dalam memberikan kontribusi tersebut. Beliau pun berharap tidak ada aturan yang masih tumpang tindih pada saat mengimplementasikan pengejaran target penerimaan pajak ini.

“Terdapat banyak pertanyaan kucing-kucingan dan juga masih ada tabir yang belum dibuka. Tentunya kami memiliki harapan dalam forum terhormat ini, yaitu tabir gelap tersebut menjadi terang benderang. Sehingga pada akhirnya kita dapat merasakan manfaatnya,” katanya.

Beliau mengungkapkan juga bahwa mereka tidak ingin persoalan pajak yang juga menjadi persoalan kebutuhan negara itu menjadi ada sebuah cara yang tidak elegan pada saat menerapkannya. Terlebih lagi,  kita juga jangan membangun sebuah pemahaman hanya yang menengah ke bawah yang menjadi incaran pajak, sementara yang ke atas dibiarkan. Beliau berpendapat bahwa azas keadilan sangat perlu untuk diterapkan.

SPT Tahunan

Mari Mencermati Pelaporan SPT Tahunan Setelah Mengikuti Tax Amnesty!

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, saat ini telah memulai sosialisasi pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi wajib pajak yang mengikuti program tax amnesty. Program ini dilakukan karena mengingat banyaknya wajib pajak (WP) yang tak paham terhadap pelaporan harta di luar negeri.

Setelah mengikuti program tax amnesty, para wajib pajak (WP) nantinya perlu mengisi SPT Tahunan  seusai harta yang telah dilaporkan. Diharapkan, SPT ini dilaporkan sebelum tanggal 31 Maret 2017. Selain itu, para wajib pajak perlu berhati-hati dalam melakukan pelaporan SPT. Hal tersebut dikarenakan meskipun telah ikut serta dalam program tax amnesty namun tidak melaporkan SPT, maka bisa saja para wajib pajak terkena denda sebesar 200%. Maka dari itu, sangat perlu untuk melengkapi pelaporan SPT. Dan apabila wajib pajak memiliki sumber harta lebih dari satu, maka disarankan agar dapat mengikuti pengisian harta secara normal. Hal tersebut tentunya akan mempermudah para wajib pajak dalam melakukan pengisian SPT.

Kepala KPP Pratama Jakarta Pulogadung, Edward Sianipar mengatakan bahwa wajib pajak (WP) memang masih belum sepenuhnya memahami tentang tata cara pengisian SPT pada harta yang telah direpatriasi atau dideklarasikan. Untuk itu, sosialisasi akan dilakukan secara bertahap pada berbagai Kanwil. Sebagai contoh, apabila di Singapura dan Hongkong mereka bukan berdasarkan teritori. Akan tetapi, apabila menjadi Wajib Pajak Indonesia, Anda diharuskan untuk melaporkan SPT.

Tax Amnesty

Pasca Tax Amnesty, Wajib Lapor Pengalihan Aset Selama 3 Tahun ke DJP!

Saat ini, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau kepada seluruh partisipan program pengampunan pajak yang mendeklarasikan harta maupun aset agar bisa memberi laporan atas pengalihan atau penempatan hartanya tersebut secara berkala. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama memberitahukan bahwa para wajib pajak (WP) harus memberikan laporan tersebut setidaknya setiap satu tahun sekali selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang, terhitung program pengampunan pajak berakhir. Laporan tentang penempatan harta mengacu hanya pada harta atas deklarasi luar negeri. Sementara itu, untuk repatriasi harta, para wajib pajak diharuskan untuk memberi laporan mengenai pengalihan hartanya.

Kewajiban pelaporan atas penempatan dan pengalihan aset ataupun harta tersebut akan menjadi data bagi Ditjen Pajak agar dapat mengetahui arah aliran harta wajib pajak mengalir. Nah, sekarang yang perlu Anda tahu adalah kapan para wajib pajak harus melaporkan? Wajib pajak ternyata harus menjelaskan sebanyak tiga kali yakni pertama paling lambat pada saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di dalam kurun waktu yang ditentukan.

Begitupun juga dengan untuk wajib pajak badan yang berakhir di 30 April setiap tahunnya. Bagi para wajib pajak yang tidak melaporkan pada batas waktu yang ditentukan, maka Ditejan akan melakukan langkah klarifikasi selama 14 hari. Jika mereka tak melakukan klarifikasi, maka Ditjen Pajak bisa melakukan pemeriksaan apakah harta tersebut masih ada di dalam negeri atau sudah kembali ke luar negeri.

PP 36 2017

Pasca Munculnya Tax Amnesty, Pemerintah Kemudian Menerbitkan Aturan Kejar Pajak

Setelah munculnya Amnesti Pajak /Tax Amnesty, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan memberitahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar segera melakukan pelaporan seluruh harta yang selama ini belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Pemberitahuan itu ternyata juga ditujukan kepada para Wajib Pajak (WP) yang telah mengikuti program tax amnesty (TA) dan lebih diutamakan kepada WP yang tidak mengikuti tax amnesty. Ternyata pemberitahuan tersebut telah tertulis di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 mengenai pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan tertentu berupa harta bersih yang diperlukan atau dianggap sebagai penghasilan, telah ditetapkan pada 6 September 2017. Hal yang disampaikan tersebut merupakan bagian kelanjutan dari tax amnesty yang memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terkait dengan pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas penghasilan tertentu yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

Kemudian, bagi yang bukan peserta tax amnesty dan suatu saat ditemukan ada harta yang tidak diungkapkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan, maka perlakukan pajaknya menjadikan harta yang ditemukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan kemudian batasan waktu penetapannya tiga tahun sejak UU pengampunan Pajak berlaku sampai dengan 30 Juni 2019. Meskipun begitu, PP Nomor 36/2017 ini tidak berlaku bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau yang memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Perlu Anda ketahui bahwa batasan PTKP saat ini sebesar Rp 4,5 juta per bulan atau setara dengan Rp 54 juta per tahun. Apabila memang ada yang didapati tidak melaporkan harta dalam SPH bagi yang ikut tax amnesty, atau SPT yang tidak ikut, maka dari itu tarif yang diberlakukan dalam beleid ini dan ada beberapa ketentuannya.

 

Contohnya, seperti penghasilan bruto dari usaha dan/atau pekerjaan bebas hingga Rp 4,8 miliar, kemudian penghasilan bruto selain dari usaha dan/atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta. Bagi Wajib Pajak (WP) orang pribadi akan dikenakan tarif 30% sedangkan badan dikenakan tarif 25%. Selain itu, penghasilan bruto selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas hingga Rp 632 juta dan penghasilan bruto dari usaha dan atau pekerjaan bebas, yang secara total jumlah penghasilan bruto keduanya paling banyak Rp 4,8 miliar, ini dikenakan tarif setengah atau sebesar 12,5%. Maka dari itu, pemerintah meminta dengan sangat kepada masyarakat untuk segera melakukan pembetulan SPT jika memang ada harta yang belum dilaporkan.

Pajak E-Commerce

Berbicara Tentang Aturan Pajak Bagi Para Pelaku Usaha Start-Up dan E-Commerce

Bagi Anda para pelaku bisnis start-up atau e-commerce, sangat penting sekali untuk mengetahui aturan pajak ini. Nah, apa sih definisi dari Pajak E-Commerce itu sendiri? Pajak E-Commerce adalah model bisnis yang dikenakan pajak e-commerce sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE/62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan Atas Transaksi e-Commerce. Terbitnya  Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIV oleh pemerintah yang di antaranya memuat kebijakan untuk pajak e-commerce, menegaskan ketentuan atas objek pajak  start up e-commerce. Agar dapat mengakomodasi kebutuhan pelaku bisnis e-commerce dan start-up, maka Online Pajak menjadi satu-satunya aplikasi pajak yang dapat menyediakan API Pajak E-Commerce.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi, mengatakan bahwa aturan mengenai e-commerce tersebut adalah salah satu dari kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak. Nah, berapa tarif pajak yang akan dikenakan untuk e-commerce ini? Pajak yang dikenakan akan dibawah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun, tarif dari PPN yang berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini yaitu sebesar 10%. Direktorat Jenderal Pajak telah mencatat bahwa penerimaan pajak secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2017 hanya mencapai Rp. 686 triliun atau 53.5% dari target APBN-P 2017, yaitu sebesar 1.283,6 triliun. Pencapaian tersebut ternyata lebih tinggi dari periode sama tahun lalu yang mencapai 46% dari target.

Mekanisme pajak bagi pelaku e-commerce ini nantinya akan dilakukan ke toko-toko online. Kedepannya, toko-toko tersebut akan memajaki barang-barang yang ada sehingga pada saat transaksi secara otomatis, maka akan ada pajak yang dibayarkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri masih enggan untuk berkomentar lebih lanjut mengenai hal yang terkait dengan penerbitan aturan pengenaan pajak untuk pelaku start-up dan e-commerce. Ketua Indonesian E-Commerce Association (IdEA), Aulia Marinto ternyata mendukung rencana pemerintah dalam memberlakukan pajak e-commerce. Akan tetapi sebelum itu, perlu adanya pembicaraan lebih lanjut dengan para pelaku usaha agar tidak terkesan dilakukan secara sepihak.

SKB PPH Pengalihan Aset

Punya Aset, Tanah/ Bangunan? Para Wajib Pajak (WP) Wajib Memiliki SKB PPH Pengalihan Aset

Hampir sebagian besar daripada Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program Amnesti Pajak / Tax Amnesty ini melaporkan harta tambahan mereka berupa tanah dan/atau bangunan pada surat pernyataan harta yang masih menggunakan nama orang lain sebagai pemilik tanah dan/atau bangunan tersebut. Jika kondisi normal tanah/bangunan tersebut akan dibalik nama, maka akan terutang PPh Pengalihan Tana dan/atau Bangunan/Aset sebesar 2,5% daripada nilai pengalihan.

Salah satu fasilitas yang diberikan kepada para Wajib Pajak yang telah mengikuti Tax Amnesty adalah sebuah pembebasan PPh (Pajak Penghasilan) atas pengalihan tanah dan/atau bangunan yang dilaporkan sebagai harta tambahan pada surat pernyataan harta pengampunan pajak jika tanah/bangunan/aset tersebut ingin dibalik nama kepada nama Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Akan tetapi, perlu Anda diketahui bahwa terdapat beberapa persyaratan yang perlu untuk dipenuhi supaya mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pengalihan Aset tersebut. Nah, apa saja sih jenis pengalihan yang dapat diberikan Surat Keterangan Bebas (SKB) itu?

 

Surat Keterangan Bebas berlaku dalam hal dokumen kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan pengalihan hak masih atas nama :

  • Pihak perantara (Nominee), yang namanya digunakan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan selaku pemilik yang sebenarnya agar dapat memperoleh tanah dan/atau bangunan;
  • Pemberi Hibah;
  • Pewaris, atau;
  • Salah satu Ahli Waris dalam hal tanah dan/atau bangunan tersebut telah berbagi

Batas terakhir mendapatkan SKB PPH adalah 31 Desember 2017. Jika Anda belum mengetahui, bagaimana tata cara agar dapat memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) tersebut? Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di nomor dan kantor kami dibawah ini.

PPH OP

Ketahui Beberapa Hal Tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP) Ini!

Apa yang Anda ketahui tentang Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP)? Mungkin sebagian dari Anda telah mengetahui hal ini, terutama untuk Anda yang bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu pasti Anda mengetahui apa itu PPH OP. Akan tetapi, masih banyak masyarakat diluar yang belum mengetahui pasti apa itu PPH OP. PPH Orang Pribadi merupakan pajak yang objeknya fokus kepada penghasilan, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau didapatkan oleh Orang Pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.  Tertulis didalam pasal 4 ayat (1) UU PPh yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, diantaranya :

  1. Penghasilan dari Pekerjaan
  • Penggantian maupun imbalan berkenaan dengan pekerjaan maupun jasa yang diterima maupun diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, bonus, tunjangan, komisi, gratifikasi, uang pensium atau imbalan dalam bentuk yang lainnya (kecuali ditentukan lain dalam undang-undang)
  • Penghargaan, hadiah dari pekerjaan atau kegiatan
  1. Penghasilan dari Usaha atau Pekerjaan Bebas
  • Iuran yang diperoleh maupun diterima perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak (WP) yang menjalankan atau pekerjaan bebas
  • Laba dari Usaha tersebut
  1. Penghasilan dari Modal (Investasi)
  • Keuntungan dari Penjualan / karena Pengalihan Harta, termasuk : keuntungan dari pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan sebagai pengganti saham atau modal, keuntungan dari pengalihan harta dalam likuidasi, penggabungan, peleburan, dll
  • Bunga termasuk premium, imbalan karena jaminan pengembalian utang
  • Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
  • Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi
  • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  1. Penghasilan Lain-Lain
  • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
  • Hadiah yang diperoleh dari undian
  • Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing
  • Keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah
  • Penghasilan dari usaha berbasis syariah
  • Surplus Bank Indonesia
  • Imbalan bunga, seperti yang dimaksud didalam UU yang mengatur mengenai KUP

Didalam pasal 4 ayat (2) ditentukan bahwa jenis-jenis penghasilan tertentu, pajaknya akan ditetapkan secara final sehingga seluruh jenis penghasilan di Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu :

  1. Penghasilan yang merupakan objek pajak yang dipotong PPh Final (Pasal 4 Ayat (2))
  2. Penghasilan yang merupakan objek pajak PPh tidak bersifat final (Pasal 4 Ayat (1))
  3. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 4 Ayat (3))

Demikian penjelasan mengenai PPH OP yang perlu Anda ketahui, jika ingin menjadi masyarakat yang pintar dan juga bijak.